Kredit Perumahan PNS Akan Segera Hadir Di Nias Utara

Nias – WARA – PT. Bank Tabungan Negara (Persero) akan membangun perumahan untuk PNS di Kabupaten Nias Utara dalam tahun 2015 ini serta memberikan kemudahan untuk melakukan kredit perumahan dimaksud.

Hal ini terlihat pada sosialisasi TBUM (Tambahan Bantuan Uang Muka) dari kementerian PU dan Perumhan Rakyat mengenai TBUM yang diselenggarakan di gedung Gereja Yubileum Hilimaziaya pada tanggal 29 Januari 2015 minggu lalu.

Sebelumnya Pemerintah Nias Utara telah mengadakan kerjasama kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Direktur Utama Bapertarum mengatakan bantuan tambahan uang muka untuk perumahan bagi PNS akan diberikan apabila syarat dan ketentuan telah terpenuhi dan disertai dengan permohonan dimana formulir permohonan dapat didownload pada website Bapertarum atau melalui pihak perbankan dalam hal ini PT. BTN.

Ia meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara data-data PNS yang ada dan ingin mengajukan permohonan bantuan uang muka tersebut untuk memberikan kemudahan melakukan verifikasi dalam penyaluran bantuan tersebut.

Bapertarum juga mengatakan sedang dilakukan revisi peraturan kementerian tentang Bapertarum terkait dengan PNS yang dapat menerima bantuan uang muka agar kedepannya PNS yang masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun dapat mengajukan permohonan bantuan uang muka dari Bapertarum.

Lanjutnya, Adapun PNS yang telah mengajukan kredit perumahan yang akan dibangun di Nias Utara sudah 50 (lima puluh) orang, namun tidak serta merta langsung disetujui sebelum dilakukan BI Checking sebab setelah dilakukan BI Checking akan diketahui apakah PNS tersebut masih memenuhi syarat untuk melakukan kredit perumahan.

Bupati Nias Utara mengatakan semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat mempermudah PNS mendapatkan tempat tinggal di wilayah Kabupaten Nias Utara sehingga PNS Nias Utara dapat bekerja tepat waktu kekantor sebab selama ini PNS Nias Utara banyak yang tinggal di Kota Gunungsitoli.

Sosialisasi dihadiri oleh Bupati Nias Utara, Sekretaris Daerah, dan seluruh PNS serta CPNS se – Kabupaten Nias Utara dan sebagai Narasumber Heroe Setiawan sebagai Direktur Utama Bapertarum, Abdul Aziz sebagai perwakilan pimpinan PT. BTN cabang Medan dan Faozanolo Zega dari pengembang Arahili Residence. (platmerah)

Jakarta Termacet

Lalulintas yang macet total akibat jumlah kendaraan yang terlalu banyak.

Jakarta – WARA - Jangan beranggapan bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah sebuah kewajaran. Pola pikir wajar tak akan memunculkan keinginan kuat, atau sangat kuat, untuk mengurai kemacetan. Seperti ketika muncul sebuah publikasi yang menyebut bahwa Jakarta adalah kota termacet di dunia, banyak yang berkomentar bahwa kondisi itu wajar. Wajar karena dalam kurun tertentu pertumbuhan luas jalan sangat kecil sementara jumlah kendaraan bertambah begitu cepat.

Jumlah kendaraan di DKI Jakarta mencapai 16,1 juta unit. Ditambah kendaraan dari sekitar Bodetabek, jumlahnya bisa mencapai 22 juta unit. Ruas jalan idealnya 20% dari total luas kota namun Jakarta hanya memiliki 6,2%. Jumlah perjalanan di dalam Jakarta mencapai 18,77 juta/hari. Pada 2014, diperkirakan jumlah kendaraan di jalan mencapai 7,46 juta unit dengan luas kendaraan di jalan 50,29 kilometer persegi. Sementara luas jalan yang ada di Ibu Kota tersedia 40,1 kilometer persegi.

Wajar pula karena kota tak menyediakan fasilitas angkutan umum memadai sehingga orang ramai-ramai menggunakan kendaraan pribadi. Dan, wajar karena jumlah penduduk terus bertambah. Semua pemangku kepentingan di Jakarta dan sekitarnya harus berpikir sebaliknya. Kemacetan merupakan ketidakwajaran.

Apakah kita baru terperangah dan menganggap kemacetan sebuah ketidakwajaran ketika muncul kalkulasi potensi dampak dari kemacetan yang mencapai Rp 68,2 triliun per tahun? Bayangkan, angka itu berarti dua kali lipat APBD DKI 2011. Berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), potensi kerugian akibat kemacetan lalu lintas tersebut berasal dari kerugian dari sektor kesehatan Rp 38,5 triliun dan dari sektor penggunaan BBM Rp 29,7 triliun.

Kemacetan Jakarta juga wajar bila kita mengambil sudut pandang bahwa produksi mobil yang melimpah, pertumbuhan ruas jalan, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga terjadi di kota-kota besar negara lain di dunia. Benar bahwa di kota-kota seperti Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, atau New York juga macet namun tidak separah Jakarta.

Sekurangnya menurut pemeringkatan sebuah produsen oli tadi, Jakarta menjadi kota termacet di dunia. Beda antara Jakarta dengan kota besar lainnya tadi adalah pada bagaimana menata dan mengelola kota. Bila sudah demikian, maka Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Tanggung jawab itu kini ada di pundak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Joko Widodo sebagai Presiden. Bukan kebetulan keduanya adalah pasangan yang pernah dua tahun bersama memimpin Jakarta.

Masih lekat dalam ingatan ketika Joko Widodo hendak masuk dalam bursa calon presiden. Ketika publik mempertanyakan komitmennya memimpin Jakarta, maka muncul jawaban bahwa mengabdi buat Jakarta tak harus ada pada posisi gubernur. Bila terpilih menjadi presiden Jokowi bakal melempangkan pembangunan Jakarta. Persoalan Jakarta bakal lebih mudah tertangani karena gubenur dan presidennya sudah ’klop’ dalam melihat permasalah Jakarta.

Jokowi-Basuki sudah meletakkan dasar-dasar pembagunan Jakarta dengan benar, mulai dari reformasi birokrasi, pengelolaan anggaran, penataan kawasan kumuh, dan penanggulangan banjir, serta penguraian kemacetan. Satu per satu sudah mulai tertangani. Namun demikian, kemajuan penanganan masalah pada masing-masing persoalan tidak seragam.

Soal kemacetan lalu lintas Pemprov DKI Jakarta tampaknya kedodoran. Kepemimpinan Jokowi yang dilanjutkan Basuki baru sebatas berhasil memulai proyek mass rapid transit (MRT). Proyek yang bakal rampung sebagian pada 2018 itu diyakini hanya akan mengurai kemacetan di tengah kota khususnya jalur padat Kota-Thamrin-Sudirman-Fatmawati -Lebakbulus. Selebihnya akan tetap sama.

Secara objektif kita mengakui penanganan kemacetan bukan tanpa kemajuan. Upaya mengurangi jumlah kendaraan dari wilayah sekitar Jakarta masuk ke jantung kota tampaknya cukup berhasil. Ini bukan hanya kerja Pemprov DKI Jakarta melainkan juga jasa PT KAI Commuter Jabodetabek. Ribuan motor dan mobil kini terparkir di sejumlah stasiun-stasiun kereta. Warga pinggiran Jakarta meninggalkan kendaraan mereka lantas menggunakan kereta rel listrik menuju pusat kota.

Upaya serupa terlihat pada makin banyak peminat Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), angkutan dari pinggiran kota ke tengah kota. Apalagi APTB kemudian terintegrasi dengan jalur busway.

Apa yang sudah berjalan baik perlu diakselerasi. Warga pinggiran yang menyerbu Jakarta pada pagi hari dan meninggalkannya pada sore dan malam hari belum disentuh. Pesan secara sengaja dari otoritas yang bertanggung jawab terhadap lalu lalang orang tak pernah disampaikan kepada mereka.

Sangat minim informasi -apalagi imbauan- mengenai angkutan alternatif menuju tengah kota. Warga mengetahuinya bukan dari pemerintah daerah atau institusi perhubungan melainkan dari mulut ke mulut. Tak ada gerakan masif dan terus menerus membudayakan warga menggunakan angkutan umum.

Boleh jadi hal ini terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan angkutan umum yang aman nyaman dan terjangkau. Pemprov DKI Jakarta yang sekarang memiliki anggaran belanja sebesar Rp 73 triliun belum mampu mengganti angkutan jenis Kopaja dan metromini yang sudah reot. Entah kapan janji akan mengganti 1.000 metromini dan kopaja akan terealisasi.

Dengan berbagai alasan, Jakarta akhirnya tak akan mempunyai monorel yang sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu transportasi massal Jakarta masa depan. Penerapan teknik rekayasa lalu lintas seperti three in one dan electronic road pricing belum optimal. Demikian juga kebijakan parkir mahal di tengah kota belum berjalan.

Kebijakan menerapkan disiplin di jalur busway pun dilakukan setengah hati. Kondisi ini diperparah dengan perilaku oknum aparat di lapangan yang melegalkan pelanggaran demi segenggam uang.

Kemacetan memang merupakan persoalan klasik. Anak muda sekarang menyebutnya basi. Namun, semangat untuk mengurai kemacetan tidak boleh basi. Masyarakat menunggu duet Presiden dan Gubernur atau sinergi pemerintah pusat dan DKI dapat mengatasi. Semoga mantan gubenur DKI menjadi menjadi presiden RI ada pengaruhnya bagi pembangunan Jakarta. (SP)

Rekan-rekan Terpidana Mati 'Bali Nine' Kirim Surat ke Jokowi

Surat dari rekan Bali Nine.

Bali - WARA - Lebih dari 11 narapidana di lingkup Lapas Kerobokan, Bali bersurat pada Presiden Joko Widodo. Mereka menginginkan agar eksekusi terhadap terpidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dibatalkan.

Menariknya, surat yang digoreskan dalam tulisan tangan ini dibuat tidak hanya oleh para napi asing tapi juga para napi lokal penghuni lapas.

"Dalam 1,4 tahun mereka berkumpul di sini (Lapas Kerobokan) baik Andrew dan Myuran banyak memberikan pelajaran kebaikan dan kebijakan. Dia motivator kami untuk bisa bangkit dan berubah setelah keluar nanti," terang Narapidana kasus narkoba Rizky Pratama (21) yang divonis lebih dari 5 tahun di Lapas Kerobokan, Minggu (8/2).

Rizky bersama rekan-rekan lainnya di Lapas Kerobokan, berharap Presiden Jokowi mendengar permohonannya. Bahkan, katanyaini bisa dibuktikan dari perubahan sikap Myuran dan Andre.

"Silakan datang bapak Jokiwi untuk melihat sendiri bagaimana Andre dan Myuran di sini (Lapas Kerobokan)," tuturnya.

Menurutnya, Isi surat permohonan yang dikirim per hari ini Minggu 8 Januari 2015, itu dilayangkan melalui email salah seorang rekannya di luar yang tak disebutkan namanya. Isi suratnya hampir sama, membatalkan rencana eksekusi oleh Jaksa Agung Prasetyo yang diperkirakan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kita titip ke kawan lewat email, mas. Isi suratnya yah tentang permohonan penolakan eksekusi," tegasnya.

Dirinya berharap mungkin dengan surat ini (para napi), pintu hati Presiden Jokowi bisa terketuk. "Dia telah banyak memulihkan dan membangkitkan orang ke jalan yang benar. Banyak sekali, semoga surat yang kami buat ini bisa diterima," Harap Rizky.

Francois Jacques Giuly (49) yang juga dibui karena membawa sabu dari Prancis ke Bali, mengatakan, Andrew merupakan teman baiknya di LP Kerobokan. Francois menyebut Andrew, orang dengan spiritualitas tinggi dan banyak membantunya selama di LP.

Rizky dan Francois pun menegaskan bahwa mereka menulis ini dalam keadaan sehat dan sadar. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. "Murni surat ini kami buat sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini sebagai langkah dukungan supaya Andrew dan Myuran tidak dieksekusi mati," ungkapnya. (Kompas.com)

Jokowi Tiba di Filipina Hari Ini

Presiden Joko Widodo tiba di pangkalan udara Villamor, Pasay city, Manila, 8 Februari 2015.

Manila - WARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Filipina pada hari ini setelah sebelumnya berkunjung ke Brunei Darussalam. Namun, kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertepatan dengan upaya Pemerintah Filipina yang ingin mencegah eksekusi mati terhadap salah satu warganya yang terlibat kasus narkoba.

Stasiun berita Channel News Asia, Minggu, 8 Februari 2015 melansir identitas warga Filipina itu tidak disebut ke muka publik. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Tony Spontana, warga Filipina yang akan dieksekusi mati bernama Mary Jane Fiesta Veloso.

Permohonan grasi Mary diketahui telah ditolak oleh Presiden Jokowi dan akan dieksekusi bersama 10 napi lainnya di gelombang kedua.

Namun, menurut pernyataan juru bicara Presiden Filipina, Benigno Aquino, Edwin Lacierda, kedua pemimpin memang akan mendiskusikan mengenai kejahatan penyalahgunaan narkoba. Lacierda tidak menyebut apakah kedua pemimpin turut membahas isu mengenai eksekusi mati bagi Mary yang akan dilakukan segera.

“Kami akan berdiskusi lebih jauh mengenai kerjasama di berbagai area yang menjadi kepentingan kedua negara seperti tenaga kerja migran, peningkatan kemampuan tenaga vokasi, kunjungan di bidang pendidikan dan perdagangan narkoba,” ujar Lacierda.

Pada bulan lalu, Jokowi dianggap telah mengecewakan aktivis hak asasi manusia yang menolak dihidupkan kembali eksekusi mati. Pada pertengahan Januari lalu, Kejagung telah mengeksekusi enam napi narkotika. Sebanyak lima orang di antaranya adalah warga asing.

Sementara, di Filipina tidak mengenal eksekusi mati.

Sementara isu Tiongkok, menurut beberapa pengamat juga akan ikut disinggung. Sebab, Indonesia dianggap memiliki peranan penting dalam meredakan ketegangan antara Manila dengan Beijing terkait sengketa lahan di area Laut China Selatan.

Sebelum dilantik sebagai orang nomor satu di RI, Jokowi yang diwawancarai oleh harian Jepang, Asahi pada Agustus lalu, mengatakan siap bertindak sebagai penengah dalam konflik itu.

Mantan Duta Besar Filipina untuk ASEAN, Wilfrido Villacorta, turut berpendapat mengenai hal serupa.

“Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara perdamaian di kawasan ASEAN. Jokowi juga bisa menjadi mitra kami dalam upaya Filipina memperbaiki hubungan dengan Tiongkok,” ungkap Villacorta.

Walaupun Indonesia, lanjut Villacorta, bukan termasuk dalam negara yang turut bersengketa, namun sejak awal RI telah memainkan peranan yang penting sejak isu ini mengemuka di tahun 1980-an.

Sementara, terkait isu perbatasan di antara kedua negara, Filipina dan RI pada Mei lalu telah berhasil menuntaskan itu. Bahkan, dunia menganggapnya sebagai model dan contoh betapa sengketa wilayah bisa diselesaikan dengan cara damai. (Viva)

Politisi PDI-P: Jangan Bangun Kesan Jokowi Anak Tiri yang Selalu Ditekan di Partai

Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.

Jakarta - WARA - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah jika hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI-P merenggang akibat polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menurut Masinton, situasi di internal PDI-P sangat kondusif dan tidak ada usaha sedikitpun untuk menekan Jokowi terkait terkait pergantian Kapolri.

"Jangan dibangun kesan Pak Jokowi ini seperti anak tiri di partai, selalu ditekan, itu enggak benar," kata Masinton, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan, Jokowi merupakan kader utama PDI-P yang telah membuktikan prestasinya memimpin daerah dan kini menjadi kepala negara.

Ia memastikan, posisi Jokowi sangat dihormati di PDI-P sehingga tak mungkin ada usaha melakukan intervensi pada keputusan yang akan diambil. Sejalan dengan itu, dirinya juga yakin dengan loyalitas Jokowi pada PDI-P.

Ia tidak yakin Jokowi akan melakukan manuver politik ekstrem semisal keluar dari PDI-P atau membentuk partai baru hanya karena dibangunnya opini oleh pihak-pihak yang disebut Masinton sebagai 'Brutus di Istana.'

"Pak Jokowi enggak pernah bangun kekuatan karena dia sudah kuat. Kalau beliau berkomunikasi dengan semua, itu bukan dalam rangka membangun kekuatan," ujar Masinton. (Kompas.com)

Malaysia Deportasi 147 TKI Melalui Nunukan

Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 147 buruh migran Indonesia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Tidak memiliki dokumen masih mendominasi penyebab buruh migran dideportasi ke Nunukan.

Nunukan – WARA - Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 147 tenaga kerja Indonesia melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kalimantan Utara. Sebanyak 147 TKI tersebut diangkut menggunakan KM Labuan Ekspres yang sandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Jumat (6/2/2015) sekitar pukul 20.00 WITA.

Mayoritas TKI tersebut dipulangkan karena tidak memiliki dokumen sah. Sementara 23 TKI mengaku memiliki dokumen dan memasuki negara Malaysia secara legal, namun dokumen yang mereka miliki sudah kedaluwarasa.

Di antara TKI yang dideportasi melalui Nunukan, salah satunya adalah bayi bernama Bendeana. Bayi itu milik Nuraini (24), yang ditangkap polisi Malaysia usai melahirkan.

Nuraini bersama anaknya terpaksa menghuni tempat penampungan sementara (TPS) Rumah Merah Cimani.
”Saya ditangkap usai melahirkan. Saya di Malaysia kerja di kedai (toko). Ditangkap karena tidak memiliki dokumen.” ujar Nuraini, Jumat (6/2/2015).

Beberapa TKI yang dideportasi ke Nunukan bahkan lahir di Malaysia. Salah satunya adalah Rusdi, kelahiran Kuna, 24 September 1994. Rusdi mengaku bekerja sebagai nelayan. Meski memiliki surat lahir dari Negara Malaysia, namun Rusdi tetap dideportasi ke Nunukan. Rusdi mengaku akan mencari ibunya yang kebetulan pulang ke Majene, Sulawesi Selatan.

“Saya pakai surat beranak, tapi saya orang asing. Saya masuk di TPS Airpanas di Tawau selama satu bulan. Saya mau mencari ibu di Majene," ucapnya.

Sementara TKI bernama Sutiyah (43) yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, mengaku dianiaya oleh majikan. Sutiyah yang mengaku bekerja sebagai pembantu pada salah satu keluarga yang tinggal di Jalan Bukit Raya Tawau Malysia ini mengaku melarikan diri dari majikannya karena sering dianiaya.

Sutiyah mengaku sering dipukul dengan alat alat dapur. Bahkan dia diancam akan dipukul jika bekerja lamban. Sutiyah juga diancam akan dijual kembali jika melawan kepada majikan.

Sutiyah akhirnya melarikan diri ke konsulat dan minta dipulangkan ke daerah asalnya. Sutiyah mengaku bekerja di Malaysia baru 2 bulan secara legal. Padahal pemerintah telah melarang pengiriman TKI di bidang informal.

“Saya minta dipulangkan saja ke kampung saya di Cirebon. Saya ndak mau lama-lama di sini,” ucap Sutiyah. (Kompas.com)