 |
| Jokowi bertemu Bawaslu |
Jakarta - WARA - Penunjukan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana DPR untuk menggunakan hak
interpelasinya. Alasannya, Jokowi disebut langgar UU karena tak melantik Budi
Gunawan setelah disetujui DPR, tapi malah menggantinya dengan Badrodin Haiti.
Namun, tampaknya Jokowi tidak peduli ancaman itu dan tetap menunggu perkembangan yang terjadi di DPR terkait pengajuan usulan kembali calon kapolri baru menggantikan Komjen Polisi Budi Gunawan. Istana tanggapi dingin soal wacana itu.
"Ya memang ada pemberitaan begini begitu (DPR Interpelasi), tetapi presiden merasa tidak perlu untuk melakukan tanggapan apapun. Kita mengikuti pengambilan keputusan di DPR," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, (25/2).
Menurut Pratikno, Presiden akan memperhatikan serius setiap perkembangan yang terjadi di DPR. Bahkan dalam masa reses ini, Presiden juga mengikuti perkembangannya yang diberitakan oleh media massa.
"Jadi nanti kalau DPR sudah mulai bersidang, ya tentu saja presiden akan memperhatikan sangat serius terhadap perkembangan. Tapi presiden selalu mengikuti apa yang terjadi yang ditulis oleh teman-teman media massa," ujarnya.
Terkait aturan yang mengusulkan calon baru Kapolri, kata Pratikno, tidak ada yang dilanggar presiden. Menurut dia, Jokowi hanya mengambil keputusan demi keamanan masyarakat luas.
"Memang ini tidak diatur, tapi sekaligus juga tidak ada yang dilanggar. Itu yang membuat presiden mengambil keputusan seperti itu. Dan tentu saja yang paling utama adalah bahwa ini demi kebaikan masyarakat luas. Jadi presiden harus mendengar kontroversi yang ada di masyarakat," ujarnya.
Adapun jika DPR betul ingin menggunakan hak interpelasinya kepada Presiden, Jokowi akan siap dipanggil dewan. "Ya memang harus dilakukan, memang harus dipersiapkan dan dilakukan," ujarnya.
Yang jelas, kata Pratikno, Presiden masih terus berkomunikasi dengan pihak manapun termasuk dengan pimpinan DPR. Karena DPR sedang masa reses, Presiden akan menunggu hasil keputusan usulan calon kapolrinya tersebut.
"Oh iya presiden kan selalu membuka diri terhadap komunikasi dengan siapapun dari berbagai faksi di DPR. Jadi komunikasi itu berjalan terus tetapi DPR sebagai institusi kan sedang reses jadi menunggu reses selesai," ujarnya. (Merdeka.com)
Namun, tampaknya Jokowi tidak peduli ancaman itu dan tetap menunggu perkembangan yang terjadi di DPR terkait pengajuan usulan kembali calon kapolri baru menggantikan Komjen Polisi Budi Gunawan. Istana tanggapi dingin soal wacana itu.
"Ya memang ada pemberitaan begini begitu (DPR Interpelasi), tetapi presiden merasa tidak perlu untuk melakukan tanggapan apapun. Kita mengikuti pengambilan keputusan di DPR," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, (25/2).
Menurut Pratikno, Presiden akan memperhatikan serius setiap perkembangan yang terjadi di DPR. Bahkan dalam masa reses ini, Presiden juga mengikuti perkembangannya yang diberitakan oleh media massa.
"Jadi nanti kalau DPR sudah mulai bersidang, ya tentu saja presiden akan memperhatikan sangat serius terhadap perkembangan. Tapi presiden selalu mengikuti apa yang terjadi yang ditulis oleh teman-teman media massa," ujarnya.
Terkait aturan yang mengusulkan calon baru Kapolri, kata Pratikno, tidak ada yang dilanggar presiden. Menurut dia, Jokowi hanya mengambil keputusan demi keamanan masyarakat luas.
"Memang ini tidak diatur, tapi sekaligus juga tidak ada yang dilanggar. Itu yang membuat presiden mengambil keputusan seperti itu. Dan tentu saja yang paling utama adalah bahwa ini demi kebaikan masyarakat luas. Jadi presiden harus mendengar kontroversi yang ada di masyarakat," ujarnya.
Adapun jika DPR betul ingin menggunakan hak interpelasinya kepada Presiden, Jokowi akan siap dipanggil dewan. "Ya memang harus dilakukan, memang harus dipersiapkan dan dilakukan," ujarnya.
Yang jelas, kata Pratikno, Presiden masih terus berkomunikasi dengan pihak manapun termasuk dengan pimpinan DPR. Karena DPR sedang masa reses, Presiden akan menunggu hasil keputusan usulan calon kapolrinya tersebut.
"Oh iya presiden kan selalu membuka diri terhadap komunikasi dengan siapapun dari berbagai faksi di DPR. Jadi komunikasi itu berjalan terus tetapi DPR sebagai institusi kan sedang reses jadi menunggu reses selesai," ujarnya. (Merdeka.com)
