Indeks
Persepsi Korupsi yang ditarget 5,0% hanya tercapai 3,4%.
Jakarta - WARA- Pemerintah
dianggap gagal melakukan reformasi birokrasi karena tidak tercapainya target
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2014. Sementara itu, sejumlah agenda
pemberantasan korupsi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai hanya
dilakukan tebang pilih.
”Pemerintahan Jokowi-JK ternyata tidak bisa lepas dari cengkeraman politik tawar-menawar. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah penentuan jabatan dan lembaga yang berada di bawah kewenangan,” kata Hifdzil Halim, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Senin 8 Desember 2014.
Bahkan dari sektor penegakan hukum, Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung dipilih dari unsur partai politik. “Masih ada kepentingan politik di sini. Seharusnya penegakan hukum khususnya kasus korupsi harus lepas dari unsur kepentingan politik,” kata dia.
Zainul Rohman, peneliti Pukat lainnya menambahkan, melihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ditarget 5,0 persen pada 2014, namun percapaian hanya 3,4 persen hal itu jelas mempertanyakan kegagalan dalam reformasi birokrasi khususnya korupsi.
”Reformasi birokrasi dengan pendanaan yang luar biasa ternyata gagal dilakukan. Dan lebih memprihatinkan lagi dilihat dari reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Kasus korupsi banyak melibatkan pejabat di daerah,” kata dia.
Oleh karena itu, sambung Zainul, Pukat menilai pemerintahan Jokowi-JK belum memiliki arah yang jelas tentang reformasi birokrasi. “Apakah hanya menawarkan ubi dan singkong saja. Seharusnya Jokowi-JK memiliki arah jelas tentang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi,” tandas Hidzfil.
Sementara itu, Direktur LBH Yogya, Syamsudin Nurseha, mengatakan, berdasarkan data ICW hingga Maret 2014 tercatat ada 774 kasus korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor.
”Namun sayangnya, majelis hakim yang menyidangkan para pelaku koruptor hanya menggunakan UU Tipikor. Terkait putusan pidana, tujuannya adalah membuat efek jera,” tuturnya. (VIVAnews)
”Pemerintahan Jokowi-JK ternyata tidak bisa lepas dari cengkeraman politik tawar-menawar. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah penentuan jabatan dan lembaga yang berada di bawah kewenangan,” kata Hifdzil Halim, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Senin 8 Desember 2014.
Bahkan dari sektor penegakan hukum, Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung dipilih dari unsur partai politik. “Masih ada kepentingan politik di sini. Seharusnya penegakan hukum khususnya kasus korupsi harus lepas dari unsur kepentingan politik,” kata dia.
Zainul Rohman, peneliti Pukat lainnya menambahkan, melihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ditarget 5,0 persen pada 2014, namun percapaian hanya 3,4 persen hal itu jelas mempertanyakan kegagalan dalam reformasi birokrasi khususnya korupsi.
”Reformasi birokrasi dengan pendanaan yang luar biasa ternyata gagal dilakukan. Dan lebih memprihatinkan lagi dilihat dari reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Kasus korupsi banyak melibatkan pejabat di daerah,” kata dia.
Oleh karena itu, sambung Zainul, Pukat menilai pemerintahan Jokowi-JK belum memiliki arah yang jelas tentang reformasi birokrasi. “Apakah hanya menawarkan ubi dan singkong saja. Seharusnya Jokowi-JK memiliki arah jelas tentang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi,” tandas Hidzfil.
Sementara itu, Direktur LBH Yogya, Syamsudin Nurseha, mengatakan, berdasarkan data ICW hingga Maret 2014 tercatat ada 774 kasus korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor.
”Namun sayangnya, majelis hakim yang menyidangkan para pelaku koruptor hanya menggunakan UU Tipikor. Terkait putusan pidana, tujuannya adalah membuat efek jera,” tuturnya. (VIVAnews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar