Ini Permintaan Gubernur Syahrul Agar Kepala Daerah Korup

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo saat melakukan sidak di kantor Samsat Makassar.

Bogor – WARA,

Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Presiden Joko Widowo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).

Di hadapan Jokowi, para gubernur mengeluhkan pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi.

“Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan adalah, kita sama-sama sepakat dalam pemberantasan korupsi. Kami harap tidak ada lagi ruang dan celah korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi, kami berharap semua prosedur dan aturan yang selama ini menjadi bagian dari lingkup yang berkaitan dengan penanganan pemerintahan ditegakkan sesuai dengan aturannya,” kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Hadir dalam pertemuan ini para gubernur dari 34 provinsi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada Jokowi, Syahrul menyampaikan bahwa para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Syahrul, proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

“Artinya, kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului semua rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden,” ujar Yasin.

Menurut dia, para kepala daerah merasa seolah-olah digilir untuk mencicipi proses hukum terkait kasus korupsi. Dengan demikian, kata Syahrul, para gubernur merasa kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

“Kalau kami korupsi, penjarakan kami, tetapi kalau tidak, kami butuh kekuatan untuk melindungi kami,” sambung Syahrul yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi megaproyek Center Point of Indonesia.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyesalkan ekspose media terhadap para kepala daerah yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa, Syahrul menilai sebaiknya pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

“Pemanggilan aparat eksternal harus melalui APIP, aparat pengawasan internal. Kalau belum ada, kecuali tanggapan, ini membuat delegitimasi pemerintah, saling menjatuhkan,” ucap dia.

Yasin meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengatur lebih lanjut masalah tersebut. Menurut dia, masalah seperti ini membuat para kepala daerah sulit mengambil sikap.

“Kami minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, kalau itu kami lakukan. Tapi, kalau tidak, diskresi kepala daerah adalah bagian kewenangan, sulit kami mengambil sikap, itu yang terjadi selama ini,” sambung dia.

Di samping itu, Syahrul berharap komunikasi antara menteri dan gubernur terus dilakukan. Ia meminta menteri berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu sebelum turun ke kabupaten.

“Kami terima kasih semua menteri turun ke bawah, tapi kami berharap sebelum ke kabupaten, kami disampaikan agar kami bisa mengatur lebih baik. Kami takut ketinggalan kereta,” tutur dia.

Sebelumnya, Yasin pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus dugaan suap Buol, Bupati Buol, Amran Batalipu.

Namun, Yasin menolak panggilan tersebut. Sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka, ia berhak untuk menolak atau memenuhi panggilan KPK. (TRIBUN-TIMUR.COM)

Ada SD Nyaris Ambruk di Cirebon, Bupati: Saya belum Dapat Laporan

Bangunan SD nyaris ambruk di Cirebon.

Cirebon - WARA,

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi mengaku tak tahu soal sebuah bangunan SD nyaris ambruk di Kecamatan Babakan, Cirebon, Jawa Barat. Namun ia berjanji akan segera membangun kembali bangunan tersebut.

”Saya belum dapat laporan. Baru tahu dari rekan-rekan pers,” kata Bupati, Selasa (25/11/2014).

Ia mengatakan pihaknya sudah merenovasi dan merelokasi sejumlah bangunan sekolah. Jadi, ia memperkirakan bangunan SD yang nyaris ambruk itu sudah tak dipakai lagi.

”Insya allah akan kita kunjungi. Supaya langsung tahu kondisinya,” janji Bupati Sunjaya.

Kondisi itu berbeda dengan perkiraan Bupati Sanjaya. Saat Metrotv memantau lokasi, sebuah papan bertuliskan SDN 3  Pakusamben Terakreditasi B di pintu masuk menuju bangunan. Beberapa siswa bercengkerama riang di teras bangunan.

Di sebuah ruang kelas, tampak seorang Pak Guru memberikan pelajaran Matematika. Hanya satu siswa yang ia ajar.

Sedangkan di ruangan lain, seorang Ibu Guru berkerudung ungu berada di bagian depan kelas. Ia menuliskan catatan di papan tulis. Sedangkan di belakangnya, tampak beberapa siswa menuliskan catatan itu ke buku masing-masing.

Kondisi bangunan tak layak pakai lagi. Cat dindingnya berwarna hijau sudah usang. Atapnya bocor. Daun pintu di beberapa ruangan sudah hilang. Banyak kerusakan di beberapa bagian bangunan. Namun kondisi itu tak memadamkan semangat anak-anak untuk menuntut ilmu. (Metrotvnews.com)

Lima jenis kucing liar tertangkap kamera di Sumatera

Pekanbaru – WARA,

Lima jenis kucing liar yang terdapat di Pulau Sumatera terbukti mendiami daerah antara Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Provinsi Riau. Kamera otomatis yang dipasang tim peneliti WWF-Indonesia merekam kelima jenis kucing liar tersebut sedang melintas.Empat diantaranya termasuk satwa yang dilindungi. Lima jenis kucing tersebut adalah harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), macan dahan (Neofelis diardi), kucing batu (Pardofelis marmorata), kucing emas (Catopuma temmincki), dan kucing congkok (Prionailurus bengalensis).

Lokasi dimana lima kucing hutan unik tersebut ditemukan adalah daerah yang dikenal sebagai koridor atau jalur perlintasan satwa—penghubung dua kawasan konservasi TN Bukit Tigapuluh dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling yang saat ini terancam oleh degradasi hutan akibat perambahan dan penebangan hutan alam dalam skala besar.

”Selain kucing congkok, semua jenis kucing liar tersebut, adalah satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/ 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa,” kata Karmila Parakkasi, Koordinator Tim Riset Harimau, WWF Indonesia. Mila menambahkan bahwa dalam kriteria lembaga konservasi IUCN, keempat jenis kucing liar tersebut masuk dalam kategori satwa terancam punah (endangered) hingga sangat terancam punah (critically endangered).

”Temuan lima jenis kucing sumatera ini membuktikan keunikan dan kekayaan jenis satwa yang dimiliki lanskap hutan Bukit Tigapuluh dan koridor penghubung disekitarnya. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya upaya serius untuk segera melindungi kawasan tersebut dari ancaman perambahan dan maraknya penebangan hutan alam.”

Selama tiga bulan survei sistematik dengan kamera otomatis yang dilakukan WWF pada tahun 2011 di kawasan itu telah ditemukan 404 foto kucing liar, yang terdiri dari 226 foto harimau sumatera, 77 foto macan dahan, 70 foto kucing emas, 4 foto kucing batu, dan 27 foto kucing congkok. Sebelumnya pada Mei 2011, WWF merilis video induk dan tiga anak harimau Sumatera yang sedang bermain-main di depan kamera video otomatis di kawasan yang sama.

”Sayangnya kawasan tersebut mengalami deforestasi karena pembukaan hutan alam dalam skala besar oleh perusahaan dan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebun sawit,” kata Aditya Bayunanda Koordinator Program Global Forest Trade Network, WWF Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini ancaman pembukaan hutan oleh perusahaan dan perambahan oleh masyarakat masih berlangsung di kawasan tersebut.

”Adanya bukti-bukti keberadaan 5 jenis kucing liar yang tinggal di area konsesi tersebut menunjukkan perlu dilakukan penataan atas izin Barito Pacific untuk membuka hutan di areal tersebut karena menurut Peraturan Kementerian Kehutanan P.3/Menhut–II/2008 kawasan yang merupakan kawasan perlindungan satwa liar wajib dilindungi oleh perusahaan. Kawasan sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh harus di jaga keutuhannya, baik dengan jalan perluasan taman nasional atau sebagai kawasan hutan restorasi,” kata Aditya.

Dalam acara “20+ Untuk Hutan Indonesia” yang diadakan WWF-Indonesia 2 November 2011 di Jakarta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan secara terbuka mengatakan di hadapan undangan dan media bahwa pemerintah mendukung dikeluarkannya izin HPH restorasi di Bukit Tigapuluh.

WWF-Indonesia telah melakukan survei intensif untuk mengungkap berbagai misteri ekologi harimau dan kucing liar lainnya di dua lanskap Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh. Dari semua lokasi penelitian di lanskap tersebut , koridor satwa antara Rimbang Baling dan TN Bukit Tigapuluh merekam jenis kucing liar dengan jumlah terbanyak.

Usai Naikkan Harga BBM, Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi LPG

Jakarta – WARA,

Belum lama ini pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalihkan alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai terlalu besar. Caranya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Setelah mengeluarkan kebijakan itu, pemerintah membidik alokasi pos anggaran subsidi lain yang juga cukup besar dan selama ini jarang terekspose yakni subsidi LPG.

"Pada waktunya nanti akan dievaluasi lagi," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/11).

Namun dia tidak secara tegas mengatakan apakah akan menaikkan harga LPG 3 kg atau tidak. JK sapaan akrabnya justru menceritakan, harga LPG naik di Arab Saudi. Namun itu lebih baik dibandingkan menggunakan minyak tanah.

"Yang terjadi adalah harga LPG di Saudi tidak turun, malah naik, tetapi masih jauh lebih murah daripada pakai minyak tanah. Ada kenaikan (subsidinya) karena harga naik," jelasnya.

Sekadar diketahui, selain subsidi untuk BBM dan listrik yang mencapai hampir Rp 300 triliun, subsidi LPG juga cukup besar, yakni Rp 60 triliun.

LPG yang disubsidi adalah LPG ukuran 3 KG. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 9.000 per KG dari harga keekonomian Rp 12.800 per KG. LPG 3 KG dijual ke masyarakat dengan harga Rp 3.800 per KG. (Merdeka.com)