Dana Kompensasi BBM Warga Terpencil di Madura Diduga Disunat

Janda tua tak pernah sekali pun menerima bantuan dari pemerintah.

Antrean pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 3 Desember 2014. (Dwi Royanto (Semarang))

WARA- Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi warga miskin di sejumlah kepulauan di Madura, Jawa Timur, diduga banyak dipotong alias disunat. Jumlah potongan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar (BBM) minyak bersubsidi itu bervariasi, Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per warga.

Busta, misalnya. Warga Kangean, Arjasa, Kabupaten Sumenep, itu hanya menerima Rp200 ribu. Itu berarti haknya dipotong Rp200 ribu dari seharusnya Rp400 ribu untuk dua bulan, yakni November dan Desember.

Dia mengaku tak tahu peruntukan potongan itu, soalnya tak ada pemberitahuan dari apara desa setempat. Dia menerima begitu saja dana itu, meski kesal haknya dikurangi.

”Andaikan pemerintah setempat juga mengawasi pendistribusian program bantuan tersebut, pasti pihak penyelenggara tidak akan macam-macam,” ujarnya kepada VIVAnews di Sumenep, Senin, 8 Desember 2014.

Lain lagi dengan Samna, warga Kasengan, Manding, Sumenep. Janda tua itu mengaku tak pernah sekali pun menerima bantuan dari pemerintah, entah bantuan dari kompensasi BBM bersubsidi atau bantuan lain, misalnya, dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Samna mengaku tak tahu harus berbuat apa meski tergolong warga miskin. Dia sempat menanyakan perihal itu kepada aparat desa setempat, tapi hingga kini belum ada tanggapan. Namanya bahkan tak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Dia menduga sebagian penerima dana kompensasi BBM adalah kerabat atau orang dekat aparat desa atau pejabat daerah di kabupaten itu. Daerahnya, yang merupakan kawasan terpencil, sulit dijangkau sehingga sering luput dari pengawasan. (VIVA)