Rp 400.000, Paling Cuma Habis Seminggu

Antrian pencairan KPS di Kantor Pos Karang Tengah Tangerang

Jakarta – WARA - Warga Tangerang terlihat mengantre panjang di Kantor Pos Karang Tengah sambil membawa selembar kartu keluarga (KK) serta kartu kuning keemasan. Mereka rela berdiri lama dan berimpit-impitan untuk mencairkan dana Rp 400.000 dari salah satu "kartu sakti" Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Pemandangan ini sudah terjadi sejak tanggal 24 November lalu. Meski mengantre, tidak ada warga yang mengeluh.

Warni (57), salah seorang warga yang antre mencairkan dana KPS, mengaku sangat terbantu dengan adanya program mirip bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.

"Lumayan bisa buat nutupin harga-harga bahan pokok yang melonjak akibat kenaikan harga BBM kemarin. Cuma enggak tau nih cairnya sampe berapa bulan. Kalo dulu zaman SBY sih (BLSM) itu 3 bulan doang, per bulannya cuma Rp 300.000," kata Warni kepada Kompas.com, Senin (1/12/2014).

Berbeda dengan Warni, Dasril (43) mengaku uang KPS sebesar Rp 400.000 per bulan tidaklah sebanding dengan dampak dari kenaikan harga BBM. Meski begitu, dia cukup senang mendapatkan KPS tersebut.

"Paling juga ini habis cuma seminggu. Harga-harga sekarang pada naik. Kemarin beli ikan, cabai, sama tomat saja habis lebih dari Rp 50.000," ucapnya.

Akan tetapi, lanjut dia, uang sebesar Rp 400.000 tersebut lumayan membantu untuk menutupi harga-harga yang melonjak. "Tapi, cukup bantu jugalah buat nutupin harga-harga yang pada naik. Enggak kebayang juga kalo enggak dapet bantuan ini (KPS), mungkin tambah sesek hidup," kata Dasril.

Ramdhani, korlap pembagian KPS di Kantor Pos Karang Tengah, mengatakan, pencairan dana KPS di Kantor Pos Karang Tengah dimulai sejak 24 Novermber dan berakhir 5 Desember 2014. Menurut dia, setiap hari antreannya penuh. Loket dibuka pukul 08.00, tetapi warga sudah mulai mengantre sejak pukul 06.30.

Kantor Pos Karang Tengah melayani 34 kelurahan dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pinang, dan Larangan Utara. Jumlah KK yang terdaftar dari empat kecamatan dan 34 kelurahan tersebut mencapai 11.478 KK. Dari empat kecamatan itu, pencairan KPS dilakukan secara bergilir agar tidak terjadi penumpukan.

Senin (1/12/2014) ini, giliran sembilan kelurahan dari Kecamatan Pinang mendapatkan giliran mencairkan KPS di Kantor Pos Karang Tengah. Jumlah KK yang terdaftar mencairkan KPS sebanyak 1.925 KK.

Untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan, Kantor Pos Karang Tengah menyiapkan empat petugas dari kepolisian dan dua petugas dari Koramil. Antrean untuk manula dipisahkan dan didahulukan untuk mengantisipasi adanya korban pingsan atau cedera akibat antrean. (KOMPAS.com )

Baru Menjabat, Jokowi Sudah Kecewakan Orang Papua

Benny Wenda 

WARA - Pendiri organisasi separatis Free West Papua, Benny Wenda, mengatakan ia tidak percaya pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo akan mampu membawa perubahan di Papua.

Ini dikatakannya meskipun Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk lebih memajukan provinsi di bagian timur itu. Demikian dikutip dari BBC.

"Saya melihat dari presiden ke presiden tidak pernah membawa perubahan. Saya hanya mungkin bisa mengatakan presiden yang dulu seperti Gus Dur, itu mungkin orang yang moderat," kata Benny Wenda dalam wawancara khusus di Oxford, Inggris, yang menjadi markasnya selama sekitar 12 tahun terakhir.

"Tetapi yang lain saya tidak percaya. Mungkin Habibie karena Habibie bisa memberikan kelonggaran sedikit untuk rakyat Timor Leste. Tapi sekarang Presiden Joko Widodo, saya pikir itu janji belaka."

Pasalnya, kata Benny, presiden mengangkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang di awal masa jabatannya sudah mengungkapkan rencana mengirim transmigran ke Provinsi Papua.

"Jadi janji-janji itu omong kosong. Saya sendiri tidak percaya, mungkin rakyat Papua. Tapi saya tidak percaya."

Otonomi Khusus

Beberapa rekan seperjuangan Benny Wenda memutuskan pulang dari pengasingan di luar negeri karena yakin Papua dan Indonesia telah mengalami transformasi.

Franz Albert Joku, 61, sebelumnya bermukim di Papua Nugini sejak remaja. Nicholas Messet mengasingkan diri ke Swedia selama 40 tahun dan menjadi warga negara sana.

"Saya tinggalkan Papua untuk pergi keluar negeri tapi hasilnya tidak ada. Lalu saya kembali ke Indonesia untuk membangun Papua di dalam bingkai NKRI karena saya lihat sudah jalan.

Satu-satunya itu harus kerjasama dengan Indonesia untuk memperbaiki kehidupan, kesejahteraan sosial Papua," kata Nicholas Messet.

Ia pun menyambut otonomi khusus yang diperluas untuk Provinsi Papua.

Melalui UU Otsus Papua yang disahkan pada 2001 dan efektif berlaku 2002, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah. Dalam rangka status khusus itu pula, jabatan gubernur dan bupati sudah diberikan kepada putra-putri asli Papua.

'Papua Tipu Papua'

Pendelegasian wewenang itu disertai kucuran dana otonomi khusus dalam jumlah sangat besar.

"Saat ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain dana otonomi khusus bagi Papua, pemerintah juga mengalokasikan dana infrastruktur sekitar Rp2,5 triliun kepada Papua," kata Perencana Pengembangan Wilayah Tertinggal di Bappenas, Velix Wanggai.

Titik berat dana otonomi khusus itu adalah untuk pembenahan pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi rakyat.

"Pemerintah menyadari bahwa akses jaringan infrastruktur harus didorong dan ditingkatkan karena aspek infrastuktur sering kali menyebabkan kemahalan harga," tutur Velix Wanggai.

Selain dana otonomi khusus, Papua juga masih mendapat dana-dana lain termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Bila ditotal, dana pusat yang mengucur ke Papua sekitar Rp30 triliun setahun.

Namun, apa yang terjadi dengan otonomi khusus di Papua setelah berjalan dalam tempo lebih dari 10 tahun terakhir?

"Orang Papua sendiri juga salah mempergunakan otonomi khusus itu, khususnya orang asli Papua," kata tokoh masyarakat Papua yang dulu menjadi aktivis Papua merdeka, Nicholas Messet kepada Rohmatin Bonasir dari BBC Indonesia.

"Sekarang ini Jakarta berikan uang penuh kepada orang Papua. Gubernur, bupati, walikota sampai camat-camat memiliki hak untuk memegang keuangan itu. Sekarang ini orang Papua menipu orang Papua. Lalu ada singkatan Papua tipu Papua, Patipa," tambahnya.

Akibatnya, lanjut Nicholas Messet, gelontoran uang pusat dalam rangka otonomi khusus hanya memperkaya segelintir orang dan tidak sampai ke tangan rakyat biasa.( TRIBUN-TIMUR.COM /BBC)

Ical dan KMP Bukan Penyeimbang, Tapi Balas Dendam, Kata Agung

Serah terima naskah Koalisi Permanen Merah Putih oleh Calon Presiden dari nomor urut 1, Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai PPP, Surya Dharma Ali dan sejumlah Koalisi Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin, 14 Juli 2014. (sumber: AFP/Adek Berry)

Jakarta – Agung Laksono sama sekali tidak mempercayai pernyataan Aburizal Bakrie bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinannya akan memotori Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjadi mitra penyeimbang pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena menurutnya motif pendirian KMP tak lain hanyalah dendam politik.

“Kalau memang jadi penyeimbang bagus-bagus saja. Tapi yang sekarang ini terjadi basic-nya ke dendam. Kalah di pilpres (pemilihan presiden) kemarin, ‘kapan gua bales’. Ini menghasilkan keputusan emosional dan kadang-kadang irasional,” kata Agung dalam wawancara dengan media, Minggu (30/11).

Sebagai bukti, Agung memaparkan bahwa baru satu bulan kabinet Jokowi bekerja, sudah ada gerakan interpelasi DPR yang dipelopori para politisi KMP.

“Belum apa-apa sudah interpelasi. Ini melelahkan dan mengganggu. Dan tentu suatu saat berharap ada kekeliruan, ada kesempatan impeachment (penggulingan presiden). Karena itu tadi, diarahkan ke pintu pelanggaran untuk jadi pintu masuk impeachment. Dari segi ini kita tidak setuju,” jelasnya.

Agung adalah tokoh di balik perlawanan internal Golkar terhadap Ketua Umum Aburizal Bakrie, dengan mendirikan Presidium Penyelamat Partai bersama beberapa kader Golkar lainnya. Mereka menentang pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar yang sedang berlangsung di Bali pekan ini.

Gerakan yang dilakukan KMP di parlemen sekarang menurut Agung tidak menghormati siklus kepemimpinan lima tahunan dan tidak menghormati UUD, karena bertujuan pada impeachment.

Agung juga mengkritik keputusan Aburizal menjadikan KMP koalisi permanen sebagai langkah yang tidak realistis dan tidak bijaksana. Apalagi, keputusan sepenting itu diambil tanpa menunggu dibicarakan dulu dalam Munas partai.

Dalam pidato pembukaan Munas Golkar di Bali hari yang sama, Aburizal mengatakan Partai Golkar memasuki fase baru dengan menjadi kekuatan penyeimbang, yang belum pernah terjadi sebelumnya, bersama mitra koalisi “dalam tenda besar KMP.”

Aburizal juga menyampaikan pesan khusus ke Presiden Jokowi bahwa “Golkar dan KMP mengulurkan tangan persahabatan.”

Berikan Dukungan, DPD Dapatkan Rp 50 Juta - Rp 100 Juta

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (tengah) didampingi Priyo Budi Santoso (kiri) dan Muladi (kanan) membuka skors rapat pleno Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/11). (sumber: Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengaku mengetahui kabar adanya politik transaksional untuk pemenangan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum Golkar saat Munas Bali.

Agung membeberkan, imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dicairkan bagi yang bersedia menandatangani kontrak dukungan ARB‎.

"Yang teken ada imbalan antara Rp 50 juta sampai‎ Rp 100 juta," kata Agung, Minggu (30/11).

Menurutnya, politik transaksional ini dijalankan secara sistematis kepada DPD Golkar. Strategi tersebut diiringi sanksi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tidak bersedia mendukung ARB.

Dikatakan, ada dua substansi surat pernyataan yang harus‎ ditandatangani DPD. Pertama, untuk mendukung ARB dan kedua mencabut dukungan kepada calon ketua umum lainnya.‎

Atas strategi itu, maka diyakini dukungan satu-satunya dipastikan hanya untuk ARB. Dengan demikian, penentuan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi. (beritasatu)