Salah satu penggagas Jawara Banten, Uday Suhada kepada Tempo, Ahad, 6 Oktober 2013 mengatakan pihaknya merasa perlu merespons tindakan hukum yang dilakukan KPK itu. Sebab apa yang dilakukan KPK sangat berpengaruh signifikan terhadap konstelasi politik dan pemerintahan di Provinsi Banten. "TCW adalah orang yang terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan skema pembangunan daerah di Provinsi Banten," kata Uday di Tangerang.
Untuk itulah maka Jawara Banten menyampaikan lima poin aspirasi sebagai bentuk pengawalan kasus suap dan dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan Ratu Atut.
Pertama; Jawara Banten mengajak masyarakat di provinsi di ujung barat Jawa ini untuk untuk sama-sama menghargai proses hukum yang kini sedang terjadi di KPK. "Masyarakat harus percaya bahwa apa yang dilakukan KPK semata demi penegakan supremasi hukum di Provinsi Banten," kata Uday.
Kedua, Jawara Banten akan menyokong penuh langkah KPK untuk mengusut secara tuntas kasus ini. Termasuk menyiapkan data tambahan bila diperlukan KPK untuk memperkuat dan mempercepat penuntasan kasus hingga secepatnya ke pengadilan.
Ketiga Jawara Banten mendesak KPK untuk menelusuri asal muasal uang Rp 1 miliar yang digunakan Wawan utuk menyuap Ketua MK Akil Mochktar. "Ini penting untuk mengetahui motivasi serta keterlibatan pihak lain dalam penyerahan uang tersebut, selain Wawan dan pengacara Susi Turhandayani," kata Uday.
Keempat adalah merespon dan mendorong KPK segera memeriksa Ratu Atut dalam kapasitasnya sebagai gubernur Banten maupun kakak TCW. "Ini penting untuk mengetahui keterlibatan yang bersangkutan dalam proses aliran dana suap. Hal lain, hasil pemeriksaan terhadap Atut dipercaya akan semakin mengurai kasus ini secara lebih detail," kata Uday.
Dan kelima berdasarkan analisa Jawara Banten kuat dugaan telah terjadi tindak pidana pencucian uang serta abuse of power yang dilakukan TCW bersama kroninya. Oleh karena itu maka Jawara Banten kata Uday siap memelototi perkembangan kasus ini dari hari ke hari. (Sumber Tempo.com)
Seperti Apa Dinasti Politik Ratu Atut?
Jakarta- Warta Nusantara - Majalah berita mingguan Tempo pernah membahas dinasti politik klan Chasan Sochib di Banten pada edisi 25 September 2011. Dalam tulisan tersebut, terungkap kekuasaan dinasti Chasan Sochib dalam politik dan bisnis di provinsi paling barat Pulau Jawa itu.
Di Banten, nama Chasan tersohor karena status jawara yang disandangnya. Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Banten mengakui adanya "keseganan mendekati rasa takut" masyarakat Banten. Banyak orang tunduk kepada Chasan, dan pembentukan atau pemilihan organisasi di Banten harus seizinnya. "Kalau mau ada pemilihan pengurus, mereka minta petunjuk dulu dari Abah (sapaan Chasan)," kata sumber Tempo.
Chasan sukses mendukung keluarganya menempati posisi penting di Banten. Empat anak dan menantunya menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Dua yang terkenal yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Atut adalah anak tertua Chasan dari istri pertama, sedangkan Airin adalah menantunya. Istri keempat Chasan, Heryani, juga menjabat Wakil Bupati Pandeglang. Menantu, cucu, dan istri Chasan yang lain menjadi wakil rakyat di pusat atau di wilayah Banten.
Namun Atut mengatakan keluarganya bisa menempati posisi penting murni karena kepercayaan masyarakat, bukan karena ketokohan Chasan. Dia mengakui ayahnya meminta keluarga "tak hanya menjadi penonton" dalam pembangunan Banten. Tapi ia menampik keluarganya sengaja membangun dinasti di kawasan barat Pulau Jawa. "Yang mendudukkan mereka adalah rakyat, bukan saya atau ayah," kata dia.
Sumber Tempo yang dekat dengan Chasan mengatakan semua anggota keluarga itu selalu saling membantu jika ada yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pada saat Airin maju dalam pemilihan Bupati Tangerang, Atut berjanji kepada tim kampanye akan mengerahkan para pegawai negeri. Tapi upaya itu kandas dan Airin kalah oleh pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno.
Seorang petinggi partai lain mengatakan keluarga ini tak segan menggelontorkan duit miliaran rupiah untuk memenangi pemilihan kepala daerah. Saat kampanye Airin sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan, petinggi yang menemani Chasan makan siang itu menyaksikan suami Airin, Chaeri Wardana, ditanya soal jumlah uang yang dikeluarkan selama putaran pertama. "Dijawab Rp 72 miliar," katanya.
Atut membantah keluarganya mengerahkan pegawai negeri. Ia mengatakan tak pernah mau hadir di Tangerang Selatan ketika adik iparnya berkampanye. Menjelang pemilihan gubernur, Atut menyatakan sudah mengeluarkan surat edaran agar bupati dan wali kota serta pegawai negeri berlaku netral. "Surat ini sudah disebar sebelum saya mendaftar ke KPU," ujarnya.
