Kamis, 19 Maret 2015

Dian Sastrowardoyo Dituntut Tetap Seksi


Foto: Liputan6

JAKARTA – wartaexpress.com - Dian Sastrowardoyo telah menginjak pada usianya yang ke-33, tepatnya pada 16 Maret lalu. Dalam usianya yang boleh dibilang tak muda lagi, bintang film Ada Apa dengan Cinta itu masih tetap terlihat segar dan cantik. Rupanya, Dian rutin melakukan perawatan tubuh guna memenuhi permintaan suaminya, Maulana Indraguna Sutowo yang ingin agar dirinya selalu tampak seksi.

"Iya nih, Indra minta aku tetap seksi, meski sudah tua. Saya lagi merenung untuk mencari sesuatu yang baru," kata Dian Sastro ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Uniknya, Dian mengaku tertarik melakukan sesuatu yang antimainstream. Di saat artis-artis kegandrungan olahraga yoga, ibu dua anak itu justru ingin berolahraga panjat tebing.

"Aku pengin semakin tua semakin fit. Aku pengin lihat umur aku dengan perspektif berbeda. Aku pengin melakukan sesuatu yang beda, kayak olahraga panjat tebing mungkin. Soalnya kalau aerobic mah sudah biasa," ceplosnya.

Mengenai kariernya sendiri, Dian Sastro tak pernah dibatasi oleh suami. Pasalnya, Indra justru melihat keseksian Dian semakin bertambah saat sedang bekerja.

"Nggak pernah dibatasi. Indra merasa cewek seksi itu yang berkarier dan mandiri. Indra support kok. Dia menilai aku keren saat berkarya. Jadi tunggu saja karya-karya aku selanjutnya," tutur Dian Sastro. (Red)

Pedemo Kesal Dibayar Rp 25 Ribu, Tanpa Nasi Bungkus



Foto: detik.com
JAKARTA - wartaexpress.com – Wacana tentang pemberian remisi terhadap pidana tindak kejahatan korupsi, telah menuai berbagai kritik dan kecaman. Hingga digelarnya demonstrasi di depan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) yang menyoroti kinerja Menteri Yasonna Laoly di dalam pemerintahan. Namun demonstrasi itu tak tampak seperti aksi umumnya, karena sebagian besar pedemo terlihat lemas dan duduk di trotoar.

Sekitar 30 demonstran di trotoar kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015), tiba sekitar pukul 14.00 WIB itu rata-rata berumur 20-an tahun, mayoritas lelaki.

Meski koordinator unjuk rasa telah menggunakan pengeras suara untuk membakar massa, tidak terlihat antusiasme massa untuk menuntut keinginan mereka. Malahan, sebagian besar dari mereka memilih duduk bersila di trotoar.

Sambil duduk-duduk, mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Copot Yasonna Menteri Tidak Becus - Forum Awasi Kabinet', mengibarkan bendera kuning dan meletakkan keranda warna hitam bertuliskan 'Demokrasi' dan 'Keadilan'.

"Rakyat mendukung hak angket DPR RI! Batalkan kepengurusan yang dikeluarkan Yasona Laoly!" ujar salah seorang peserta demonstran saat berorasi.

Ada sebab musabab mengapa mereka berdemonstrasi dengan ogah-ogahan. "Ini dikasih Rp 25 ribu, enggak sebandinglah!" kata seorang demonstran, Ijal.

Dia mengakui dijemput oleh beberapa orang di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Tanah Abang, mereka menumpang Metromini menuju kantor Kemenkum HAM.

"Kalau jadi tukang parkir sudah dapat beberapa puluh ribu rupiah. Ini malah tidak dikasih makan, kelamaan!" keluhnya.

Tidak hanya Ijal, pengemudi Metromini bernama Ade juga mengeluh karena waktu penyewaan telah melebihi waktu yang telah disepakati sebelumnya. Ade mendapatkan bayaran sekitar Rp 350 ribu untuk mengangkut demonstran.

"Ini lama! Sudah rugi trayek, uangnya juga belum dibayar," kata Ade.

Arus lalu lintas di depan kantor Kemenkum HAM terpantau lancar. Beberapa anggota polisi juga terlihat mengamankan jalannya demonstrasi tersebut.

Soal Traktor, Ditarik Untuk Didistribusikan


Traktor-traktor yang akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada kelompok petani Jawa Timur. (Foto: Kompas).

INDRAMAYU -  WARA – Terkait dengan maraknya soal penarikan traktor di Ponorogo, telah menuai banyak kritikan dan tudingan dari berbagai kalangan. Pemberitaan tersebut mendapat perhatian besar dari banyak pihak, termasuk dari Presiden Joko Widodo. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku dihubungi secara khusus oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait berita ini.

"Saya dihubungi Mensesneg tadi malam. Saya jelaskan memang ada penarikan, bukan ditarik ke pabrik, melainkan didistribusikan ke petani lain," kata Amran, Rabu (18/3/2015), di Indramayu, Jawa Barat.

Sebelumnya diberitakan, ada kabar mengenai traktor yang hanya dipajang dan tak dibagikan ke petani saat Presiden hadir dalam acara panen raya di Ponorogo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Para petani terkaget-kaget saat acara selesai. Traktor-traktor itu diangkut kembali dan tak dibagikan ke petani. Padahal, dalam acara tersebut, petani dijanjikan ada pembagian traktor untuk petani.

Pagi ini, Amran kembali meluruskan pemberitan itu. Dia menegaskan, traktor tersebut didistribusikan ulang kepada petani dan bukan ditarik. Langkah ini dilakukan karena penyerahan traktor harus disertai dengan wujud barangnya.

Amran mengatakan, traktor untuk petani di Ponorogo diberikan untuk seluruh Jawa Timur, bukan hanya untuk petani setempat. "Di sana kami bagikan 3.000 traktor untuk petani se-Jawa Timur, sedangkan untuk Ponorogo sendiri 207 unit. Traktor yang lain kami didistribusikan ke petani di daerah yang sudah direncanakan," kata Amran.

Menurut Mentan, pembagian traktor untuk Ponorogo diberikan dengan menggunakan APBN Perubahan 2015. Hal serupa terjadi di Ngawi. Pemerintah memberikan 1.000 unit traktor untuk petani dengan dana APBN penetapan. Traktor itu diberikan untuk seluruh petani di 24 kabupaten se-Jatim. 

"Traktor itu memang harus kami angkut untuk didistribusikan ke petani di wilayah lain. Diangkut itu bukan kembali ke pabrikan, melainkan didistribusikan ke petani," kata Amran.

Tahun ini, pemerintah akan membagikan 60.000 traktor ke seluruh petani di Indonesia. Pemberian traktor itu dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Hari ini, Presiden mendatangi Kelompok Tani Sri Wedari di Desa Kedokan Gabus, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kunjungan ini digelar dalam rangka menghadiri panen raya padi warga setempat.

(Kps)

Kelantan Loloskan UU Hukum Rajam dan Potong Tangan



KELANTAN - WARA - Parlemen Negara Bagian Kelantan, di sisi timur laut semenanjung Malaysia hari ini, Kamis (19/3) meloloskan amandemen undang-undang terkait pelaksanaan hudud. Ini adalah panduan menghukum kejahatan pidana sesuai anjuran Islam, termasuk potong tangan hingga rajam.

Pengusung beleid hudud itu adalah Partai Islam se-Malaysia (PAS). Pada 1993, sempat digodok aturan hukum yang sama, namun harus ada persetjuan dari pemerintah federal seperti dilansir Channel News Asia.

Manuver PAS mengancam koalisi oposisi Pakatan Rakyat, yang diisi Partai Aksi Rakyat Demokratik (DAP) dan Partai Keadilan Rakyat. Berbeda dari pemilih PAS yang rata-rata muslim Sunni taat, dua partai oposan lainnya itu didukung warga Tionghoa maupun keturunan India.

"Keputusan PAS meloloskan aturan hudud jelas mengancam kelanjutan koalisi," kata juru bicara DAP.
Perdana Menteri Najib Razak diperkirakan akan mendukung proposal penerapan Hudud dari PAS. Barisan Nasional (UMNO) sebagai penguasa legislatif juga mendukung penerapan syariah Islam itu.

Belum jelas, apakah dalam naskah yang disusun PAS aturan hudud hanya mencakup umat muslim ataupaun penganut agama lainnya di Kelantan. Merujuk keterangan Imam Malik dalam Kitab Muwathha, hudud mencakup kejahatan yang menyangkut penghinaan agama, nyawa, harta, keturunan dan akal. Jenis hukuman ini bertingkat, termasuk potong tangan bagi pencuri atau melempari terpidana dengan batu sampai mati (rajam).

"Ini adalah hak warga Kelantan dan tidak melanggar undang-undang," kata Wakil Presiden PAS, Salahuddin Ayub. (Red)