Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali

Surabaya - WARA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan perasaannya setelah Presiden Joko Widodo memastikan akan menalangi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Pembayaran sebesar Rp 781 miliar terus dituntut warga karena sudah tertunggak selama delapan tahun sejak lumpur menyembur pada 2006 lalu.

"Terus terang saya lega, lega sekali," ujar Soekarwo seusai salat Jumat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat, 19 Desember 2014.

Pemerintah menyatakan akan mengambil dana talangan bersyarat itu dari APBN Perubahan tahun depan. Presiden Jokowi memastikan itu sembari menyertakan syarat bahwa PT Minarak Lapindo Jaya harus melunasi dana talangan itu dalam empat tahun. Jika tidak, seluruh aset Minarak senilai lima kali lipat dari talangan akan disita oleh negara.

Keputusan ini, kata Soekarwo, diberikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan dengannya, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso.

"Pemerintah bukan membeli 20 persen dari 640 hektare tanah, tapi menolong kepentingan masyarakat," kata Pakde Karwo--sapaan Soekarwo.

Rekomendasi agar pemerintah menalangi dulu sebenarnya sudah diajukan BPLS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober lalu. Namun saat itu rekomendasi tak mendapat kejelasan. Saat ini, sekalipun kepastian sudah didapat, pemerintah masih membahas detail pembayarannya kepada warga nanti.

Pembahasan dilakukan antara Jaksa Agung, PT Minarak Lapindo, dan Menteri PU. "Tanggalnya belum tahu diturunkan kapan, tapi yang jelas segera dibayarkan. Jangan lama-lamalah, segera saja," Soekarwo berharap.

Foto : Pusat semburan dan wilayah yang terkena luberan lumpur panas Lapindo, tampak dari aatas Porong Sidoarjo, (26/5).  (TEMPO.CO)

Sosok Esti Yang Pertama Kali Unggah Foto Soal Jilbab Syar'i

Dwi Estiningsih

WARA - Media sosial diramaikan dengan foto selebaran yang mengatakan pegawai BUMN tak boleh mengenakan jilbab syari. Sejumlah media ikut manambah riuh suasana dan memberitakan jika selebaran tersebut dibuat oleh Kementerian BUMN.

Foto selebaran yang menghebohkan tersebut diunggah oleh akun @estiningsihdwi. Dwi Estiningsih, pemilik akun tersebut mengatakan, kriteria yang tercantum tersebut adalah seleksi bagi seorang frontliner.

Dia menjelaskan, jika foto yang diunggahnya tersebut asli dan bukan rekayasa. Persyaratan tersebut merupakan catatan untuk penilai dalam perekrutan. Esti menegaskan tak mau ada diskriminasi dalam mengenakan jilbab.

Namun dia menegaskan sama sekali tak pernah menyebut nama Menteri Rini Soemarno dalam twit itu. Esti juga tak tahu kenapa media Non Stop mengaitkan fotonya dengan menteri Rini Soemarno.

Esti menegaskan tak punya hubungan apa-apa dengan koran itu. Dia malah bingung kenapa akhirnya disebut menteri BUMN.

Lalu siapa Esti yang kini ramai diperbincangkan?

Dari situs pribadinya, Dwi Estiningsih adalah seorang dosen di Yogyakarta. Dia alumnus Magister Psikologi di UGM.

Esti aktif di berbagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan. Dia menjadi konsultan ahli untuk beberapa sekolah.

Wanita ini juga menjadi Ketua Bidang Perempuan DPC Partai Keadilan Sejahtera, Ngampilan. Dia juga merangkap Ketua Biro Kebijakan Publik DPD Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta sejak tahun 2010.

Tahun 2014 lalu, Esti pun mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Yogyakarta. Namun tak terpilih.'

Esti sendiri mengaku belum bisa menerima permintaan dari wartawan. Dia mengaku banyak nomor tak dikenal yang kerap menghubunginya. (Merdeka.com)

Kejagung Dalami Dugaan Rekening Gendut Milik Gubernur Sulawesi Tenggara

Jakarta – WARA - Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan rekening gendut yang dimiliki oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Dugaan rekening gendut tersebut berdasarkan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang melibatkan delapan kepala daerah dan mantan kepala daerah.

"(Nur Alam) masih dalam proses," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyopramono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Namun, Widyo tidak menjelaskan sejauh mana proses tersebut sedang berjalan. Widyo mengatakan, kejaksaan akan segera memanggil Nur Alam terkait dugaan rekening gendut tersebut. "Tidak menutup kemungkinan akan menindaklanjuti. Tidak ada jalan buntu untuk penyidik berbuat sesuatu," ujar Widyo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, Kejagung akan mengusut transaksi mencurigakan berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan itu terkait rekening delapan kepala daerah dan mantan kepala daerah, yaitu seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati.

Tony mengatakan, penanganan transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan Nur Alam sudah masuk ke tahap penyelidikan. Kejagung akan segera memeriksa yang bersangkutan. Adapun penanganan transaksi mencurigakan dua mantan gubernur, empat bupati, dan mantan bupati, masih dalam tahap penelaahan dan belum masuk ke penyelidikan.

"Satu (perkara mantan bupati) sudah masuk tahap penuntutan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," kata Tony di Kejaksaan Agung, Selasa (16/12/2014).

Selain Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerima laporan PPATK terkait rekening gendut kepala daerah. Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan, ada beberapa kepala daerah maupun mantan kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau Foke, termasuk di dalamnya. (KOMPAS.com)

Tolak Dinikahi, ISIS Penggal Kepala 150 Wanita

Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) memposting tiga orang pria yang diikat dipinggiran jalanan dan dibunuh yang diduga pemerkosa. Ketiga korban ini ditutup matanya dan disumpal mulutnya oleh ISIS. dailymail.co.uk

Baghdad - WARA - Milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah menghukum mati sedikitnya 150 perempuan dengan cara memenggal kepala mereka. Beberapa di antaranya sedang hamil. Mereka dibunuh karena menolak menikah dengan para milisi ISIS.

"Mereka dieksekusi di Fallujah oleh milisi Abu Anas Al-Libi setelah mereka menolak menikah secara jihad," kata Kementerian Hak Asasi Manusia Irak dalam sebuah pernyataan yang kemudian diberitakan Nation.com.pk, Jumat, 19 Desember 2014.

Perempuan-perempuan tersebut tinggal di Irak barat, tepatnya di Provinsi Al-Anbar. Mereka diserang oleh milisi ISIS. Setelah dibunuh, jasad perempuan-perempuan itu dikubur di Fallujah.

Sebulan lalu, sedikitnya 50 anak dan perempuan dieksekusi oleh milisi ISIS dan dikubur di pemakaman di sebuah desa di Ras al-Maa. Mereka disuruh berdiri berjejer, kemudian milisi menembak mati mereka di hadapan orang banyak.

Selain melakukan eksekusi massal, milisi ISIS baru-baru ini mempublikasikan sebuah pamflet berisikan panduan bagi anggotanya tentang cara menangkap dan melakukan kejahatan seksual dengan menjadikan perempuan sebagai budak seks. (Tempo.co)

Mengapa Fuad si Penyandera Bocah SD Gresik Ditembak Mati?

Sahlan dan keluarga juga menyaksikan aksi penembakan aparat terhadap Fuad dari tayangan televisi dan video yang beredar di YouTube.

Mataram - WARA - Fuad Ahmad tewas tertembak peluru aparat setelah melancarkan aksi penyanderaan terhadap seorang bocah SD di Kantor Kodim 0817 Gresik, Jawa Timur Rabu 17 Desember 2014. Kematian warga Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menimbulkan penyesalan di hati keluarga.

Pihak keluarga menilai aksi penembakan oleh Tim Buser Polres Gresik terhadap Fuad yang telah melepaskan sandera dan tak bersenjata sebagai sebuah kesalahan.

Menurut kakak kandung Fuad, Sahlan, aksi penyanderaan itu dilakukan adiknya untuk mencari perhatian dari aparat. Mendiang Fuad, kata Sahlan, ingin meminta untuk diantar ke Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur agar terbebas dari ancaman orang-orang yang ingin membunuhnya.

Karena itu, sambung Sahlan, Fuad sempat menghubungi keluarga saat melakukan penyanderaan.

"Waktu dia sandera anak itu, dia menelepon saya dan bilang kalau dia sengaja menyandera untuk mencari perhatian dari pihak Kodim, karena dia diancam dibunuh oleh beberapa orang," kata Sahlan di Mataram, NTB, Kamis (18/12/2014).

"Karena sebelumnya dia meminta tolong ke Kodim tapi tidak digubris," imbuh dia.

Sahlan dan keluarga juga menyaksikan aksi penembakan aparat terhadap Fuad dari tayangan televisi dan video yang beredar di YouTube. Menurut dia, penembakan itu berlebihan dan tak sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Seharusnya tidak sampai ditembak mati, saya rasa ini berlebihan, mestinya ditanya dulu karena korban penyanderaan sudah dilepas. Kalau mau bilang kesal, ya kami kesal," ucap dia. (Liputan6.com)