Bupati Tulungagung Dengan Tegas Haramkan Keberadaan FPI di Kotanya

Tulungagung - WARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bertekad menutup ruang gerak ormas Front Pembela Islam (FPI). Pemkab khawatir aksi polisional yang menjadi tabiat FPI justru berpotensi merusak keharmonisan masyarakat Tulungagung yang sudah terbangun bertahun tahun.

“Kita tidak bisa menerima FPI. Sebab malah mengubah kondisi masyarakat yang sudah nyaman, “ujar Bupati Tulungagung Sahri Mulyo disela acara pemusnahan miras dan narkoba di mapolres Tulungagung, Jumat (12/12/2014).

Bagi Sahri Kabupaten Tulungagung yang berjargon Toto Tentem Mulyo lan Tinoto sudah aman. Secara sosial, masyarakat hidup harmonis, berdampingan dengan atmosfer toleransi yang tinggi. Tidak ada persoalan yang menjadi alasan FPI harus berdiri.

Bila penyakit masyarakat dianggap sebagai dalih, kata Sahri, persoalan tersebut menjadi domain kepolisian.
“Penyakit masyarakat merupakan kewenangan kepolisian bukan FPI, “tegasnya.

Karenanya meski secara organisasi telah memploklamirkan diri, Sahri tidak pernah mengakui keberadaan FPI di Tulungagung. Sahri tidak ragu menyebut FPI tidak memiliki anggota.

Bahkan sejumlah nama yang menjadi pengurus organisasi, kata dia dicomot tanpa konfirmasi. Untuk itu, secara implisit mantan anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan tersebut, menyebut FPI Tulungagung sebagai organisasi ilegal.

“Karenanya secara administrasi kita tidak akan melayani. Soal perizinan bila ada kegiatan (FPI), saya yakin Kapolres Tulungagung juga tidak akan mengizinkan, “pungkas Sahri.

Menanggapi hal itu, Ketua FPI Tulungagung Nurkholis mengaku tidak akan ambil pusing. Meski tidak diakui, organisasinya akan terus berjalan.

“Walaupun seluruh masyarakat Tulungagung menolak, kita tetap akan berjalan. Bahkan saat ini kita tengah melakukan perekrutan anggota “ujarnya. (OKEZONE.COM)

Haji Chep Hernawan : DKI jangan sampai dipimpin Cina kafir arogan seperti Ahok

Panglima Perang Gerakan Reformis Islam (GARIS) Cianjur, Jawa Barat, Haji Chep Hernawan

ISLAMTOLERAN.COM- Sikap diskriminatif dan anti toleransi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang sudah keterlaluan terutama terhadap umat Islam. Betapa tidak, umat Islam di ibukota yang mayoritas mutlak 88 persen dilarang melaksanakan ibadah kurban di masjid-masjid dan sekolah-sekolah dengan dalih mengotori tempat ibadah dan tidak mendidik para murid. Ahok juga melarang takbir keliling dengan dalih menimbulkan kemacetan dan kebisingan. Sementara para penjual hewan kurban dipinggir jalan dikejar-kejar seperti maling oleh Satpol PP sehingga menimbulkan bentrokan di Tanah Abang.

Namun anehnya, Gubernur dari etnis China Kristen tersebut justru menggelar malam tahun baru di dan sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa dan menggunungnya sampah di jalan protokol ibukota tersebut. Bahkan setiap malam tahun baru, Bundaran HI dijadikan ajang kemaksiatan, terbukti banyaknya kondom yang berceceran di sekitar taman-taman. Berikut ini wawancara wartawan Voa-Islam Abdul Halim dengan Panglima Perang Gerakan Reformis Islam (GARIS) Cianjur, Jawa Barat, Haji Chep Hernawan.

Apakah Anda Setuju DKI Jakarta Dipimpin Gubernur Ahok ?
Jelas tidak setuju! DKI jangan sampai dipimpin Cina kafir seperti Ahok yang memusuhi umat Islam. Kalau terpaksa dipimpin Cina, mengapa tidak Kwik Kian Gie saja, seorang birokrat berpengalaman, tidak arogan, intelektual dan tidak pernah memusuhi umat Islam. Saya sudah kontak dengan PDIP agar Ahok dicopot saja. Tetapi saya jelas mendukung kalau KH Fahrurrozi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Disamping seorang ulama, intelektual, merakyat, juga asli Betawi.

Bagaimana Upaya Selama Ini untuk Melengserkan Ahok ?
Umat Islam ibukota tetap berupaya untuk melengserkan si Cina kafir arogan itu, tetapi yang menentukan semuanya Allah Swt. Saya usulkan jika Ahok blusukan ke kampung-kampung meniru Jokowi, lebih baik diusir saja.

Apalagi Ahok ingin membubarkan FPI, sebelum berhasil membubarkan FPI, si Ahok sudah lengser terlebih dahulu dan pulang kampung ke Bangka Belitung. Kalau Bupati Garut Aceng Fikri bisa dilengserkan padahal tidak bersalah sama sekali hanya karena poligami, mengapa Ahok yang sering menghina Islam dan umat Islam itu tidak bisa dilengserkan ? Saya kira Ahok termasuk kafir harbi yang memusuhi umat Islam, bukan kafir dzimmi.

Tetapi Mengapa Ahok bisa jadi Gubernur DKI ?
Ahok jadi Gubernur hanya karena kebetulan, bukan dipilih rakyat. Ahok hanya bisanya membonceng Jokowi. Seandainya waktu itu Jokowi dipasangkan dengan monyet sekalipun, maka si monyet itu sekarang ini akan menjadi Gubernur DKI. Karena semula Ahok titipan konglomerat hitam Cina kafir, maka setelah jadi Gubernur program utamanya adalah menyingkirkan para pejabat beragama Islam dari pemerintahan DKI.

Sementara di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas mutlak, Ahok sengaja memerintahkan perobohan masjid-masjid seperti di TIM dan Jatinegara, sedangkan gereja-gereja dibangun secara besar-besaran di Jakarta. Jadi pertanyaannya bukan berapa gereja yang dibangun dan berapa masjid yang dibangun, tetapi berapa gereja yang dibangun dan berapa masjid yang dirobohkan selama rezim Ahok berkuasi di DKI Jakarta. [Voa-Islam]

Ahok Ancam Pecat Pegawai DKI yang Terbukti Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam peringatan Hari Anti Korupsi bertajuk Demokrasi Tanpa Korupsi di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (14/12).

Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyadari masih banyak pegawai di pemerintah provinsi yang melakukan tindak korupsi, walau telah mengantongi gaji tinggi. Oleh karena itu dia mengancam tidak segan-segan memecat atau menurunkan pangkat PNS DKI Jakarta yang terbukti melakukan tindak korupsi.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ahok tersebut usai menghadiri acara Indonesia Corruption Watch bertajuk Demokrasi Tanpa Korupsi di Museum Nasional pada Minggu, 14 Desember 2014. Dia menegaskan, ancaman tersebut tidak sekadar gertak sambal karena bisa direalisasikan mulai bulan ini.

“Kemudian setelah dipecat atau diturunkan pangkatnya menjadi staf biasa, saya mau melihat mental si pegawai ini bagaimana. Apakah bertobat atau punya nyali untuk melawan,” ujar Ahok.

Dia menyadari untuk memberantas korupsi di kalangan Pemprov DKI Jakarta tidak mudah. Oleh sebab itu dia mengajak publik untuk ikut mengawasi dan semangat memberantas korupsi.

“Dengan adanya acara yang digelar oleh ICW ini kan menyadarkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam memberantas korupsi. Masih banyak orang yang berperang melawan penyakit kronis ini,” kata dia. 

Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Belitung Timur turut menyebut, demokrasi di Indonesia, biasanya selalu diikuti oleh tindak korupsi. Sebab, sistem pengawasannya sejak awal telah dikebiri.

“Aturan yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berfungsi mencocokkan daftar harta kekayaan yang dimiliki bukan menyelidiki dari mana benda-benda itu diperoleh para pejabat,” ujar Ahok.

Seharusnya menurut Ahok, jika seorang pejabat DKI memiliki 10 mobil, KPK turut menanyakan bukti pembayaran pajak untuk 10 kendaraan itu. Apakah dia memperoleh benda tersebut melalui cara yang benar.

Oleh sebab itu, mulai tahun depan, Ahok  mengajak KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneken nota kesepahaman, tidak boleh ada lagi transaksi tunai lebih dari Rp25 juta. Hal tersebut, kata Ahok, agar memudahkan pelacakan dan membuat transaksi terekam jelas.

Sehingga, jika ada transaksi merugikan, bisa langsung ditelusuri dengan cepat. (VIVAnews )

Cegah Korupsi, KPK Bangun Cabang di Daerah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam peringatan Hari Anti Korupsi di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (14/12).

Jakarta - WARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka cabang di daerah. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pembentukan cabang itu akan dilakukan pada tahun 2015.

”Tahun depaný kita akan coba untuk memikirkan pembentukan cabang. Mungkin di Sumatera. Salah satu provinsi di Sumatera,” kata Bambang, usai menghadiri acara di kawasan Jakarta Pusat, Minggu, 14 Desember 2014.

Bambang menjelaskan, rencana pembentukan cabang di daerah itu merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan di bidang Sumber Daya Alam. Dia menyebut, salah satu tujuannya adalah agar pengawasan di daerah lebih dekat, serta efisien dalam hal waktu.

Cabang KPK itu, lanjut Bambang, nantinya akan berkonsentrasi pada unsur pencegahan. “Ini diputuskan memang perlu dibentuk cabang khusus untuk mendorongý peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik,” ujar dia.

Bambang mengatakan, KPK baru berencana membentuk satu cabang terlebih dahulu sebagai uji coba. “Kalau oke, kita targetkan dalam sepuluh tahun ke depan mungkin ada lima. Jadi setiap dua tahun. Tapi ini baru kita akan uji coba dulu,” ucapnya.
Saat disinggung alasan pemilihan Sumatera sebagai proyek pertama KPK membuka cabang, Bambang menyebut bahwa di Sumatera terdapat sejumlah pihak yang dapat diajak kerja sama dalam membangun sistem pencegahan korupsi.
“Salah satu pilihan kita ya itu banyak nggak teman-teman yang bisa dijadikan partner untuk membangun itu, selain tadi ada cukup banyak masalah,” kata dia.

Dia menambahkan, pendirian KPK cabang daerah itu sudah sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang KPK. Sementara untuk pendanaan, Bambang menyebut bahwa nantinya sumber dananya berasal dari APBN. (VIVAnews)

Prabowo Disebut Pernah ke Kantor Gubernur Fahrurrozi

Jakarta - WARA - Gubernur tandingan versi Front Pembela Islam (FPI), Fahrurrozi Ishaq punya kantor di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 133, Tebet, Jakarta Selatan. Bangunan kantor tersebut adalah sebuah rumah tiga lantai. Di lantai dua terdapat tumpukan karung dan kayu, sedangkan lantai tiga belum selesai dibangun. Di atas pintu masuk utama terpampang tulisan 'Roemah Rakjat'.

Penjaga rumah tersebut, Abdul Rahman, menyatakan pemilik rumah bernama Umar Mohd. Al-Hamid. Umar adalah Presiden Direktur PT. Dejemas Jaya Hutan, yaitu perusahaan yang bergerak di bisnis kayu gaharu. Abdul menuturkan, pada Rabu, 10 Desember 2014, dia melihat Fahrurrozi datang bersama rombongan ke dalam rumah Umar.

"Di dalam rombongan ada Rhoma Irama dan pimpinan FPI Rizieq Shihab," kata Abdul saat ditemui Tempo, Jumat 12 Desember 2014. "Ada rapat gubernur rakyat katanya."

Ridwan, 66 tahun, warga yang sehari-hari bekerja sebagai pencuci mobil di seberang rumah Umar tadi, mengaku tak tahu menahu jika rumah tersebut kini menjadi kantor gubernur tandingan, Fahrurrozi. "Saya malah baru tahu, kemarin sih memang ramai ada makan-makan," ujarnya.

Warga lain, Yan sucipto, 70 tahun, juga mengaku tak tahu kalau rumah itu dijadikan kantor gubernur tandingan Fahrurrozi. Sepengetahuan Yan, sering kali lelaki berjubah putih dan bersorban masuk keluar rumah tersebut.

"Saya pernah lihat Prabowo waktu Pilpres lalu datang. Habib Rizieq juga sering (datang)," kata warga Tebet Timur Dalam itu. "Sering ada pengajian, tabligh akhbar." (Tempo)

Masyarakat Desa Ini Sembah Tikus Sebagai Dewa

WARA – Hewan memang sering dijadikan sebagai objek pemujaan di jaman dulu. Khususnya mereka yang belum menganut agama dan tinggal di daerah pelosok. Tapi cukup aneh kalau hewan yang dipuja dan dijadikan dewa justru tikus.


Sebuah kuil di daerah India menjadi tempat bagi mereka yang menghormati tikus. Kuil bernama Karni Mata ini menampung lebih dari 20 ribu ekor tikus dan memberi mereka makan setiap hari. Tidak hanya disembah dan diberi makan, tikus-tikus ini juga harus dipastikan aman karena dilindungi oleh manusia. Itu sebabnya mereka membangun kandang khusus untuk puluhan ribu tikus dewa itu.

Surender Sharma, seorang pengunjung kuil Karni Mata, mengaku sebenarnya tidak ada catatan khusus mengapa tikus-tikus ini dipuja. Hanya saja daerah ini memang terkenal karena memiliki banyak tikus.

“Jadilah tikus dianggap dewa dan disembah. Ini baru pertama kali bagi saya kemari,” katanya.

Pengunjung yang datang biasanya memberi makan roti dan permen ke tikus-tikus itu. Tidak jijik?

“Aku selalu kesini. Dan tidak masalah kalaupun mereka berkeliaran di kakiku,” kata Savita Sharma, pengunjung lainnya. (Tribun)

Dianggap Bawa Berkah, Warga Berebut Air Sisa Cuci Tangan Jokowi

Mereka berharap nasib berubah, dengan air cuci tangan dan kaki Jokowi.

WARA - Warga di Kecamatan Karangkobar, Minggu siang, 14 Desember 2014, mendadak riuh. Ratusan orang tampak berebut, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak meninggalkan lokasi bencana longsor di Dusun Jemblung, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Mereka memperebutkan air dalam ember, yang sebelumnya digunakan Jokowi untuk mencuci tangan dan kaki, serta membersihkan lumpur yang melekat di sepatunya, usai memasuki tempat evakuasi korban bencana.

Saat Jokowi bergegas memasuki mobil yang mengantarnya ke sebuah puskesmas, tempat para korban dirawat, orang-orang yang sebelumnya berbaris di tepi jalan, serentak berebut menembus barikade yang dibuat aparat gabungan TNI dan polisi.

Mereka berusaha membasuh muka dengan air sisa cuci tangan Jokowi, yang mereka anggap membawa berkah. Serbuan warga tidak dapat terbendung. Aparat juga telah melonggarkan barikade, setelah mobil yang membawa Jokowi meluncur meninggalkan kerumunan warga.

”Buat barokah. Ini kan tadi sudah dipakai Presiden. Siapa tahu nasib berubah,” ujar salah seorang warga, yang tampak kuyup kepala dan badannya. Warga lainnya, Parno, mengaku ingin meniru Jokowi, dengan turun membasuh kakinya.

”Biar berkah dan banyak rezeki. Tadi saya tidak cuma basuh muka, tapi tangan dan kaki juga,” kata Parno. (VIVAnews)

Rupiah Bisa Tembus Rp 14.000 Per Dollar AS, Jika Jokowi Memaksa...

Jakarta - WARA - Keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7 persen, dikhawatirkan berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan,  nilai tukar rupiah bisa menembus level Rp 14.000 per dollar AS, jika Jokowi memaksakan pertumbuhan ekonomi ke angka 7 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini sudah bagus. Tahun depan, 5,5 persen sudah bagus. Kalau Pak Jokowi bilang mau 7 persen, bisa. ...tapi rupiah kita bisa diatas Rp 14.000 per dollar AS," kata Aviliani dalam acara smart outlook 2015, Jakarta, Rabu malam (10/12/2014).

Ekonom yang akrab di sapa Avi itu menjelaskan, faktor utama pertumbuhan ekonomi ada dua yaitu tingkat konsumsi masyarakat dan investasi.

Pada faktor investasi menurut Avi, potensi impor Indonesia bisa terus membengkak karena sebagian besar investasi komponen produksinya adalah hasil impor. Dengan semakin besarnya impor lanjut Avi, mau tidak mau rupiah akan semakin tertekan oleh dollar AS.

"Pertumbuhan tinggi, setelah itu krisis. Jadi pertumbuhan 5,5 sampai 5,8 sudah bagus asalkan berkelanjutan," kata dia.

Selain faktor di dalam negeri ucap dia, rupiah juga terpengaruh oleh faktor global terutama ekonomi Amerika. "Karena kan kita biasa megang dollar, jadi terkait dengan Amerika. Kenapa dunia ekonominya bergejolak, rupiah kita bergejolak, karena kondisi di Amerika. Jadi kapan situasi kita seperti ini ya tergantung kondisi di Amerika," kata dia.  (KOMPAS.com)

Tolak Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jokowi Dianggap Tak Mengerti HAM

Koordinator Kontras Haris Azhar

Jakarta - WARA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang akan menolak grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus narkoba.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), Jokowi mengatakan, Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. Menurut Jokowi, kesalahan para terpidana kasus narkoba sulit untuk dimaafkan karena umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa.

"Itu berarti Jokowi enggak mengerti HAM," kata Koordinator Kontras Haris Azhar kepada Kompas.com, Selasa (9/12/2014) malam.

Haris menilai, hukuman mati bukan cara yang tepat untuk menghukum terpidana kasus narkoba. Jika terpidana narkoba di hukum mati, menurut dia, belum tentu para bandar atau pengedar narkoba akan jera.

Sebaliknya, lanjut Haris, Jokowi justru berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Kesaksian-kesaksian yang seharusnya bisa diberikan si terpidana terkait kasus yang menjeratnya akan hilang percuma.

"Yang harus dibongkar bea cukainya dong. Emang narkoba punya pelabuhan sendiri?" ujar Haris.

Haris mengatakan, hukuman yang tepat untuk bandar narkoba adalah hukuman seumur hidup. Menurut dia, hukuman seumur hidup sudah cukup berat untuk dijalani oleh para terpidana kasus narkoba.

"Taruh saja di Nusakambangan, enggak boleh dijenguk," ujar Haris.

Sebelumnya, Jokowi memastikan akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Kepastian itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam kuliah umum yang digelar di Balai Senat Gedung Pusat UGM, Selasa (9/12/2014).

"Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan Istana," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa. (KOMPAS.com )