Gubernur Papua Barat Minta Tiga Hal Kepada Presiden

Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi

Manokwari – WARA - Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi mengungkapkan, dirinya telah meminta tiga hal kepada Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
 
"Tiga hal yang saya minta perhatian Presiden untuk kemajuan masyarakat Papua Barat adalah soal LNG Tangguh, Tol Laut dan Pembangunan Pabrik Semen," ujar Abraham saat berbincang dengan media di Manokwari, akhir pekan lalu. Tiga hal tersebut disampaikannya saat pertemuan gubernur seluruh Indonesia dengan Presiden di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Disampaikan Abraham, pihaknya ingin agar gas yang dihasilkan LNG Tangguh dapat menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik yang menjangkau seluruh tanah Papua. Sebab, LNG Tangguh berada di daerah Papua, namun justru tidak dinikmati masyarakat Papua.

“Saya sampaikan kepada Presiden supaya LNG Tangguh itu jangan hanya diekspor ke Tiongkok, tapi juga untuk pembangkit listrik di seluruh Papua. Jangan Tiongkok terang, kita justru gelap," tegas Abraham.

Menurutnya, persoalan listrik menjadi salah satu hal yang membuat ekonomi Papua sulit berkembang. "Bagaimana investor bisa masuk kalau listrik lebih banyak mati daripada hidup? Bagaimana mau bangun gedung tinggi kalau listrik sulit dan tidak ada lift. Jadi ini masalah kami," terangnya.

Menurutnya, dari 12 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat, baru Kabupaten Teluk Bintuni yang listrik hidup 24 jam. "Jadi ke depan kami berharap LNG Tangguh bisa digunakan untuk menghidupkan listrik 24 jam di Tanah Papua," katanya.

Hal kedua adalah mengenai program tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi. Pemerintah pusat rencananya akan membangun banyak pelabuhan baru mulai dari Sumatera hingga Papua dalam upaya memperlancar transportasi laut baik untuk angkutan orang maupun barang untuk menekan harga barang yang tinggi seperti yang terjadi di Papua.

“Saya sampaikan kepada Presiden, bahwa pelabuhan terakhir tol laut adalah di Sorong. Dari sana akan jadi hub untuk ke daerah lain di Papua," tutur Abraham.

Menurutnya, akses transportasi memang menjadi salah satu kekurangan daerah Papua. Hal ini yang membuat biaya logistik menjadi mahal. "Padahal dulu Papua cukup baik. Tahun 90-an Bandara Biak itu sudah diterbangi pesawat berbadan lebar dari luar negeri. Ini juga akan kita minta untuk dibuka kembali," ujar mantan Wakil Gubernur Papua tersebut.

Persoalan ketiga yang disampaikan kepada Jokowi adalah rencana pembangunan pabrik semen di Maruni Manokwari. Dia meminta pemerintah pusat mendukung pembangunan pabrik semen Maruni guna menekan harga semen yang tinggi di Papua, mempermudah pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi.
"Semen di Jayawijaya itu bisa Rp2 juta per sak, karena harus dibawa dari luar Papua. Kalau di sini ada pabrik semen, tentu biayanya bisa lebih murah," ucapnya.

Selain itu, dengan adanya pabrik Semen di Papua akan mempercepat pembangunan infrastruktur. "Kita sudah membuka jalan antarkota dari Sorong-Manokwari. Ada banyak jalan yang juga akan dibuka. Nanti itu akan disemen semua, sehingga setiap kota dapat terhubung," katanya.

Keberadaan pabrik semen, lanjut Abraham, juga akan meningkatkan investasi dan industri. Sebab jika investor ingin membangun pabrik atau kantor, pasti membutuhkan semen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan dukungannya terhadap ketiga hal tersebut. Sebab, lanjut Agus, jika tiga hal tersebut terealisasi, proses industrialisasi akan berkembang di Papua. "Kalau industri bertumbuh, maka kebutuhan untuk Papua tidak semua harus didatangkan dari luar, tapi bisa diproduksi di sini. Ini akan membuat ekonomi Papua, khususnya Papua Barat semakin baik," terangnya.

Menurut Agus, perbankan akan hadir jika aktivitas ekonomi di suatu daerah bertumbuh baik. "Karena itu, kuncinya adalah bagaimana membangun infrastruktur agar kegiatan ekonomi bisa maksimal. Bank Indonesia sangat mendukung langkah-langkah agar Papua Barat lebih berkembang," jelas Agus.

Selain itu, Agus menyatakan, BI juga akan menyediakan asistensi kepada pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Dengan keberadaan perwakilan BI di Papua Barat, pihaknya berharap segera dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). "Nanti TPID ini bersama stakeholder di daerah akan bersama-sama mengendalikan inflasi daerah. Kami akan memberi masukan sehingga kebijakan pemda dapat mengendalikan inflasi," tuturnya. (BeritaSatu)