Jusuf Kalla: Presiden dan Wakilnya Harus Berada di Ibukota Negara

Presiden Jokowi di dampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Rabu (18/2).

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa bulan mendatang akan lebih banyak melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berkomentar, presiden dan wakil seharusnya berkantor di Ibu Kota negara.

"Saya kira jangan lupa bahwa beliau itu untuk sementara waktu (di Istana Kepresidenan Bogor). Karena presiden dan wakilnya harus berada di Ibukota negara untuk pemerintahannya," kata JK di kantornya, Senin (23/2).

Namun, JK mengatakan adalah hak presiden untuk tinggal dan berkantor di Istana Kepresidenan Bogor. "Saya rasa ingin tenang-tenang saja beliau (Jokowi) ini. Tentu ingin lebih fokus," ujar JK.

Sebelumnya, JK memang kerap menyinggung perihal keputusan Presiden Jokowi yang akan sering berkantor di Istana Kepresidenan Bogor.

JK pernah mengatakan tidak mungkin setiap hari ke Istana Bogor karena akan mengalami kemacetan di jalan.

"Sudah semalam sampai pukul 23.00 WIB pulang dari Bogor. Masa setiap hari ke Bogor? Nanti macet di jalan," ujar JK usai membuka Munas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/2).

Sebelumnya, JK sempat menyinggung perihal kondisinya yang harus menempuh jarak sampai 70 kilometer (km) hanya untuk rapat kabinet. "Saya minta maaf tidak mengenakan pakaian seperti kalian semua karena hari ini di Bogor harus langsung Rapat Kabinet di Bogor. Wah, ini susah, untuk rapat saja harus naik mobil 70 km," kata JK sambil tersenyum saat membuka mukernas I Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Senin (16/2).

Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, dalam beberapa bulan ke depan, Presiden Jokowi akan lebih sering menjalankan agenda kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Presiden memang akan lebih sering gunakan Istana Bogor selama tiga bulan ini. Memang ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan jumlah pejabat relatif besar, misalnya dengan seluruh panglima Kotama TNI, dengan kepala satuan wilayah Polri, ‎dengan kakanwil Pajak, bea cukai, bupati, gubernur, dan walikota‎," ujar Andi beberapa waktu lalu.

Bahkan, Andi menyebut kemungkinan Presiden Jokowi akan lebih sering menginap di Istana Bogor. (SP)

Ini Revolusi Mental Harapan Puan Sampai Minta Dana Tambahan Rp 140 M

Rapat koordinasi BPJS

Jakarta - WARA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)  Pua Maharani meminta dana tambahan Rp 140 miliar untuk program revolusi mental. Puan mengatakan, dana Rp 140 miliar bakal dipakai untuk sosialisasi revolusi mental.

Seperti apa revolusi mental yang diharapkan Menteri Puan?

Menurut Puan, sosialisasi yang dimaksud bukan hanya berdaya saing nasional. Tapi juga ke tingkat internasional serta menonjolkan karakter bangsa yang berbudaya.

"Karakter bangsa yang berbudaya, beretika, sopan dalam artian banyak sekali. Hal-hal hari ini mulai luluh seperti bagaimana kita budaya mengantre, bagaimana bendera merah putih harus dikibarkan dalam acara tidak resmi dan resmi, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya," tutur Puan di usai mengikuti orasi kebangsaan dan pembukaan pelatihan Penulisan Karya Ilmiah DPP IMM di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (23/2).

Puan mengaku yakin program revolusi mental tersebut tidak akan berbenturan karena sudah direncanakan dan harus disinergikan bersama 33 kementerian lainnya. Program ini segera dilaksanakan sekaligus diumumkan kepada publik setelah Kemenko PMK menyelesaikan detail anggaran melalui Kementerian Keuangan.

"Revolusi mental adalah suatu gerakan pemerintah yang dilakukan kementerian bersama lembaga lain, dan bergotong royong dengan rakyat," papar politikus PDIP ini.

Puan enggan menjawab apakah dana sebesar Rp 140 miliar itu logis untuk diajukan atau tidak. Namun, dia memastikan bentuk sosialisasi yang dilakukan bakal mencapai tingkat sekolah.

"Nanti dilihat aja rincian program aksi dan sosialisasinya yang kita laporkan ke Kementerian Keuangan," kilahnya.

Ketika ditanya bentuk program aksinya, Puan pun hanya menjawab singkat. "Iya nanti lah, surprise kita lakukan," pungkasnya. (Merdeka.com)

Akankah Lion Air kolaps menyusul Adam Air, Merpati dan Mandala?

Penerbangan Lion Air kembali dibuka

Jakarta - WARA - Penundaan penerbangan maskapai penerbangan Lion Air kali ini merupakan yang terparah terjadi di Indonesia. Setidaknya sebanyak 14 jadwal tertunda (delay) hingga ribuan penumpang terlantar. Kejadian ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan penundaan penerbangan tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, sektor penerbangan harus dikelola dengan sebaik-baiknya, utamanya penerbangan murah.

"Iya tentu ada aturannya, kan menteri sudah panggil hari ini kan. Memang perusahaan airline harus dikelola dengan baik. Karena tidak mudah mengelola, khususnya LCC," ujar JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara,  Jakarta Pusat, Senin (23/2).

JK berkaca pada beberapa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu. "Sudah berapa yang jatuh di Indonesia, terakhir saja Adam Air, Batavia, Merpati, Bourak, Mandala. Itu tidak mudah harus hati-hati. Walau pun LCC itu membantu masyarakat tapi jatuh juga tidak membantu akhirnya," ungkap JK.

JK mengatakan, Kementerian Perhubungan harus segera menyelesaikan persoalan delay Lion Air. "Ya itu sementara ini menjadi urusan Menhub," imbuh JK. (Merdeka.com)

Polemik Patung "Berhala" di Sidoarjo, Pemkab Cuma Bisa Pasrah

Monumen patung Jayandaru di alun-alun Sidoarjo.

Surabaya – WARA - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengaku tidak mampu berbuat banyak untuk merespons protes sejumlah ormas Islam soal patung Jayandaru yang dibangun di tengah alun-alun Sidoarjo. Sebab, patung tersebut belum diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, pembuatan dan pembangunan patung tersebut belum selesai 100 persen dan masih dalam proses penyempurnaan.

"Kami memang sudah berkomunikasi dengan PT Sekar Laut terkait pembangunan patung tersebut, tetapi sampai sekarang masih proses pembangunan dan belum diserahkan secara resmi kepada kami," kata dia, Senin (23/2/2015).

Bahrul mengaku hanya berkepentingan agar suasana di Kabupaten Sidoarjo tetap kondusif menyusul protes keras yang dilakukan ormas Islam tersebut. "Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa, yang penting suasana tetap kondusif, dan semua pihak bisa dewasa menanggapi persoalan ini," kata dia.

Informasi yang didapatkannya terakhir, Bupati Sidoarjo sudah membuka fasilitas pertemuan antara pihak ormas dan perusahaan pemberi CSR, PT Sekar Laut selaku pembangun monumen patung Jayandaru.

"Pihak perusahaan sudah mulai membongkar monumen patung dan menggantinya dengan desain yang baru," ujar dia.

Protes ormas Islam Sidoarjo menyusul desain monumen yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Monumen yang dibangun dengan dana CSR perusahaan pengolah hasil laut, PT Sekar Laut, itu menggambarkan kehidupan masyarakat Sidoarjo sebagai petani dan nelayan.

Ada sembilan patung manusia nelayan dan petani dengan bentuk manusia sempurna. Karena bentuk patung menyerupai manusia, ormas Islam menganggapnya sebagai berhala dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota santri yang religius, dengan banyaknya pesantren. (Kps)

Berani Perangi Korupsi, Banyak Yang Mau Lengserkan Brigjen Arief

Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto

Pontianak - WARA - Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto dikenal cukup berani memerangi korupsi dan illegal logging di wilayahnya. Baru-baru ini Brgjen Arief menangkap Budiono Tan, pengusaha sawit yang menjadi buronan sejak tahun 2010. Mantan anggota MPR ini menggelapkan sekitar 1.535 sertifikat petani sawit di Kabupaten Ketapang.

Arief menegaskan dia siap dicopot atas tindakannya ini. Yang penting hukum ditegakkan.

Arif mengakui, selama ini perang melawan korupsi memang tidak mudah. Berkali-kali dia mau dilengserkan gara-gara para penjahat merasa dirinya adalah ancaman.

"Saya lebih senang dimusuhi oleh penjahat, daripada disenangi penjahat. Sehingga tiga bulan saya bertugas di Kalbar banyak yang akan melengserkan saya, karena aktivitas ilegal mereka terganggu," kata Brigjen Arief saat menjadi pemateri pada seminar anti korupsi Fakultas Hukum Untan Pontianak dengan tema 'Generasi Muda Lawan KKN' di Pontianak, Senin (23/2).

Menurut Kapolda Kalbar kolaborasi antarpenegak hukum, yakni KPK, Polri, dan kejaksaan akan semakin kuat dalam memberantas korupsi, karena memang tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, katanya.

Arief mencontoh jalan di Kalbar cepat rusak karena dikorupsi oleh para pelaksana proyek sehingga perlu bersama-sama untuk pengawasannya.

Dalam kesempatan itu, Arief menyatakan dukungannya agar para koruptor dihukum mati saja, seperti di Tiongkok, sehingga memberikan efek jera.

"Saya juga setuju, para koruptor itu dimiskinkan, sehingga harta-hartanya dari hasil korupsi dirampas untuk negara. Karena kalau tidak dimiskinkan, ketika dia bebas nanti, maka akan melakukan korupsi lagi," tegasnya. (Merdeka.com)