Kemana Saja Duit Rp 230 Triliun Hasil Penghematan Mengalir?

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat menghadiri peresmian penurunan harga BBM di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta.

Jakarta - WARA - Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk memperlebar ruang fiskal Indonesia mulai dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Premium, subsidi tetap untuk Solar sampai pemangkasan anggaran dinas dan rapat. Penghematan yang dikantongi pemerintah mencapai Rp 230 triliun.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengaku akan mengalokasikan ruang fiskal tersebut untuk belanja produktif terutama menggenjot infrastruktur.

Sebanyak tiga Kementerian bakal memperoleh tambahan anggaran cukup besar, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kemenhub akan digunakan untuk membangun pelabuhan, jalur kereta api. Kemenpera dialokasikan untuk menggarap pembangunan jalan dan perumahan. Sedangkan Kementan menganggarkan dana untuk penyediaan mesin-mesin pertanian serta pengadaan pupuk dan benih.

"Untuk anggaran infrastruktur sekira 50 persen dari total Rp 230 triliun. Tapi angka ini belum final ya," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Jika diitung pengalokasian anggaran infrastruktur di tahun depan mencapai Rp 115 triliun. Selain itu, sambungnya, ruang fiskal bakal digelontorkan untuk mengurangi carry over pembayaran BBM subsidi sebesar Rp 25 triliun pada 2015. Dengan demikian, utang pemerintah ke Pertamina tinggal tersisa Rp 8 triliun dan rencananya akan dilunasi pada 2016.

"Dari ruang fiskal itu, kami juga akan menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar lebih dari Rp 30 triliun," terang dia.

Bambang menyebut, perusahaan pelat merah yang akan memperoleh modal negara antara lain, BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, perbankan, pertambangan dan lainnya. "Termasuk juga BUMN manufaktur yang bikin kapal, garam dan sebagainya.Sedangkan sisanya digunakan untuk perlindungan sosial dan lainnya," papar dia. (Liputan6.com)

Dinilai Lamban Tangani Kasus Jonnas, FPI Ancam Turun Tangan

Jakarta - WARA - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, Habib Idrus Al Gadri geram lantaran kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pesinetron muda, Jonnas Rivanno tak kunjung menemui titik terang.

Idrus pun menilai, kasus tersebut terkesan dipeti es kan alias mandek.

"Sampai sekarang kasusnya tidak jelas. Antara pihak kejaksaan dan kepolisian di Bogor saling lempar tanggung jawab. Setiap kami tanya mereka (jaksa dan polisi) yang menangani kasus ini saling lempar. Seakan-akan kasus ini dipingpong. Ini kan nggak jelas, padahal kasusnya sudah cukup lama," kata Idrus, saat ditemui di kediamannya, Senin 5 Januari 2015.

Saking kesalnya, karena menilai kasus itu jalan di tempat, Idrus pun mengancam akan turun ke langsung ke jalan menuntut keadilan atas kasus ini.

"Jika begini terus kami tidak akan tinggal diam. Ini masalah akidah, bukan masalah pribadi, tetapi demi kepentingan umat. Kan, dia sudah menghina agama Islam dengan melakukan penistaan. Jika ini dibiarkan dan tak ada ketegasan dari aparat penegak hukum, saya khawatir akan muncul kasus serupa di kemudian hari," tandasnya.

Seperti diketahui, suami pesinetron muda, Asmirandah itu dilaporkan FPI ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ini terjadi, setelah Jonnas memungkiri dia pernah masuk Islam ketika menikahi artis cantik tersebut.

Sampai saat ini, baik Jonas maupun Asmirandah kerap bungkam dan menghilang dari masalah tersebut. Asmirandah pun tak pernah lagi muncul di lokasi syuting usai menikah dengan Jonas. (VIVAnews)

Jokowi Akan Jebloskan Ical ke Penjara Dalam Kasus Pajak?

WARA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menunjukkan sikap tegas dalam penegakan hukum.

Ia pun sudah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk tidak pandang bulu dalam menyeret seseorang dalam berbagai kasus termasuk korupsi.

Langkah itu langsung ditindaklanjuti dengan memasukkan orang kepercayaan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Irianto MS Syaifuddin alias Yance.

Selama ini, Yance yang tak lain mantan Bupati Indramayu ini masih bebas berkeliaran padahal terkenal kasus  korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektar untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp 42 miliar.

Selama pemerintahan SBY, Yance dengan kekuasaannya sebagai kader Golkar bisa maju sebagai wakil rakyat untuk DPRD Jawa Barat.

Yance sendiri berhasil menjadi wakil rakyat untuk DPRD Jawa Barat. Tetapi nasib berkata lain, Ketua DPD I Jawa Barat Partai ini digelandang aparat jaksa agung untuk dimasukkan di penjara Salemba.

Banyak yang memprediksi, Jaksa Agung HM Prasetyo akan membuka kembali kasus pajak Aburizal Bakrie atau Ical.

HM Prasetyo sebagai orang kanan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang tak lain seteru Ical, kemungkinan akan menyeret pemilik usaha Bakrie itu ke penjara. (kompasiana)

Harga Minyak Turun, Anggaran BBM 2014 Hemat Rp6,5 Triliun

Jakarta - WARA - Penurunan harga minyak dunia membuat anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah pada 2014 lebih rendah dari yang dialokasikan. Anggaran dalam APBN-P 2014 yang disiapkan sebesar RP 246,5 triliun hanya terpakai RP 240 triliun. 

Di kantornya, Senin 5 Januari 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan penurunan harga minyak tersebut membuat harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) lebih rendah dari yang diasumsikan yaitu US$97 per barel dari sebelumnya US$105 perbarel. 

"Konsekuensinya pengurangan subsidi tapi juga penerimaan migas," ujarnya. 

Bambang mengatakan, penghematan yang dihasilkan dari penurunan harga minyak dunia tersebut sebenarnya bisa lebih besar dari realiasi saat ini. Apalagi penurunan tersebut ditambah penghematan pemerintah dari menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, karena dalam pembahasan APBN-P 2014 pemerintah sepakat membayarkan carry over atau kekurangan bayar subsidi BBM kepada Pertamina, penghematan yang dihasilan menjadi lebih kecil. Tanpa carry over Pertamina, penghematan yang dihasilkan yaitu sebeasr Rp 17 triliun. 

"Angka aslinya kalau hanya menghitung realisasi itu Rp 229 triliun, jadi hemat Rp 17 triliun. 

Tahun ini menurut Bambang, pemerintah juga berencana untuk membayarkan sebagian dari carry over yang ada sebesar Rp 25 triliun. "Sehingga tinggal Rp 8 triliun untuk 2016," tambahnya. (VIVAnews)

Ralat Pernyataan, Otoritas Bandara Juanda Sebut Penerbangan AirAsia pada Minggu Ilegal

Jakarta – WARA - Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Bandara Juanda Surabaya Praminto Hadi meralat pernyataannya yang menyebut penerbangan AirAsia pada Minggu adalah legal. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa AirAsia tidak memiliki izin terbang pada hari Minggu.

"AirAsia tidak mengajukan perubahan izin terbang dari Sabtu ke Minggu kepada Dirjen Perhubungan Udara sehingga penerbangan Minggu ilegal," ujar Praminto di Kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (5/1/2014) sore.

Praminto meralat pernyataannya setelah melakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara pada Senin siang.

Praminto tidak mau berkomentar lebih lanjut terkait izin terbang tersebut. Yang jelas, izin tersebut diajukan oleh maskapai penerbangan ke Dirjen Perhubungan Udara. Izin penerbangan ini diperbarui setiap enam bulan, bergantung pada musim.

"Nantilah saya bicara lagi. Yang jelas saya sampaikan ralat dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Praminto mengatakan, AirAsia sudah melakukan semua prosedur yang dibutuhkan dalam mengajukan slot waktu penerbangan. Hal ini terkait penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura. Menurut dia, penerbangan AirAsia pada Minggu bukanlah ilegal, melainkan legal.

Pernyataannya ini bertolak belakang dengan tudingan Kementerian Perhubungan yang menyebutkan bahwa penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura pada hari Minggu ilegal.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Adapun pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata terbang pada Minggu 28 Desember 2014. (KOMPAS.com)