Perintah Jokowi Tenggelamkan Tiga Kapal Asing Vietnam

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kampung Nelayan Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2014). Presiden mengunjungi kampung nelayan untuk berdialog dan membagikan Kartu Jaminan Sosial usai menghadiri Apel Kasatwil Polri 2014 di Akademi Kepolisian (Akpol) dengan Kapolri dan seluruh Poldan serta Kapolres se-Indonesia.

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo memerintahkan eksekusi penenggelaman tiga kapal asing asal Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
 

Usai bertemu Jokowi di kantor presiden, Kamis (3/12/2014), Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perintah Jokowi tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (5/12/2014).

"Ini akan dilakukan pada Sabtu yang akan datang. Ada beberapa kapal yang akan kita tenggelamkan sebagai tindakan tegas Pemerintah terhadap ilegal fishing," tegas Tedjo di Jakarta.

Menkopolhukam mengatakan sanksi ini mau menegaskan sikap pemerintah Jokowi terhadap para pelanggar atau pencuri ikan yang masuk ke wilayah NKRI.

"Pesannya adalah jangan sekali-kali melakukan illegal fishing di perairan Indonesia,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan, atau masuk wilayah Indonesia tanpa izin, semua ada prosedur dan aturannya serta melalui kajian.

"Ada aturannya yang sudah kita ikuti semua. Bukan pendapat saya pribadi saja. Ada beberapa pihak terkait juga sudah dimintai pendapat. Dan ini bisa dilakukan," ujarnya.

Untuk mengawasi perairan Nusantara, pemerintah telah menyiagakan 60 hingga 70 kapal milik Angkatan Laut yang siap bergerak setiap hari. Belum lagi, Kapal-kapal KKP, Bea Cukai, dan Kepolisian RI (Pol Air Polri).

"Standby force kita ada 60-70 kapal bisa digerakkan setiap saat dari AL. Belum lagi nanti dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), kepolisian KKP, Bea Cukai dan banyak lagi," tegasnya. (TRIBUNNEWS.COM)

Dengan biaya 20 M, Jokowi dan Isteri Akan Natala di Papua

Jakarta - WARA – Presiden Jokowi dan isterinya Iriana direncanakan akan melaksanakan perayaan Natal Nasional 2014 pada 27 Desember nanti di Lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Pak Presiden Jokowi direncanakan hadir pada Natal Nasional di Jayapura,” kata Ketua I panitia daerah pelaksanaan Natal nasional 2014, Pendeta Lipius Biniluk di Kota Jayapura, Selasa 2 Desember 2014 malam, dikutip dari Liputan6.com.

Kata dia, sebagai panitia daerah pelaksanaan perayaan Natal Nasional 2014 di Papua, pihaknya mulai melakukan rapat dan pertemuan guna membahas berbagai kesiapan, mulai dari urusan akomodasi, transportasi, perlengkapan, keamanan, konsumsi, dokumentasi dan susunan acara, penginapan serta hal lainnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana perayaan Natal Nasional yang pertama kali di Papua sukses dan berjalan lancar,” ucapnya.

Aadpun besaran anggaran pelaksanaan kegiatan rohani tersebut, Lipius memperkirakan menelan biaya sebesar Rp 20 miliar.

“Anggaran sebesar itu hanya bersifat sementara, karena kami masih menghitung semua biaya dari sejumlah seksi, tetapi diperkirakan tidak akan lebih dari Rp 20 miliar,” papar dia.

“Dijadwalkan akan ada 1 juta umat yang menghadiri perayaan natal itu. Hadir pula sejumlah gubernur seluruh Indonesia dan duta besar tetangga sahabat,” paparnya.

Informasi yang dihimpun, Jokowi bersama rombongan akan tiba di Jayapura pada 26 Desember 2014. Kemudian berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kembali ke Jayapura pada 27 Desember 2014, guna peresmian sejumlah pasar di daerah itu. Lalu malamnya menghadiri perayaan Natal Nasional di lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura. (azm/arrahmah.com)

Cerita Buku Nabi Muhammad Beristri 20 Gegerkan Aceh

Buku pendangkalan aqidah beredar di Aceh.

WARA - Warga Aceh digegerkan dengan penemuan buku pendangkalan aqidah. Buku-buku yang beredar secara diam-diam ini berisi menyudutkan ajaran Agama Islam. Sehingga membuat warga resah dan telah melaporkan peredaran buku itu pada ulama.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali membenarkan adanya peredaran buku tersebut. Peredaran buku ini terjadi di beberapa kabupaten yaitu Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Besar dan Bireuen.

”Buku yang beredar pada masyarakat itu beragam, ada 4 jenis. Intinya dalam buku itu adalah upaya pemurtadan siapa yang membacanya,” kata Wakil Ketua MPU Aceh, Faisal Ali, Rabu (3/12) di kantor MPU Aceh.

Buku itu pun kini menjadi buah bibir di masyarakat Aceh. Lalu apa isi buku yang menggegerkan itu? Dan bagaimana bisa tersebar di Aceh? Berikut peristiwanya:
Buku menyebut Nabi Muhammad beristri 20 beredar di Aceh
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali menyatakan buku-buku yang beredar itu perlu di-black list. Menurutnya bila buku tersebut dibaca oleh masyarakat awam maka akan sulit membedakan mana yang benar dan salah. Sehingga rawan terhadap terjadi pemurtadan dan pendangkalan aqidah umat muslim di Aceh.

Faisal Ali juga mencontohkan isi buku yang mengarah pendangkalan aqidah seperti disebutkan bahwa bahwa Alquran itu telah memutarbalikkan kitab. Kemudian disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad menikah sebanyak 20 kali.

”Ini semua upaya menyudutkan Islam dan modus operandinya setiap beredar buku penangkalan aqidah sama. Namun sekarang ini intensitasnya yang semakin masif terjadi di Aceh,” terang Tgk H Faisal Ali.
Buku dititipkan di warung & pondok pesantren
Adapun metode penyebaran buku itu di Kabupaten Aceh Besat, dititipkan di warung-warung dengan menggunakan sepeda motor. Hal yang sama juga metode peredaran di Aceh Jaya dan beberapa kabupaten lainnya..

”Kalau di Pidie Jaya itu justru dititipkan di sebuah pesantren yang ada di Pidie Jaya,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali.

Oleh karena itu, Faisal Ali meminta kepada pihak kepolisian dan Pemerintah Aceh untuk mengusut tuntas peredaran buku tersebut. S
Diduga untuk mengadu domba Muslim dan Non-muslim
Dalam buku yang sudah beredar luas itu, isinya telah memutarbalikkan kitab suci Alquran. Kemudian disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad menikah sebanyak 20 kali.

”Ini semua upaya menyudutkan Islam dan modus operandinya setiap beredar buku penangkalan aqidah sama. Namun sekarang ini intensitasnya yang semakin masif terjadi di Aceh,” terang Ali.

Menurut Faisal Ali, kasus buku ini harus dituntaskan, agar tidak terjadi salah paham dengan non-muslim yang ada di Aceh. Hal ini karena dengan modus operandi yang sistematis dan masif, dia mensinyalir ada upaya mengadu domba antara Muslim dan non-muslim di Aceh.
Pendangkalan aqidah di Aceh terstruktur & masif
Pendangkalan aqidah dan pemurtadan di Aceh sudah berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif. Atas dasar itu, Gubernur Aceh selaku kepala pemerintahan diminta segera bersikap dan mengambil langkah strategis untuk mengantisipasinya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nur Zahri mengatakan, kasus pendangkalan aqidah di Aceh bukan hal yang baru. Kasus serupa sudah sering terjadi dan terus berulang. Namun Pemerintah Aceh belum ada langkah kongkrit untuk mengatasinya.

”Sudah sangat memprihatinkan pendangkalan aqidah dan upaya pemurtadan di Aceh, sudah berlangsung secara sistematis, terstruktur dan masif,” kata Nur Zahri, Rabu (3/12) via telepon.
Pemerintah didesak turun tangan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nur Zahri mendesak Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah kongkret dan harus pro aktif untuk secepatnya menyelesaikan kasus pendangkalan aqidah di Aceh yang sudah memprihatinkan. Termasuk harus melibatkan multi stakeholder untuk penyelesaiannya.

Bila tidak segera diantisipasi, Nur Zahri khawatir pendangkalan aqidah di Aceh terus berlanjut dan kemudian akan menyulut benih konflik baru antar agama di Aceh. Padahal Aceh dikenal daerah yang sangat toleransi terhadap agama lainnya kuat dan belum pernah terjadi konflik antar agama.

”Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh harus mengambil langkah pro aktif, jangan sampai ada pembiaran terus terjadi, karena ditakutkan nanti ada konflik baru terjadi di Aceh,” pintanya.

Selain itu, Nur Zahri juga meminta pihak kepolisian tidak hanya menunggu delik aduan terhadap kasus tersebut. Pihak kepolisian harus memaksimalkan fungsi intelijen untuk mengatasi dan melacak pelaku pendangkalan aqidah itu.

”Pihak kepolisian harus bekerja sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, kasus seperti ini seharusnya polisi bisa bertindak pencegahan dengan memfungsikan fungsi intelijen,” pintanya.

Menurutnya, aksi pendangkalan aqidah di Aceh yang terjadi sudah berlangsung lama dan berlangsung secara masif, tidak mungkin pihak intelijen tidak mengetahuinya. “Pihak intelijen pasti tau, gak mungkin mereka tidak tau,” tutupnya. (merdeka.com)

Wajib Ditentang! Ide Berbahaya Gubernur Jawa Tengah

Magelang - WARA - Sungguh berbahaya bagi dakwah Islam dan keutuhan NKRI jika ide gila dan berbahaya dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ini benar-benar terwujud dan dilaksanakan.

Betapa tidak, ide yang dilontarkannya pada peringatan 200 tahun Candi Borobudur beberapa waktu lalu itu, Gubernur dari PDIP ini mengusulkan agar Candi Borobudur dijadikan semacam Ka’bah di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, yakni sebagai tempat ibadah atau ritual bagi pemeluk Buddha di seluruh dunia setiap tahunnya.

Dengan harapan jika kelak terwujud, maka Indonesia khususnya Jawa Tengah akan menjadi daerah tujuan wisata bagi pemeluk Buddha di seluruh dunia yang otomatis akan mendatangkan devisa yang amat besar sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di dan sekitar candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang tersebut.

Gubernur yang mengaku beragama Islam itu menyamakannya dengan Ka’bah di Makkah, dimana jutaan umat Islam di seluruh dunia setiap tahunnya melaksanakan ibadah Haji dengan mendatangkan devisa amat besar bagi Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sehingga menjadi negara yang kaya raya.

Padahal sesungguhnya pemerintah Saudi Arabia menjadi kaya raya bukan karena ibadah Haji, tetapi karena menjadi negara dengan cadangan minyak dan produsen minyak terbesar di dunia.

Jadi Candi Borobudur nantinya akan dijadikan tempat ritual religi setiap tahun bagi pemeluk Buddha di seluruh dunia yang saat ini berjumlah 300 juta orang. Bahkan saking semangatnya, Ganjar Pranowo yang pernah bersekolah di SMA Katolik De Britto Jogjakarta itu sampai menegaskan ide gilanya itu di hadapan para kyai dan santri Ponpes API di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pada Khotbah Kebudayaaan beberapa waktu lalu.

Untuk itu dia meminta para santri dan kyai Ponpes yang dipimpin KH M Yusuf Chudlori itu pada khususnya dan umat Islam pada umumnya agar memberi ruang seluas-luasnya bagi pemeluk Buddha agar dapat menjalankan prosesi ritual keagamaan di Candi Borobudur setiap tahunnya.

Untuk merevitalisasiî idenya tentang Candi Borobudur ini, Ganjar Pranowo menegaskan tahapan sementara yang menjadi pemikirannya, meliputi pengkajian sejarah, pengajuan gagasan ke pemerintah pusat, menggelar konferensi Buddha dan antarumat beragama, penegasan posisi Pemprov Jateng serta manajemen pengelolaan.
Tahap berikutnya Ganjar Pranowo menginisiasi gagasannya ke Pemerintah Pusat yang saat ini dipimpin sahabatnya, Presiden Jokowi. Langkah selanjutnya dirinya akan melakukan dialog, kajian, atau semacam konferensi guna menuju kesepakatan menjadikan Candi Borubudur sebagai tempat ibadah suci.
Untuk itu pemerintah harus berinisiatif menawarkan gagasan ke komunitas Buddha, termasuk ke Konferensi Agung Sangha Indonesia (organisasi pemuka agama Buddha Indonesia), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan organisasi umat Buddha sedunia.

Tidak hanya itu, dialog antarumat beragama juga diusulkannya digelar guna mencegah gesekan. Bahkan dirinya juga mengusulkan agar dibangun Bandara baru yang menjadi alternatif bagi Bandara Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adisucipto di Jogjakarta. Sehingga nantinya bisa menampung jutaan pemeluk Buddha yang akan beribadah tahunan di Candi Borobudur.
Gila dan Berbahaya

Sejak para Walisongo yang dibantu Raden Patah Sultan Kerajaan Islam Demak yang juga menjadi anggota Majelis Walisongo melacarkan dakwahnya 500 tahun lalu, Pulau Jawa yang sebelumnya didominasi pemeluk Hindu dan Buddha, berubah menjadi Pulau dengan mayoritas umat Islam hingga sekarang ini, meski telah 350 tahun dibawah kekuasan Kolonial Belanda yang Nasrani.

Karena umat Islam dikenal sebagai umat yang toleran, bekas tempat ritual umat Hindu dan Buddha yang telah ditinggalkan pemeluknya, bukannya dihancurkan tetapi malah dikubur di bawah tanah, sehingga sekarang banyak ditemukan bekas candi yang terkubur di bawah tanah. Salah satunya Candi Borobudur yang ditemukan arkeolog Belanda dua abad lalu di Magelang.

Sedangkan sebagian kecil masyarakat yang tetap memeluk Hindu, akhirnya pindah ke Bali sehingga mereka mayoritas di sana. Sementara itu salah seorang tokoh Hindu yang bernama Sabdo Palon ketika akan meninggalkan Pulau Jawa sempat bersumpah akan membalas kekalahan Hindu dan Buddha di Pulau Jawa dengan mangatakan, suatu saat nanti Hindu dan Buddha akan kembali mayoritas dan berkuasa di Pulau Jawa.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa dampak buruknya bagi mayoritas umat Islam di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya jika ide gila dan berbahaya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu benar-benar terwujud dan dilaksanakan nantinya.

Pertama, seharusnya Candi Borobudur tidak boleh digunakan sebagai tempat ritual bagi pemeluk Buddha meski ketika Waisak sekalipun. Sebab Candi Borobudur sudah ditetapkan oleh UNESCO dan PBB sebagai warisan kebudayaan dunia, sehingga bukan lagi milik pemeluk Buddha dan sudah menjadi museum internasional, sehingga bukan lagi menjadi tempat ritual bagi pemeluk Buddha tetapi telah menjadi tempat tujuan wisata dunia.

Bahkan Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Dinasti Syailendra itu pernah ditetapkan PBB menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia.

Kedua, tidak menutup kemungkinan sumpah dari Sando Palon itu akan menjadi kenyataan, di mana Hindu dan Buddha akan kembali mayoritas dan berkuasa di Pulau Jawa. Meski sekarang umat Islam mayoritas di Pulau Jawa, tetapi tingkat keimanan dan ketaqwaan mereka masih sangat lemah.

Dengan iming-iming harta benda duniawi seperti yang sering dilakukan perkumpulan pemeluk Buddha “Buddha Tsu Chi” dengan melancarkan aksi bantuan sosialnya, umat Islam yang dalam kondisi lemah iman dan ekonomi bisa menjadi murtad. Apalagi sekarang pemeluk Buddha sudah memiliki televisi nasional, DAAI TV milik tokoh wanita pengusaha Buddha, Siti Hartati Murdaya yang baru saja dibebaskan dari tahanan KPK karena terlibat kasus korupsi.

Ketiga, dengan kedatangan para pemeluk Buddha dari seluruh dunia untuk melakukan ritual tahunan di Candi Borobudur, terutama dari para pengusaha kaya di Cina, Korsel, Taiwan, Hongkong, Singapura, Myanmar serta Thailand dengan membawa modal besar; maka mereka akan memiliki kontribusi besar untuk mem-Buddha-kan Pulau Jawa.

Karena mayoritas rakyat Indonesia berada di Pulau Jawa, maka agama manapun dan siapapun yang berhasil menguasai Pulau Jawa, pasti akan menguasai Indonesia. Kalau Buddha berhasil menguasai Pulau Jawa, maka mereka akan berusahaa keras mem-Buddha-kan Indonesia dan ini akan menjadi penderitaan berat bagi umat Islam Indonesia.

Jika hal itu sampai terjadi, maka NKRI dalam bahaya, sebab hanya umat Islamlah yang mampu dan bersedia mempertahankan keutuhan NKRI sampai titik darah penghabisan.

Keempat, meski kelihatannya para pemeluk dan Biksu Buddha itu lemah lembut dan toleran, tetapi sesungguhnya mereka itu amat kejam terutama terhadap umat Islam jika mereka mayoritas dan berkuasa.

Seperti penderitaan sekarang ini yang dialami umat Islam di negara yang mayoritas pemeluk Buddha yakni Myanmar, Thailand dan Sri Lanka. Hampir setiap hari mereka menjadi korban pembantaian dan pelanggaran HAM berat dari para pemeluk Buddha yang didukung para Biksu dan pemerintahnya.

Untuk itu jangan sampai ide gila dan berbahaya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu benar-benar terwujud, umat Islam dan para pemimpin Islam serta partai politik Islam harus bersatu padu untuk menggagalkan ide gila dan berbahaya yang nantinya dikhawatirkan bisa menjurus pada Buddhaisasi Pulau Jawa dan Indonesia. Naudzubillah min dzalik.(Abdul Halim/voa-islam.com)

Ahok Tak Setuju Jam Kerja Karyawan Perempuan Dikurangi Dua Jam

Jakarta - WARA - Upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengurangi jam kerja karyawan perempuan selama dua jam ditanggapi dengan dingin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Bahkan Ahok memilih memberi kebebasan pegawai negeri sipil (PNS) DKI perempuan memilih sendiri tempat kerjanya yang berdekatan dengan lokasi dan tempat tinggalnya masing-masing.

Ahok menjelaskan, kebijakan itu diambil untuk memangkas waktu perjalanan kaum ibu menuju ke kantor. Sehingga, tidak perlu lagi memotong jam kerja selama dua jam untuk para PNS perempuan, apalagi saat ini jam kerja PNS DKI dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.

"Jadi, nanti ibu-ibu bebas memilih mau kerja dimana saja dan tidak boleh lagi ada alasan atasannya tidak mengizinkan. Nggak ada urusan pokoknya," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Senada dengan Ahok, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Sosial Sri Widowati menolak pengurangan jam kerja untuk PNS wanita karena hanya akan menambah pekerjaan menjadi menumpuk.

"Saya sih jujur saja, jarang pulang karena rumah saya di Cimahi, Bandung. Sekarang saya kos di dekat kantor Dinsos DKI, di Jalan Gunung Sahari Raya. Menurut saya, pengurangan jam kerja nggak berpengaruh, ya. Saya sih yang paling penting kerjaan harus selesai dan jangan sampai menumpuk," ucapnya saat ditanya Warta Kota, Rabu (3/12/2014).

Perempuan berusia 50 tahun dan dikaruniai dua anak ini mengatakan, dalam sehari dia mengaku bekerja lebih dari delapan jam.

"Kalau tugas yang merupakan tanggung jawab saya, harus diselesaikan dulu. Sering kok saya pulang sampe jam 19.00-20.00. Ya karena kerjaan belum selesai dan cukup banyak," ucapnya.

Bagi Sri, rencana pengurangan jam kerja bagi PNS perempuan perlu dikaji terlebih dulu. Menurut dia, pengurangan jam kerja itu memang akan berpengaruh bagi PNS wanita yang memiliki anak 0 hingga 16 tahun.

"Ya, kalau bagi seorang ibu, jujur memang penting ada waktu dan dekat dengan keluarga, khususnya anak. Pintar-pintar kita saja. Bagaimana caranya bekerja selesai tepat waktu dan tidak menunda-nunda, dan menurut saya dengan cara ini masih bisa bertemu anak dan keluarga di rumah," ucap Sri.

Kepala Unit Pengelola (UP) Kawasan Monumen Nasional (Monas), Rini Hariyani mengaku setuju dengan pemotongan jam kerja selama dua jam bagi PNS wanita. Namun, kebijakan itu harus dilihat dari usia anak-anak para PNS wanita yang bekerja. Apakah, anak PNS wanita itu masih memerlukan pengawasan atau tidak.

"Ya, boleh itu diberlakukan, tapi memang betul-betul yang punya anak-anak dalam usia masa perkembangan. Contohnya, karyawan (PNS) wanita yang masih punya SD, SMP atau SMA," kata ibu dua orang anak itu.

Dia menuturkan, kalau PNS wanita yang anaknya sudah kuliah, sah-sah saja tidak dipotong jam kerjanya. Pasalnya, selain tidak ada kegiatan di rumah karena anak sibuk kuliah, para PNS wanita itu harus mengabdikan tenaganya di kantor.

"Jadi jangan dipukul rata, bukan karena saya punya anak SMA. Tapi, yang perlu pendampingan seorang ibu adalah anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP," tuturnya.

Secara terpisah, Suryanti, Staff Sekretariat di Dinas Sosial DKI Jakarta berpendapat, pengurangan jam kerja bagi PNS wanita sangat menguntungkan. Selain waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak, anak pun bisa terurus.

"Kalau dari sisi seorang wanita, ya saya senang sekali jam kerja dipotong. Karena otomatis akan lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau kerjaan belum bisa diselesaikan, ya mungkin bisa dikerjakan di rumah," ucapnya. (TRIBUNNEWS.COM)

Jokowi Ditantang Jurnalis Amerika Tuntaskan Kasus Munir!

Presiden Joko Widodo ditantang untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis Hak Asazi Manusia (HAM) Munir Said Talib oleh Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn.

"Dimana Jokowi? apakah ia cukup berani untuk mengungkap pembunuh Munir?" tulis Allan Nairn dalam situs www.allannairn.org, Ahad (30/11).

Ia mengungkapkan, Jaksa Indonesia berhak memanggil Pemerintah Amerika dan CIA untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Selain itu, menurutnya, Jaksa Indonesia juga memiliki hak untuk menuntut Pemerintah Amerika sebagai kaki tangan pembunuhan Munir.

Namun, lanjut Allan, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah terkait kemauan Jokowi untuk mengungkap kasus tersebut.

"Jokowi mau mengungkapnya atau tidak?" ujar Allan.

Allan mengindikasi pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena adanya kepentingan politik. Menurutnya, penunjukan tersebut justru dapat mengancam pengungkapan kasus pembunuhan Munir.

Menurut Allan dalam situsnya, Prasetyo menegaskan dirinya merupakan boneka yang siap menjalankan perintah Jokowi. Namun, Allan menambahkan, semua tetap tergantung Jokowi karena presiden yang harus menetapkan kebijakan. (suaranews)