Junimart Potret Politisi Rendah Akal Dan Moral

Junimart Girsang

Jakarta – WARA - Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute, Raja Juli Antoni mengecam pernyataan politisi PDI-P, Junimart Girsang yang mengeritik Buya Syafi’i Maarif.

Bahkan dia menilai Junimart memiliki jam terbang rendah di dunia politik sampai tidak mengenal siap Buya Syafi’i Maarif.

"Mempertanyakan siapa Buya Syafii Maarif justru memperlihatkan rendahnya jam terbang Junimart Girsang di dunia politik. Buya Syafii ini adalah bapak bangsa yang masih tersisa setalah tidak ada lagi sosok seperti Gus Dur dan Cak Nur," kata Antoni di Jakarta, Jumat (6/2).

Buya Syafii Maarif, katanya, diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Tim Independen untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian kemelut yang terjadi antara KPK dan Polri.

"Jadi posisi Buya dan anggota tim independen lainnya justru memberikan suntikan moral bagi Presiden Jokowi agar berani mengambil keputusan untuk tetap pro pemberantasan korupsi di tengah rongrongan para politisi rendah akal dan moral, seperi Junimart Girsang," tegasnya.

Junimart, lanjut Antoni, mesti paham bahwa sumber legitimasi politik itu tidak selalu berasal dari aspek legal-formal.

Sejarah dunia melahirkan tokoh-tokoh yang tidak mempunyai posisi formal dalam sistem politik, tapi justru mempunyai legitimasi politik kuat, karena konsistensi pandangan intelektual dan posisi moralnya yang independen dan imparsial.

"Aneh pernyataan Junimart. Bagaimana PDI-P yang menjadi oposisi selama 10 tahun melahirkan politisi dangkal seperti Junimart. Jokowi adalah presiden yang diusung PDI-P, mestinya PDI-P pasang badan menjaga Jokowi agar menjadi presiden yang pro pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Junimart Girsang menyatakan pernyataan Buya Syafi’i Maarif dapat memancing kisruh politik baru dan menyatakan Buya tidak jelas siapa dan apa posisinya. (SP)

Abraham Samad Ancam Lapor Balik Zainal Tahir

Abraham Samad

Jakarta - WARA -Tim Hukum Abraham Samad akan melaporkan balik Zainal Tahir (ZT). Upaya itu disepakati setelah tim hukum dari kalangan sahabat itu bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

"Kami sudah konsultasi dengan Pak Abraham dan tim hukum lainnya di ruang kerja Ketua KPK. Upaya lapor balik itu sedang kita matangkan," kataKoordinator Tim Hukum Sahabat Abraham, Adnan Buyung Azis, usai bertemu Abraham, kemarin.

Adnan ke Jakarta bersama Bastian Lubis dan Nasrullah, kemarin pagi. Tim hukum lain dari sahabat Abraham dari Makassar dijadwalkan menyusul ke Jakarta, Minggu (8/2/2015).

"Abraham sudah mengetahui langkah hukum dan konsep apa yang akan kita lakukan nanti," ujar Adnan.
Pernah Sahabat

Zainal "menghilang" setelah membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya yang memotret Abraham sedang memeluk perempuan di sebuah ranjang.

Zainal mengaku tertekan setelah di-bully. "Saya mengungsi dulu dari rumah," ujar Zainal melalui pesan singkat ke Tribun Timur, kemarin petang.

Zainal memilih menjelaskan semua yang ia ketahui tentang Abraham melalui media sosial, facebook dan Path. (Tribun)

Jokowi Enggak Akan Bertahan Lima Tahun

Rachmawati Soekarnoputri.

Jakarta - WARA - Sekarang sedang rebut berita tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai pengusungnya PDI Perjuangan (PDIP). Mulai dari isu kerenggangan akibat konflik KPK vs Polri sampai isu kedekatan Jokowi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) hingga konflik internal PDIP sendiri.

Salah satu kritikus paling keras terhadap PDIP dan Jokowi adalah Rachmawati Soekarnoputri,  adik kandung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sendiri. Putri ketiga Bung Karno itu kerap melontarkan kritik pedas kepada kakaknya dan Jokowi, termasuk melaporkan kasus dugaan korupsi Jokowi ke KPK menjelang pilpres lalu.

Pertanyaannya, ada apa sebenarnya antara Rachmawati dan Mega? Kemudian bagaimana pandangannya terhadap Jokowi? Berikut ini penuturannya kepada Arbi Sumandoyo dan Muhammad Taufiq dari merdeka.com di kediamannya Jalan Jati Padang Raya, Pasar Minggu, Kamis (5/02).

Sejak kapan anda selalu berbenturan dengan PDIP ?
Dari dulu. Makanya saya bilang amin aja. Saya mau dibilang antitesanya Mega, saya hanya bilang amin. Asalkan satu, jangan sampai saya dibilang antitesanya Bung Karno.

Tepatnya, mulai kapan tak akur dengan Megawati ?
Sejak dia masuk dengan PDIP sebenarnya enggak ketemu. Dia orientasinya kekuasaan. Saya bukan itu. Saya laksanakan ajaran Soekarno. Saya konsekuen lho.

Hal itu yang menjadi kan anda selalu kritis kepada PDIP dan Megawati ?
Antitesa. (Ketawa hahahahaha)

Bukan kah anda pernah mendukung Megawati saat mencalonkan Ketua Umum PDIP ?
Begini lho. Dulu tahun 1978 atau 1977, saya lupa persisnya kapan. Tapi di tahun 1970-an, anak-anak Soekarno itu sudah pernah bikin konsensus politik, intinya itu tidak masuk di dalam politik praktis. Artinya tidak memilih kepada partai politik yang diciptakan oleh Orde Baru, Golkar, PPP dan PDI. Teken semua termasuk Mega, kita diharuskan konsekuen. Tidak boleh ikut kampanye.
(Berhenti bicara karena menerima telepon) lalu melanjutkan cerita tapi off the record.

Tapi anda pernah mendirikan Partai Pelopor ?
Kemudian pada saat Undang-undang menyatakan setelah tiga partai jadi berapa partai. Inikan temen-temen saya yang perjuangan ini ingin berkiprah. Terus bilang saya enggak cocok di PDI. Terus kemudian, temen-teman saya bilang, kalau bersedia kita mendirikan Partai Pelopor. Tapi saya nggak janji tapi kita harus teguh di dalam basis ideologi yang kita bawa. Karena ini nggak gampang, karena ini perubahan dari undang - undang parpol ini tidak lepas dari kepentingan juga politik makro. Ini sebetulnya terjadi liberalisasi dari partai-partai. Jadi usulnya dari 3 partai menjadi beberapa partai.

Soal Jokowi, kalau anda lihat berapa lama pemerintahan Jokowi bertahan ?
Kalau di dalam lingkup pemikiran, kita konsen terhadap kepentingan bangsa yang masih berbasis pada proklamasi seharusnya ini (pemerintahan Jokowi) sudah enggak lama. Apa? Karena yang dijalankan ini sebenarnya sudah antitesa dari amanat proklamasi. Mengubah undang-undang dasar 1945, free market oriented, private liberalizm. Itu harusnya sudah selesai. Kalau dalam konteks kita ingin menegakkan negara proklamasi.

Artinya tidak sampai lima tahun ?
Tidak sampai, harusnya ini sudah selesai. Pokoknya sekarang ini bukan rahasia lagi. Ini pemerintahan proxy, kapitalis dan apa yang saya lihat di situ memang pemerintahan sekarang kaya pemerintahan boneka. Ada kepentingan-kepentingan kapitalis. Kepentingan yang lebih besar yang sebetulnya menyetir dari pemerintahan sekarang ini. Satu contoh, saya sudah bisa memprediksi sebelum pilpres, itu freeport bakal diperpanjang. Saya tahu, karena waktu di Watimpres persoalan segala macem dalam bidang politik saya. Waktu itu orang bilang ini Neolib yang berkuasa antara lain akan mereposisi polisi menjadi polisi federal di bawah kementerian. Itu saya tentang habis-habisan.

Karena ini strategi atau grand desain dari proxy. Dia menginginkan NKRI ini bubar. Sudah menghapus Konstitusi Proklamasi 1945, Pancasila 'diogrok-ogrok' menjadi empat pilar nggak jelas. Sekarang tinggal NKRI. Selesai. Kalau NKRI ini bubar jadi enggak ada negara proklamasi lagi. Ini sebetulnya pekerjaan besar. Jadi kalau ditanya kepada saya, bagaimana sebenarnya pemerintahan Jokowi? Tergantung konsen kita ini apa, kalau konsen kita proklamasi, style-nya tidak begini, udah jauh ini. Karena nggak bisa bicara negara kesatuan lagi. Kalau pemikiran orang, katakan lah menteri-menterinya ini nggak ngerti persoalan, tiba-tiba bicara soal reposisi. Jadi negera federalis kita.

Artinya sama sekali tak punya keyakinan Jokowi bertahan lima tahun ke depan ?
Enggak. Enggak. Enggak. Ada pertanyaan yang sebetulnya kita kembali seperti anak SD. Kalau seorang boneka katakanlah bisa bertahan lama nggak sih? Tergantung majikannya kan? Nah kalau dia tidak berhasil membawa misinya majikan, ya sudah selamat, berhenti tugasmu.

Apakah indikasi itu ada ?
Lho itu sudah menjadi aksioma. Kalau kita tidak bisa berdikari dalam bidang politik, ekonomi, tidak berperikebudayaan. Wassallam.

Apa anda melihat tanda-tanda kerenggangan hubungan antara PDIP dengan Jokowi ?
Kalau 'her master boys' tidak senang mungkin saja. Ada semacam kerenggangan kan begitu, itu sudah kiat-kiatnya. Ya namanya orang, elu kan pesuruh, petugas, enggak mau ngerti, enggak mau tunduk. Gimana sih kalau majikan bilang gitu. Kamu bangkang, kamu begitu.

Apakah anda lihat banyak agen-agen kapitalis di pemerintahan Jokowi ?
Oh banyak banget. Dari zaman Bung Karno sebenarnya dari banyak orang, berubah muka. Tapi dulu yang menjatuhkan Soekarno itu salah satunya antek kapitalis. Kalau Soekarno bilang antek Nekolim, neo kolonialisme. (Merdeka.com)

Mantan Klien Bambang Widjojanto Bantah Pernyataan Akil Mochtar

Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar

Jakarta - WARA - Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar menegaskan, tidak ada pengaturan dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 silam di Mahkamah Konstitusi. Pernyataannya ini membantah pernyataan yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

"Tidak ada. Tidak ada itu," ujar Ujang, seusai diperiksa penyidik di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2015) dini hari.

Ujang diperiksa Bareskrim sebagai saksi dalam kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dengan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yang saat itu menjadi kuasa hukumnya.

Pemeriksaan Ujang berlangsung sekitar sembilan jam, dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 01.30 WIB. Ia mengaku diajukan puluhan pertanyaan oleh penyidik.

"Pertanyaannya ada 17, tapi dikembangkan menjadi sekitar 75 pertanyaan," ujar Ujang.

Ketika pilkada pada 2010, Ujang bersengketa dengan rivalnya, Sugianto Sabran, di MK. Adapun majelis hakim perkara itu salah satunya Akil Mochtar. Sengketa pilkada berakhir dengan kemenangan Ujang.

Hampir lima tahun kemudian, yakni pada 19 Januari 2015, Sugianto Sabran melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri. Dia menuding Bambang menyuruh para saksi di sidang MK pada 2010 silam untuk memberikan keterangan palsu. Sabran juga menyebutkan bahwa Akil dan Bambang sempat satu mobil di sela proses sidang tersebut. Ia menduga Bambang memengaruhi Akil untuk memenangkan klien Bambang.

Ketika diperiksa penyidik Bareskrim, 4 Februari 2015, Akil mengakui bahwa sidang tersebut telah diatur untuk memenangkan salah satu pihak bersengketa. Namun, Akil tidak mengatakan lebih detail bagaimana pengaturan yang dimaksud.

Kepada penyidik, Ujang mengatakan bahwa hubungannya dengan Bambang adalah hubungan profesional antara kuasa hukum dan kliennya. "Yang saya ingat adalah hubungan saya dengan Pak BW sebagai penasihat hukum saya pada saat di persidangan MK 2010," ujar dia. (Kompas.com)

Warga Pertanyakan Kinerja Walikota Jakarta Selatan

Terkait Maraknya Bangunan BermasalahWarga Pertanyakan Kinerja Walikota Jakarta Selatan

Jakarta - WARA - Sepertinya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pantas mendapat peringkat terbaik dalam hal maraknya bangunan bermasalah. Pasalnya, maraknya bangunan yang melanggar ketentuan seperti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Jakarta Selatan, terkesan sudah menjadi rahasia umum. Selain tidak memiliki IMB, banyak pula bangunan megah yang bernilai miliaran tampak berdiri dengan angkuhnya meski telah menyalahi peruntukan.

Berdasarkan data yang ada, sedikitnya tercatat ribuan bangunan yang ada di 10 wilayah kecamatan diduga keras telah menyalahi izin, peruntukan, ketentuan Daerah Resapan Air (DRA). Bahkan tidak sedikit pula, bangunan yang menyalahi peruntukan tata kota, seperti peruntukan rumah tinggal berubah fungsi menjadi lahan bisnis. Jumlah tersebut diprediksi setiap tahunnya terus bertambah, lantaran disebabkan banyaknya bangunan yang belum terdata, akibat dari lemahnya pengawasan Sudin P2B (yang sekarang diubah menjadi Seksi Penataan Kota).

Bangunan bermasalah yang melanggar aturan ketetapan pemerintah (Perda Nomor 7 Tahun 2010) Tentang bangunan dan gedung di wilayah DKI Jakarta, nyatanya memang semakin marak dan mudah ditemui. Seperti bangunan tiga lantai tanpa IMB di Jalan Kemuning IV Rt 011/ Rw 06, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang terlihat dibiarkan berdiri tanpa ada tindakan dari petugas maupun aparat terkait.

Selain itu, bangunan bermasalah yang tidak sesuai peruntukan juga terlihat marak di wilayah Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga Raya. Tampak menyolok berdiri dengan angkuhnya bangunan (Minimarket) tanpa IMB di pinggir jalan tersebut, bahkan terlihat sudah hampir selesai. Padahal laporan masyarakat begitu banyak disampaikan, namun aparat terkait dalam hal ini Seksi P2B (sekarang Penataan Kota) Kecamatan tidak terlihat menindak lanjuti laporan tersebut.

Menurut sinyalemen, pemilik bangunan itu mengaku telah ‘berkoordinasi’ dengan menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta, kepada salah seorang oknum petugas Seksi P2B dari kantor kecamatan. Bahkan seperti tidak mau kalah dalam hal mencari sampingan, oknum pejabat kecamatan dan kelurahan pun disinyalir ikut bermain.

Bangunan bermasalah lainnya, juga marak di wilayah Kecamatan Jagakarsa, meski wilayah ini adalah Daerah Resapan Air (DRA), dan Peruntukan Hijau Umum (PHU), ternyata banyak dibiarkan bangunan berdiri tanpa memiliki izin. Seperti halnya bangunan Town House, yang rencananya akan dibangun sebanyak 22 pintu, di Jalan SMPN 211 Rt 07/ Rw 07, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Menurut sinyalemen yang diperoleh, bangunan itu dapat berjalan aman pembangunannya lantaran juga sudah berkoordinasi dengan pihak Seksi P2B Kecamatan (sebelum dirubah menjadi Seksi Penataan Kota), dan juga dibekingi oleh oknum dari sebuah media mingguan.

Bisa dikatakan, maraknya bangunan bermasalah yang ada di wilayah Jakarta Selatan, selain melanggar peruntukan, juga menabrak hampir seluruh ketentuan yang berlaku dengan semaunya. Sehingga, bangunan-bangunan bermasalah yang jelas-jelas melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010, tentang bangunan dan gedung di wilayah DKI Jakarta, sepertinya memang sengaja dipelihara oleh oknum bermental ‘pengeruk upeti bangunan bermasalah’.

Hal itu sengaja dilakukan demi meraup rupiah sebanyaknya, untuk memperkaya diri tanpa peduli lagi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang seharusnya dilaksanakan.

Atas adanya kasus tersebut, salah seorang tokoh masyarakat yang tidak mau dituliskan namanya, menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja Walikota Jakarta Selatan, dan ia berharap kiranya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), segera melakukan tindakan pembenahan pada birokrasi terkait yang dianggap mandul dan lamban dalam menangani permasalahan penataan kota.

”Sungguh sangat disayangkan, jika wilayah Jakarta Selatan yang diketahui sebagai kota resapan air ini berubah menjadi semrawut, lantaran rusaknya mental para oknum pejabat yang berakibat menonjolkan ketidak-becusan bekerja dalam mengatur permasalahan Tata Ruang Kota di wilayahnya,” ujarnya.

Maka sudah sepatutnyalah untuk menyikapi hal tersebut, Walikota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor dapat mengambil sikap tegas. Agar para tikus-tikus penggerogot PAD yang selama ini beraksi, bisa diberantas dan diproses secara hukum, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan tercela mereka yang jelas-jelas sudah terindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Team)