Tahun Baru, Harga Premium Turun Jadi Rp 7.600 dan Solar Rp 7.250

Jakarta - WARA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2015 turun. Premium jadi Rp7.600 per liter dan solar jadi Rp7.250 per liter.

Sebelumnya harga premiun ditetapkan pemerintah dengan harga Rp8.500 per liter dan solar Rp7.500 per liter. Dengan harga tersebut, maka pemerintah tidak lagi mensubsidi premium, tetapi hanya mensubsidi solar dan minyak tanah senilai Rp1.000 per liter.

"Jadi harga premium di Rp7.600 per liter itu sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah dan yang disubsidi itu solar yang disubsidi Rp1.000 per liter," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Adapun keputusan penurunan harga BBM, mengingat harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan sejak beberapa waktu lalu.

"Intinya ini adalah perkembangan harga minyak dunia yang terus terjadi pelemahan. Pemerintah merasa ini perlu peninjauan ulang untuk harga," ucapnya. (Tribun)

Lepas Harga Premium ke Mekanisme Pasar, Jokowi Dinilai Langgar Konstitusi

Pengendara motor mengantre di SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di Bali, beberapa waktu lalu.

Jakarta - WARA - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar) Satya Yudha menyayangkan kebijakan pemerintah mencabut subsidi bagi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Menurut dia, kebijakan itu merupakan bentuk pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke mekanisme pasar.
 

"Jokowi jelas melanggar Pasal 33 UUD 1945. Karena di pasal itu tak memperbolehkan suatu harga komoditas dilepas ke mekanisme pasar," ujar dia saat dihubungi, Rabu (31/12/2014) siang.

Pasal tersebut diketahui berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Yudha, melepaskan harga premium ke harga pasar berarti pemerintah melepaskan tanggung jawabnya atas komoditas yang tingkat konsumsi oleh rakyatnya paling tinggi. Seharusnya, lanjut Yudha, negara hadir untuk melindungi komoditas-komoditas yang paling dibutuhkan oleh rakyatnya.

Yudha mengatakan, rakyat tidak dapat begitu saja dihadapkan dengan fluktuasi harga bahan bakar minyak dunia. Sebab, harga premium di Indonesia sangat mempengaruhi sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya.

"Coba bayangkan rakyat membeli sekilogram gula berbeda-beda tiap harinya hanya karena harga BBM yang turun naik. Lantas, di mana peran pemerintah soal kestabilan harga?" ujar dia.

Diberitakan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengumumkan harga baru BBM di Indonesia, Rabu ini. Harga baru mulai berlaku pada 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB. Pemerintah hanya akan memberikan subsidi bagi BBM jenis tertentu, yakni minyak tanah dengan harga Rp 2.500 per liter dan solar dengan harga Rp 7.250 per liter.

Ada pun, harga premium (RON 88) tidak lagi disubsidi pemerintah. Premium juga tidak lagi masuk ke dalam BBM jenis tertentu, namun masuk ke BBM khusus penugasan. Meski tidak disubsidi, harga premium menjadi turun dari sebelumnya, yakni dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. (KOMPAS.com)

PT. M3, Diduga Menjual Material Tanpa Izin

Mandailing Natal – WARA - PT Madinah Madani Minning (M3), perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas dengan izin nomor 001/M3/VIII/ 2007 dengan luas lahan 3.900 ha izin galian bauksid dmp. Diduga menjual material batu, pasir, krikil. tanpa izin galian C kepada PT Multi Jasa Bangun kontraktor jalan Natal-Batahan. Sementara telah ditelusuri izin untuk galian C belum ada. 

Darno, Humas PT M3 mengelak, jika dikatakan PT M3 jual material kepada PT Multi Jasa Bangun. “Kami cuma ambil ongkos eksavator dan ongkos mobil nya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (31-12-2014).

Saat disinggung prihal izin galian C, dirinya berusaha mengalihkan pembicaraan. 

Menanggapi hal itu, Kurnia salah satu aktivis Aliansi Indonesia mendesak kepada aparat penegak hukum di Madina, agar segera mengusut tentang keberadaan izin galian C yang diduga tidak ada. (kur)

Sudin Pajak II Segel Mal Epiwalk Milik Bakrie Group

Jakarta – WARA - Pihak Suku Dinas Pajak II Jakarta Selatan menindak para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2014). Salah satunya ialah Mal Epiwalk, yang dikelola PT Bakrie Swasakti Utama dari Bakrie Group, yang ditindak karena menunggak pajak sebesar Rp 8.835.348.225.

Penindakan ini melibatkan beberapa anggota Polsek Setiabudi, petugas Satpol PP, dan petugas Sudin Pajak Jakarta Selatan. Tidak ada upaya perlawanan dari pihak pengelola terhadap petugas yang melakukan penindakan.

Petugas Sudin Pajak memasang tiang plang di depan mal tersebut sebagai bentuk penindakan. Plang dari besi hitam dengan papan berwarna oranye bertuliskan, "Pajak Anda Membangun Jakarta, Tanah dan Bangunan Ini Belum Melunasi PBB-P2 dan Dalam Pengawasan Pemprov DKI Jakarta. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2013".

Kepala Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan Sugeng Ruswan menyatakan, pihaknya terpaksa menyegel mal tersebut lantaran pihak pengelola tidak kunjung merespons teguran petugas.

"Kami sudah ingatkan berulang kali, (tetapi) mereka tetap tidak menggubris," kata Sugeng, kepada wartawan, di depan Epiwalk, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang.

Sugeng melanjutkan, tunggakan pajak PT Bakrie Swasakti Utama kepada Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan mencapai Rp 8.835.348.225. Tunggakan tersebut terdiri atas tunggakan pajak 2013 dan 2014.

"Ada delapan obyek pajak yang menjadi kewajiban mereka," ujar Sugeng.

Menurut dia, PT Bakrie Swasakti Utama diberi batas waktu hingga pekan depan. Apabila belum melunasi pajak, pihaknya akan mengirim surat penagihan paksa. Bila kembali tidak melunasi pada batas waktu yang ditentukan itu, pihaknya akan melaksanakan penyitaan aset. Pihaknya berharap hal tersebut tidak terjadi.

"Mudah-mudahan setelah ini langsung diselesaikan tunggakannya," ujar Sugeng. (Goesti)

Bangunan dan Kios Liar di Pasar Minggu, Dibongkar

Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor

Jakarta – WARA - Lahan di kiri dan kanan rel kereta api Stasiun Pasar Minggu arah selatan, di Jakarta Selatan selama ini dipenuhi oleh gubuk-gubuk dan kios liar milik warga, bangunan tersebut memenuhi tepian rel kereta.

Hari ini, petugas gabungan Satpol PP membongkar bangunan dan kios milik warga dan pedagang yang berdiri di antara rel kereta api dan jalan raya.. Pembongkaran dikawal aparat TNI dan Polri. Selasa (30/12) pukul 08.00, petugas meratakan bangunan yang ada mulai pintu perlintasan depan Jalan Pertanian III, arah Lenteng Agung hingga pintu perlintasan KA Volvo, arah Pancoran.

Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor yang memimpin pembongkaran menyatakan, bahwa penertiban ini dibarengi dengan penertiban yang dilakukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI). Bangunan yang berada di tepi Jalan Raya Pasar Minggu berdiri di atas lahan milik PT KAI.  Sedangkan yang berada di kawasan RW 08, Kelurahan Pejaten Timur adalah lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

“Hari ini kita melakukan pembongkaran sebanyak 201 bangunan liar di kiri kanan rel kereta api yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Pejaten Timur, tepatnya di kawasan RW 08, di RT 01, RT 02, RT 08, RT 10 dan RT 11," kata Syamsudin, di lokasi penertiban, Selasa (30/12)

Menurut Syamsuddin, bangunan liar yang berdiri di kawasan itu sudah lebih dari 10 tahun. Sementara surat peringatan sudah diberikan lebih dari 3 kali. "Kita sudah peringatkan untuk segera pindah, namun mereka belum juga pindah, akhirnya kita tertibkan," tuturnya.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Jakarta Selatan, Sulistiarto mengatakan, bahwa 300 personel dari pihaknya diturunkan untuk membantu pembongkaran. Sementara 100 personel gabungan dari Sudin Kebersihan, Sudin Perhubungan, TNI, dan Polisi juga ikut ambil bagian.

"Keseluruhannya ada 400 personel, dibantu dengan 2 unit excavator dan 1 unit buldozer untuk mempermudah dan memcepat pembongkaran serta guna pengangkutan puing-puing bangunan yang dibongkar," ujarnya.

Selain 201 bangunan tersebut, lanjut Sulistiarto, ada 138 kios yang berdiri di atas lahan PT KAI juga bersamaan dibongkar. "Itu kios milik PT KAI yang sudah habis masa sewanya sejak November ada 138 kios, nanti setelah kita selesai akan bantu mereka," tandasnya. (Goesti)