Ahok Heran, Gedung Balaikota Mewah Tetapi Tak Punya Masjid

Jakarta - WARA  - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran mengapa gedung Balaikota yang begitu mewah tidak dilengkapi dengan sarana ibadah, khususnya masjid. Di Balaikota hanya ada sebuah musala yang berada di kompleks Blok G.

Musala bernama Musholla Fatahillah itu hanya berukuran sekitar 20x15 meter dan memiliki daya tampung 300 jemaah.

"Pegawai muslim begitu banyak, saya heran Balaikota ini begitu besar, tapi tidak ada masjid. Masjid di kantor Wali Kota lebih bagus daripada di Balaikota," kata Basuki, saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan ribuan pejabat DKI, di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Oleh karena itu, Basuki berencana membuat sayembara pembangunan masjid dua lantai di Balaikota. Pembangunan masjid itu rencananya dibangun tanpa alokasi APBD, melainkan sumbangan pegawai dan Gubernur.

Apabila 3.000 pegawai rutin menyumbang setiap bulannya, maka Basuki meyakini uang sebanyak Rp 1 miliar bisa terkumpul. "Saya akan ikut menyumbang rutin. Bagi bapak dan ibu yang beragama Protestan dan Katolik enggak usah minta bangun gereja, enggak perlulah, doa di rumah saja. Kalau pegawai Muslim kan banyak dan pas shalat Jumat juga sering pakai gedung lain untuk ibadah," kata Basuki.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi hal tersebut. Apabila pembangunan masjid menggunakan APBD, ia mengklaim, DPRD akan langsung menyetujuinya. 

"Setuju dong, DPRD pasti mendukung. Kan nanti masjid itu bisa digunakan untuk shalat Jumat. Selama ini musalanya tidak cukup untuk shalat Jumat dan letaknya tersembunyi," kata Prasetyo. (KOMPAS.com)

Polisi: Larangan Sepeda Motor Akan Diperluas

Polisi melarang pengendara motor melewati jalan protokol

Jakarta - WARA - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya berencana memperluas area pelarangan sepeda motor. Kendaraan roda dua tersebut nantinya tak hanya dilarang melintas di Jalan Merdeka Barat dan MH. Thamrin, namun juga di ruas jalan yang lain.
 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Restu Mulya Budiyanto mengatakan, larangan melintas bagi sepeda motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat sudah berjalan 16 hari. Ia menilai, aturan yang diberlakukan sejak Rabu 17 Desember 2014 lalu ini berjalan efektif.

"(Peraturan) ini efektif dan terus berjalan. Kita berkoordinasi dengan pemda dan instansi terkait lain. Mungkin setelah uji coba, nantinya akan diperluas," ujarnya di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2015.

Restu mengatakan, bertambahnya area pelarangan melintas bagi sepeda motor diharapkan akan membuat lalu lintas di Jakarta semakin tertib. Selain itu, pengguna jalan bisa semakin nyaman dalam berkendara.

"Jika ke depan diperluas lagi dan akan semakin banyak yang ditertibkan, Jakarta semakin lancar. Tapi, di Bundaran HI, pemotor tetap boleh lewat," katanya menambahkan.

Kepolisian dan Pemda DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terkait masih banyaknya pengendara roda dua yang melanggar aturan. Sejauh ini, pengendara motor yang nekad melintasi Jalan Merdeka Barat dan MH. Thamrin hanya diberi peringatan.

"Belum ada penilangan. Petugas di lapangan masih sebatas melakukan peringatan. Berbeda halnya kalau pengendara tidak punya surat-surat, itu jelas akan ditilang." (VIVAnews)

Anak AM Hendropriyono Jabat Komisaris di Telkomsel

Diaz Hendropriyono bersama Joko Widodo (www.kawanjokowi.org)

WARA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) selaku pemegang saham mayoritas telah menentukan jajaran direksi dan komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

Dalam tapuk kepemimpinan Telkomsel baru itu kini diisi oleh Rariek Adriansaya sebagai Direktur Utama Telkomsel yang menggantikan Alex J Sinaga. Alex kini beralih menjadi Dirut Telkom.

"Penunjukan Ririek Adriansyah serta penetapan direksi Telkomsel yang baru, sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat bisnis, organisasi dan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang dibutuhkan untuk menjadikan Telkomsel tetap tumbuh," kata VP Public Relation Telkom, Arif Prabowo, dikutip dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Namun, tak hanya soal Dirut Telkomsel yang menjadi perhatian publik, melainkan terselip di jajaran komisaris terdapat nama Diaz Hendropriyono.

Ia menjabat sebagai komisari Telkomsel bersama dengan Heri Sunaryadi, Mukhlis Moechtar, Paul Dominic O'Sullivan, Yuen Kuan Moon, dan Alex J. Sinaga sebagai Komisaris Utama.

Diaz merupakan anak Abdullah Makhmud Hendropriyono atau yang sering dikenal AM Hendropriyono. Ia merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pertama di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat Pilpres kemarin, Hendropriyono mempunyai andil untuk kemenangan Jokowi-JK dengan menjadi anggota tim pemenangan. Sementara, Diaz anak bungsu dari Hendropriyono, turut andil dalam membantu kemenangan mantan Wali Kota Solo tersebut dalam pilpres kemarin dengan menjadi pendiri organisasi Kawan Jokowi.

Berdasarkan informasi dari laman kawanjokowi.org, Jumat, 2 Januari 2015, Diaz merupakan pengusaha muda yang berbasis di Jakarta. Usahanya itu meliputi Arena MMA Indonesia, Best Western Bali, Amaris Hotel Pancoran, Andalusia Antar Benua (Western Union), Gold's Gym at Kuningan.

Lulusan Lemhannas PPRA 49 tahun 2013 tersebut pemegang Master of Arts (Hawaii Pacific University), Master of Public Administration (Virginia Tech), dan saat ini ia terdaftar sebagai kandidat Doktor (PhD) bidang Administrasi Negara di Center of Public Administration and Policy (Virginia Tech, USA). (VIVAnews)

Warga Lenteng Agung: Semoga Lurah Susan Dapat Jabatan yang Lebih Baik

Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat blusukan di bantaran Kali Ciliwung, di RT 012 RW 02 Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan. 

Jakarta - WARA - Warga di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan berharap Lurah Susan Jasmine Zulkifli dapat bekerja lebih baik setelah dimutasi. Warga mendoakan Susan mendapat kenaikan jabatan atau pangkat.


"Harapan kita, Bu Susan bisa naik pangkat dan jabatan jadi lebih baik. Misalnya jadi wakil camat. Karena perjuangan dia cukup berat. Senang kita kalau dia naik pangkat, tetapi ya agar juga jangan di sini. Pindah ke tempat lain yang lebih cocok," kata Naseri Nasrulloh (54), Ketua RW 03 Kelurahan Lenteng Agung, kepada Kompas.com, di kediamannya, Jumat (2/1/2015).

Naseri secara terbuka mengaku bahwa dia adalah warga yang menolak penempatan Susan di Kelurahan Lenteng Agung.

Sebelum menjabat sebagai ketua RW di sana, ia menjadi ketua dalam penolakan terhadap penempatan Susan.

Dia dan kelompoknya mengkritisi kebijakan Pemprov DKI yang menempatkan Susan sebagai lurah di sana. "Yang pasti kalau di Lenteng Agung ini sejak dari zaman Belanda, masih zamannya kepala desa, itu enggak pernah yang namanya non muslim seperti itu. Sehingga enggak pas juga. Kan juga berimbas kepada kinerja lurah itu sendiri," ujar Naseri.

Ari (30) warga RT 11 RW 03 di Kelurahan Lenteng Agung lainnya, berharap Susan dapat menjalani tugas di tempat barunya dengan lebih baik. "Jalani tugas dengan baik, mudah-mudahan sabar ngadepinnya," ujar Ari. Ia menganggap Susan sudah memimpin Lenteng Agung dengan baik.

"Kalau menurut saya sebenarnya selama dia menjabat bagus-bagus saja. Lancar-lancar saja, malah lebih cepat. Mungkin Bu Lurah Susan karena statusnya, warga enggak suka," ujar Ari.

Susan dimutasi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi Lurah Gondangdia, Jakarta Pusat per Jumat (2/1/2015). Ia pun akan mulai bekerja di kelurahan yang ada di Kecamatan Menteng itu mulai Sabtu (3/1/2015) besok.

Susan mengaku tidak keberatan menjabat menjadi lurah di kawasan lain. Menurut dia, tugas yang diberikan kepadanya adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Tribun)

Stop Dana Bansos, MUI Tuduh Jokowi Sengaja Hancurkan Islam

Jakarta - WARA - Kebijakan Presiden Joko Widodo menghentikan dana bantuan sosial (bansos) rupanya membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kebakaran jenggot. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menilai, rezim Jokowi sengaja ingin menghancurkan Islam dari peran politik, ekonomi dan budaya.

“Islam sengaja dihancurkan dan dihilangkan. Dengan tidak mencairkan bansos jelas-jelas membunuh ormas-ormas terutama ormas Islam,” kata Tengku, di Jakarta, belum lama ini.

Upaya penghancuran Islam  oleh rezim Jokowi juga terlihat dari penghancuran masjid untuk pembangunan gedung perkotaan yang jelas dimonopoli oleh budaya asing dan kapitalis.

Tengku menilai, pemerintah tidak adil terhadap umat Islam Indonesia yang notabene merupakan penduduk mayoritas. Timbulnya banyak konflik selama ini juga dianggap karena umat Muslim sebagai kaum mayoritas justru dipinggirkan.

Tengku mengingatkan, jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan umat Muslim sebagai mayoritas, maka konflik akan terus tersulut di 2015.

Tengku menyoroti kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap kurang berpihak kepada Islam.

“Setiap ada perayaan umat Islam tidak pernah datang. Tapi kemudian rela jauh-jauh pergi ke Papua. Ini kan secara transparan rakyat melihat pemerintah berpihak ke minoritas,” Papar Tengku. (bijaks)