Ahok : Tak ada Lagi Santunan Dhuafa dan Janda

Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pihaknya tidak akan lagi menyalurkan santunan kepada kaum dhuafa, janda, dan lainnya. Karena, kata dia, pemberian santunan berupa uang tunai itu merupakan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat.

"Saya tadi habis ketemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) juga, saya bilang saya enggak mau lagi ada santunan dhuafa dan janda, itu bansos enggak jelas," tegas Ahok di Gedung Balai Kota, Jumat (5/12).

Ahok menilai pemberian program jaminan kesehatan dan pendidikan seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) lebih mengedukasi warga dibanding pemberian santunan. Selain itu, lanjut dia, penyaluran bantuan melalui KJS dan KJP dapat membentuk sebuah keadilan sosial.

Hal yang sama juga pernah disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di balai kota bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Saat itu, kata Ahok, Saefullah menyarankan padanya untuk turun langsung ke korban banjir dan membagi-bagikan sembako. Mendengar itu, Basuki langsung menolaknya.

"Lurah Camat yang tahu persis siapa saja warganya yang butuh beras, mereka salurkan dengan baik, itu namanya keadilan sosial. Enggak apa-apa nanti kalau saya dibilang 'payah gubernur turun enggak kasih bantuan apa-apa', emang gue pikirin, ya enggak usah milih gue lagi (jadi Gubernur di Pilkada)," tutup Ahok. (REPUBLIKA.CO.ID)

Diskriminatif, Larang Sepeda Motor Lewati Jalan Sudirman-Thamrin

Jakarta – WARA - Pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif. 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Sanusi, mengatakan, alasan tingginya angka kecelakaan sepeda motor dijadikan dasar untuk dilakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat tidak logis.

"Kalau kecelakaan motor itu biasanya ada lubang. Tapi, kalau ada kecelakaan, harusnya pemerintah bukan melarang menurut saya. Ini karena ketidakberdayaan pemerintah mengelola manajemen traffic," ungkap Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dia mengatakan, kebijakan tersebut mirip dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak memikirkan lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat kecil.

"Ini namanya diskriminatif. Undang-undang dibuat harus punya atau didasari rasa keadilan. Kalau dasarnya takut kecelakaan, ya buat jalur. Terus kalau mau paksa orang tidak naik motor, paksa juga orang untuk tidak naik mobil," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, 1.944 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang didominasi pengguna sepeda motor. Untuk pelarangan sepeda motor tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sekitar 10 bus tingkat gratis yang disediakan khusus untuk pengendara motor dari Bundaran HI.

Dengan kebijakan tersebut, ia menilai arus lalu lintas di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan lebih baik. Pasalnya, perilaku pengendara motor selama ini sering mengintimidasi pejalan kaki di trotoar dan pengguna sepeda.

"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang selama ini sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," ungkapnya. (KOMPAS.com )

Gubernur FPI Surati Lurah Sampai Walikota

Gubenur DKI Jakarta tandingan Ahok veris Front Pembela Islam (FPI), Fahrurrozi Ishaq saat akan menggelar konferensi pers di kediamannya di Jakarta, 3 Desember 2014. Rozi mengajak masyarakat untuk lakukan revolusi akhlak bukan revolusi mental, dan menjadikan Jakarta sebagai Ibukota yang agamais.

Jakarta – WARA - Gubernur DKI Jakarta versi FPI, Fahrurrozi Ishaq, akan segera mengambil kebijakan untuk membentuk struktur pemerintahan. "Saya akan segera menyurati lurah sampai wali kota yang ada di Jakarta," kata dia kepada Tempo, Jumat, 5 Desember 2014.
 

Fahrurrozi mengatakan, substansi surat itu ialah pemberitahuan ihwal terpilihnya dia sebagai 'gubernur'. Harapannya, kata dia, jajaran pemerintah DKI tahu bahwa bekas Wakil Ketua Majelis Syariat Partai Persatuan Pembangunan itu merupakan gubernur yang sah. "Soal lurah, camat, dan wali kota sepakat atau tidak itu urusan nanti," kata pria 60 tahun ini.

Fahrurrozi menambahkan, dia akan menggunakan organ pemerintahan yang sudah dimiliki DKI. Salah satunya, kata dia, ialah Satuan Polisi Pamong Praja. "Pakai yang sudah ada saja," ujarnya.

Tapi, kata dia, Satpol PP harus dibenahi pola kerjanya. Fokusnya ialah menekan cara represif yang kerap dipakai Satpol PP untuk menertibkan bangunan liar dan pedagang kaki lima. "Saya akan beritahu bagaimana rasanya bila yang diusir itu keluarga anda. Pasti ada rasa iba kan," ujarnya. (TEMPO.CO)

Fuad Amin Ditangkap, Bani Syaichona Kholil Berang

Rumah Fuad Amin.

Bangkalan - WARA- Juru Bicara Keluarga Besar Bani Kholil KH Syarifudin Damanhuri menilai gaya penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan penggeledahan di Kabupaten Bangkalan, tidak santun dan beretika
"KPK tidak santun," katanya, usai acara istigasah di Pasarean Syaichona Kholil, Desa Martajesah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Jumat, 5 Desember 2014.

Syaichona Kholil merupakan kakek buyut Fuad Amin Imron. Syaichona Kholil juga guru pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.

Ia tidak menjelaskan apa yang dia maksud sikap tidak santun tersebut. Namun menurut Syarifuddin, kaum kiai di Bangkalan sangat menghormati hukum di Indonesia.

Sehingga, kata dia, sudah selayaknya penegak hukum juga mengedepankan sikap santun dan etika dalam melakukan penindakan. "Menurut kami apa yang dilakukan KPK arogan," ujar dia

Adapun acara istigasah ini sengaja digelar untuk mendoakan situasi Kabupaten Bangkalan tetap kondusif pasca ditangkapnya Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron.

"Keluarga besar Bani Kholil melarang warganya melakukan aksi anarkistis atau pun demo," kata dia. (TEMPO.CO)

Barang Sitaan KPK Dilelang, Hingga Keris

Seorang petugas KPK melakukan pengecekan barang gratifikasi yang akan dilelang dalam Pekan Anti Korupsi di Istora Senayan Jakarta.

Jakarta - WARA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali melakukan lelang barang-barang gratifikasi yang diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lelang tersebut bakal dilelang dalam rangka memeriahkan acara Pekan Anti Korupsi 2014 yang diselenggarakan pada 9-11 Desember 2014 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

"Lelang yang diadakan terdiri dari dua jenis lelang," ujar Direktur Hukum dan Humas Ditjen Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2014).

Lelang pertama melalui surat elektronik (email) yang digelar pada 10 Desember 2014 dengan melelang 20 item barang.  Kedua, lelang secara langsung yang dilaksanakan pada 10-11 Desember 2014 sebanyak 220 item barang.

Tavianto menuturkan, penjualan barang gratifikasi ini merupakan tindak lanjut penyerahan barang gratifikasi KPK dan merupakan salah satu wujud kerjasama dan sinergi antara KPK dengan Ditjen Kekayaan Negara dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia

"Barang-barang ini telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan akan dilelang, serta hasilnya akan masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," ungkapnya. (Liputan6.com)