Senin, 15 Desember 2014

Kontras : Sayang Jokowi Tak Berani "Blusukan" ke BIN dan Tak Mau ke Rumah Suciwati



Presiden Joko Widodo saat berdiskusi dengan petani kakao di Desa Saletto, Mamuju, Sulawesi Barat,
Jakarta – WARA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo blusukan ke kantor Badan Intelijen Negara untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib. Kontras meyakini terdapat dokumen dan bukti-bukti di kantor BIN yang dapat mengungkapkan lebih jauh pembunuhan tersebut.

"Sayang, Jokowi tidak berani blusukan ke BIN mencari dokumen itu. Jokowi juga tidak mau blusukan ke rumah Suciwati (istri Munir)," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Wakil Koordinator Kontras Chrisbiantoro menambahkan, pihaknya meyakini ada anggota BIN yang terlibat dan menjadi auktor intelektualis dalam pembunuhan Munir. Namun, kata dia, bukti tersebut seakan ditutup-tutupi.

"Kan ada dokumen penugasan Pollycarpus ke Garuda oleh kantor BIN. Komputer yang digunakan Budi Santoso untuk menugaskan Polly, file-nya sudah ada," ujar Chrisbiantoro.

"Banyak juga diduga dokumen di BIN soal pelanggaran HAM masa lalu yang lain. Itu harus dibuka. Itu sesuai agenda Komisi Kebenaran Rekonsiliasi untuk mengungkapkan kebenaran," tambahnya.

Pollycarpus Budihadi Prijanto, yang merupakan mantan pilot Garuda Indonesia, divonis bersalah atas pembunuhan Munir yang terjadi di pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Amsterdam pada 2004 lalu. Namun, saat ini, Pollycarpus sudah menerima pembebasan bersyarat.

Pollycarpus menerima bebas bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya. Meski demikian, Pollycarpus tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali.
Selain wajib lapor, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri. (KOMPAS.com )

Oknum PNS Kepergok Mesum di Dalam Mobil



Tanjungpinang - WARA - Suasana remang-remang di daerah Rimba Jaya Tanjungpinang dimanfaatkan oleh Es (39), pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bintan untuk berbuat tindakan asusila.

Dia akhirnya dipergoki tengah berduaan dengan Um (39) teman wanitanya di dalam mobil Escudo BP 1062 TB, Minggu (14/12/2014) dini hari.

Omrani, Kepala Bidang (Kabid) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Tanjungpinang mengatakan Es dan Um dipergok setelah anggota Satpol PP mencurigai keberadaan mobil yang ditumpangi keduanya berada di tempat yang agak gelap. Kecurigaan itu terbukti ketika anggota Satpol PP dan anggota tim gabungan lainnya coba memeriksa isi mobil tersebut.

"Mereka didapati tengah berduaan di dalam mobil itu. Keduanya sedang berbuat tindakan asusila," ungkap Omrani kepada Tribun Batam (Tribunnews.com Network), Minggu (14/12/2014) malam.

Es dan Um tidak bisa berbicara banyak ketika diminta mempertanggungjawabkan tindakannya. Mereka kemudian disuruh naik ke atas mobil patroli dan dibawa ke Kantor Satpol PP di kawasan Tepi Laut untuk dimintai keterangan.

"Dari keterangan keduanya diketahui Es itu seorang duda. Dia pegawai Disdik Bintan. Sementara Um adalah seorang janda. Mereka lalu diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi tindakan asusila seperti itu," papar Omrani lagi.

Selain kasus asusila tersebut, tim gabungan juga membubarkan 4 pemuda, warga Kampung Bugis yang sedang meneguk minuman keras. Tim gabungan juga sempat menyuruh pergi beberapa pemuda yang menggelar pesta minuman keras di jembatan Sei Carang Daeng Celak.

"Sedangkan di warnet Jalan Ganet didapati 5 pelajar di antaranya ada yang 3 tahun tidak naik kelas. Mereka duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD) 016 Tanjungpinang Timur," jelas Kabid Operasional Satpol PP Tanjungpinang itu seraya menginformasikan razia itu digelar mulai Sabtu (13/12/2014) pukul 22.00 WIB sampai Minggu (14/12/2014) pukul 01.00 WIB. (Tribun)

Kalimantan Selatan Habiskan Rp 4 Miliar untuk Hari Nusantara 2014


Kota Baru - WARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sejak Januari 2014 mempersiapkan event akbar Hari Nusantara 2014, yang puncaknya diselenggarakan pada Senin (15/12/2014). Pulau Laut di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Nusantara.

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Arsadi mengungkapkan, untuk perhelatan akbar ini, dana pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang dihabiskan mencapai Rp 4 miliar.

"Totalnya mencapai Rp 4 miliar, dari dana pemprov," kata Arsadi saat dijumpai di lokasi.

Arsadi menuturkan, total dana keseluruhan yang habis untuk acara ini lebih besar dari itu. Pasalnya, pendanaan dilakukan secara kolektif bersama pemerintah kabupaten dan kementerian-kementerian.

Untuk tahun 2014 ini, Arsadi mengungkapkan, ada 3.000 tamu undangan yang dibawa ke Pulau Laut yang merupakan pulau terbesar di Kalimantan Selatan. Dengan banyaknya anggaran yang habis untuk acara ini, Arsadi mengaku pemerintahannya tak merugi.

Hal ini karena timbal balik dari pelaksanaan acara Hari Nusantara 2014 diyakini positif. Beberapa yang sudah tampak, misalnya, adanya perbaikan infrastruktur jalan hingga bandara.

"Istilahnya kalau kita keluar 10, dapat baliknya 200. Ya, minimal, kalau keluar banyak kan ada perbaikan jalan, dermaga, sampai bandara kan," seloroh Arsadi.

Pantauan Kompas.com, dua hari sebelum pelaksanaan Hari Nusantara 2014 dilakukan, perbaikan jalan di sepanjang perjalanan menuju Pelabuhan Samudera, Batu Licin, kabupaten Tanah Bumbu masih dikebu. 

Dengan adanya pengaspalan ini, praktis jalan raya menuju pelabuhan yang menjadi tempat penyeberangan ke Pulau Laut mulus.

Arsadi mengakui dengan adanya acara-acara level nasional dilakukan di daerahnya, perekonomian masyarakat bergerak.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kalimantan Selatan Mohandas Hendro Gunawan mengungkapkan, untuk acara Hari Nusantara, semua hotel bintang 1-4 habis dipesan para tamu.
"Sampai para staf juga akhinya memesan rumah warga untuk ditinggali," ujar Arsadi.

Mohandas berharap pelaksanaan Hari Nusantara 2014 ini bisa mempromosikan pariwisata bahari yang ada di Bumi Sa'ijaan Kota Baru dan kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki Pantai Pagatan dan Pantai Angsana.

Hari Nusantara merupakan peringatan Deklarasi Djoeanda oleh Perdana Menteri Ir Djoeanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957, yang menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai dari sebelumnya hanya 3 mil.

Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Momentum peringatan puncak Hari Nasional akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan itu sejalan dengan program Presiden Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. (
KOMPAS.com)

FPI Diundang Studi Banding ke NTT Karena Terus Tolak Ahok



Kupang - WARA -  Terkait penolakan Basuki Tjahaya Purnama  (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Front Pembela Islam (FPI), dikomentari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefry Un Banunaek.

Menurut Jefry, Ketua FPI, Habib Rizieq dan anggota FPI lain harusnya melakukan studi banding ke NTT soal kebhinekaan.

“Saya anggota DPRD dari NTT mengundang Habib Rizieq dan FPI untuk datang studi banding ke NTT, guna melihat suasana kebersamaan dalam kehidupan yang harmonis. Walaupun kami di NTT mayoritas beragama Kristen, namun ketua DPRD kami berasal dari muslim. Harus diakui memang ada pro dan kontra, tetapi itu tidak sama seperti yang dilakukan oleh FPI,” tegas Jefry.

Politisi muda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dikenal vokal itu mengatakan, NTT walaupun dikenal sebagai provinsi yang tertinggal, tetapi tidak miskin moral. Seharusnya, kata Jefry, FPI sebagai organisasi yang selalu berada di garda depan, setiap aksinya harus menggambarkan seperti yang diwakilinya.

"Kami di NTT, semakin hari kian terbuka dan semakin terpupuk rasa saling menghargai. Perbedaan tentunya ada, tetapi itu harus dipakai untuk membangun, bukan malah menjatuhkan,” kata Jefry.

Penolakan terhadap Ahok, menurut Jefry, adalah bentuk perlawanan FPI terhadap konstitusi. Oleh karena itu, Jefry meminta FPI segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau mau masih menjadi pembela yang benar.

Jefry mengatakan, sudah bukan zamannya lagi membangun bangsa pakai otot. Sekarang zamannya pakai otak.

Sebab, kata Jefry, kalau mau ekstrem, kata Jefry, orang NTT dikenal sangat ekstrem karena memang besar di alam yang ekstrem.

“Saya yakin FPI adalah organisasi yang lahir untuk membela yang benar. Hanya saja, FPI sekarang ini sudah ditunggangi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah bukan menjadi tujuan awal FPI,” pungkasnya.(Tribun/Sigiranus-Marutho Bere)

Walikota Siantar dan Wakilnya Cekcok Gara-gara Utang Pilkada



Pematangsiantar – WARA - Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus dan Wakil Walikota Pematangsiantar Koni Ismail Siregar nyaris terlibat adu fisik. Cekcok keduanya berkaitan dengan utang dalam pemilihan kepala daerah.

Istri Koni, Rini Silalahi, Minggu (14/12/2014), mengatakan, kejadian itu berlangsung saat perayaan Hari Jadi Taman Hewan Pematangsiantar di Jalan Gunung Simanu-manuk, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2014). Kejadian ini bermula saat Koni menagih janji Hulman untuk mengembalikan uang Rp 1 miliar kepada Koni ketika keduanya maju sebagai calon walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Kepala Daerah 2010.

"Saat itu, kami pinjam uang dari seorang pengusaha sawit sebesar Rp 2 miliar. Jaminannya rumah dan tanah nenek saya. Rp 1 miliar kami berikan kepada Hulman," katanya.

Uang Rp 1 miliar itu kemudian ditagih oleh Koni kepada Hulman. Pertemuan pertama membicarakan itu dilakukan pada Rabu (3/12/2014) di sebuah kafe. Di sini Hulman mengaku bersedia memberikan uang Rp 1 miliar jika Koni menyerahkan tanah dan rumah yang dijaminkan.

Pada pertemuan kedua, Senin (8/12/2014), Hulman juga berjanji akan menyerahkan uang sebelum 1 Januari 2015. Pertemuan ketiga pada Rabu (10/12/2014), Koni kembali menagih, tetapi Hulman lagi-lagi hanya berjanji.

"Puncaknya, pada Sabtu (13/12/2014), saat acara Hari Jadi Taman Hewan. Bapak langsung tumpahkan kekesalannya kepada Hulman, yang terkesan tidak responsif dan hanya berjanji," kata Rini.

Rini menuturkan, suaminya nyaris terlibat konflik fisik dengan Hulman di hadapan para pejabat setempat yang hadir dalam acara Hari Jadi Taman Hewan Pematangsiantar tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com masih mengupayakan konfirmasi kepada Hulman. (KOMPAS.com )