Fadli Zon : Menteri BUMN Jangan Jual Aset Negara

Jakarta - WARA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk lebih kreatif dalam mengelola gedung BUMN, jangan hanya menjual aset. Hal ini diungkapkan oleh Fadli saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.

”Menteri BUMN lebih kreatif, tidak sekadar menjual. Kalau caranya menjual seperti itu, lama-lama BUMN dijual,” ujar Fadli.

Fadli berpendapat, dibandingkan gedung setinggi 22 lantai yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, ini dijual, sebaiknya dilakukan efisiensi dengan mengisi kantor tersebut dengan perusahaan BUMN lainnya. Gedung BUMN lainnya dapat disewakan dan menghasilkan pemasukan kepada perusahaan tersebut.

”Saya kira sangat berbahaya, masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai. Kalau perlu, BUMN lainnya yang diminta berkantor di situ. Gedung yang lain bisa disewakan,” tutur Fadli.

Sebelumnya, Rini Soemarno sempat mengatakan akan menjual gedung yang digunakan untuk kantor Kementerian BUMN saat ini untuk efisiensi pengeluaran BUMN. Hal ini ia ungkapkan di kantornya pada Senin, 15 Desember 2014. Rencananya, ia akan menjual gedung tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (VIVAnews)

Menko Sofyan : Rupiah Terpuruk Lebih Karena Faktor Global

Menko Perekonomian, Sofyan Djalil

Jakarta - WARA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, menegaskan penyebab terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini bukan karena permasalahan dalam negeri. Tapi, lebih terpengaruh kondisi ekonomi global yang mengalami tekanan.

Di kantornya, Selasa 16 Desember 2014, Sofyan mengungkapkan, dolar AS saat ini sedang mengalami mega tren atau penguatan yang luar biasa karena beberapa faktor. Antara lain, karena perbaikan ekonomi yang signifikan, sehingga kemungkinan suku bunga acuan bank sentral AS akan dinaikkan tahun depan.

”Mega tren itu. Pemerintah akan lakukan segala upaya jaga stabilitas rupiah,” tegasnya.

Sofyan mengungkapkan, per posisi hari ini, rupiah telah terdepresiasi sebesar empat persen dari fundamentalnya. Nilai tersebut termasuk yang terkecil dibanding negara-negara berkembang lainnya yang mata uangnya mengalami tekanan.

Menurutnya, bahkan ada negara yang mata uangnya tertekan lebih dari 10 persen. “Rupiah dibanding negara lain not do less,” tambah Sofyan.

Pemerintah baru, tegasnya, berkomitmen untuk dapat mengatasi persoalan ini, sehingga tidak berdampak luas kepada masyarakat.

”Kabinet kerja luar biasa keras kerjanya, dan kami deliver, perbaikan sistem investasi. Kami kerja baru dua bulan, tapi Anda lihat dampaknya pemerintah begitu committed,” lanjut mantan Menteri BUMN itu. (Vivanews)

Rupiah Anjlok, Kemampuan Tim Ekonomi Jokowi Dipertanyakan

"Ini Pak Menteri punya kebijakan ekonomi yang jitu nggak?"

Jakarta - WARA - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Mencapai Rp12.900 per US$1. Pelemahan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1998.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada rakyat, penyebab dan langkah-langkah untuk mengatasi pelemahan rupiah tersebut.

”Kita harapkan menteri terkait dapat menjelaskan kepada masyarakat penyebab melemahnya rupiah. Juga memaparkan secara jelas dan konkret program-program ekonomi, termasuk pengendalian moneter bersama BI,” kata Marwan dalam keterangannya, Selasa 16 Desember 2014.

Menurut politikus asal Lampung ini, ada faktor global terhadap melemahnya rupiah hingga titik terendah pada era reformasi ini. Faktor global itu antara lain, penguatan US$ sebagai akibat membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang memicu rencana kenaikan suku bunga sebagaimana hasil rapat The Federal Market Open Comitte (FMOC).

Meski demikian, Marwan melihat adanya faktor dari dalam negeri yang membuat investor tidak yakin terhadap kepiawaian tim ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK.
Dia mencontohkan salah satunya, blunder yang dibuat Jokowi dengan mencabut subsidi, sehingga harga BBM naik di saat harga minyak dunia turun.

”Meningkatnya demand US$ secara nasional menjelang akhir tahun, juga yang paling utama disebabkan ketidakyakinan investor atau publik pada program ekonomi kabinet Jokowi,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Marwan menyangkal pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil bahwa pelemahan rupiah dipicu kebijakan salah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, tidak tepat Menko Sofyan mengeluarkan dalih seperti itu.

”Jadi sangat tidak tepat dan tidak bijak jika Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa melemahnya rupiah saat ini sebagai akibat residual kebijakan ekonomi masa lalu,” ujar Marwan.

Menurut Marwan, mestinya tim ekonomi kabinet Jokowi lebih fokus pada program yang tepat ketimbang menimpakan kesalahan kepada pejabat sebelumnya.

”Ini Pak Menteri punya kebijakan ekonomi yang jitu nggak? Jangan karena tidak punya kebijakan yang jitu untuk meredam pelemahan rupiah malah menyalahkan orang lain. Ini bukan sifat negarawan,” kata dia.

Presiden Jokowi, kata Marwan, sebaiknya segera mengevaluasi kemampuan tim ekonominya, apakah benar bisa bekerja atau malah memberikan beban di kemudian hari.

”Jangan sampai akibat ketidakpercayaan publik pada tim ekonomi mengakibatkan capaian 10 tahun kemajuan ekonomi di era presiden SBY gagal di lanjutkan oleh Presiden Jokowi,” ujarnya. (VIVAnews)

Rachmawati Soekarnoputri: Mengapa Kasus Transjakarta Ditangani dengan Hukum Rimba?

Jakarta - WARA -  Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri menilai telah terjadi praktik hukum rimba dalam penanganan kasus korupsi Transjakarta di Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013.

Korupsi dalam pengadaan bus karatan yang dipegang Kejaksaan Agung itu hingga kini belum menyentuh aktor intelektualnya.

”Ini hukum apa, ini seperti hukum rimba. Sudah jelas indikasi bahwa sesuai fakta-fakta yang ada seharusnya Jokowi dipanggil,” kata Rachma saat membuka seminar bertajuk ‘Kajian Hukum Atas Kasus Transjakarta’ di kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Senin (15/12).

Menurutnya, selaku pejabat gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bertanggung jawab dalam kasus dengan total nilai Rp 1,086 triliun tersebut.

“Paling tidak bersedia dimintai keterangannya. Tapi sampai sekarang tidak disentuh-sentuh, malah jadi presiden,” sesal Rachma.

Karenanya, pendiri Partai Pelopor itu juga akan memberi rekomendasi kepada DPR untuk membentuk tim independen dalam penuntasan kasus Transjakarta. Tim nantinya, dapat meminta pemanggilan Presiden Jokowi dalam rangka memberikan keterangan.

”Hasil kajian kasus ini akan menjadi rekomendasi, dan semoga dapat memberikan harapan baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam penanggulangan korupsi,” tegas Rachma yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno. (intriknews)

KPK Akan Kawal Dana Pendidikan Rp 409 Triliun

Jakarta - WARA - KPK bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan menandatangani nota Kesepakatan rencana aksi mengawal dana pendidikan tahun 2015. Dalam nota kesepakatan yang ditandatangani langsung Ketua KPK Abraham Samad ini, salah satu poinnya ialah lembaga antikorupsi itu akan terlibat dalam mengawal dana pandidikan sebesar Rp 409 triliun.

"Dana pendidikan itu kan fantastik, kita ingin bantu mengawasi pengelolaan dana itu dan harus berjalan sebagaimana mestinya," ujar Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dana bagi rakyat sejak awal ini, kata Samad, jauh lebih penting ketimbang menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas uang pendidikan itu.

"Karena ketika di pengadilan dan penyidikan, tidak segampang dan sebesar yang kita selamatkan potensi kerugian negara. Karena itulah korsup (koordinas supervisi) ini kita ingin satukan persepsi agar tidak terjadi fraud dalam pengelolaan dana pendidikan," kata Samad.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menambahkan, lembaganya dalam kurun waktu 2014 telah menerima lebih dari 8.000 laporan masyarakat mengenai dugaan penyelewengan dana pendidikan.

"Ini bagian dari kita memberantas korupsi secara progresif. Kita perbaiki tata kelola, memetakan permasalahannya, dan perbaiki sistemnya. Untuk 2014, saja kita terima laporan dana pendidikan lebih dari 8.000. Makanya dana-dan pendidikan ini kita amankan bersama untuk perbaikan," tambah Zulkkarnaen.

Rencana aksi koordinasi supervisi ini juga ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, serta kementerian Keuangan yang diwakili Vincentius Sony Loho selaku Direktur Anggaran, dan Kemendagri yang diwakili Inspektorat Jenderal Maliki Heru Santosa.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Anies Baswedan menyebut dana pendidikan tahun 2015 sebesar Rp 400,4 triliun. Namun, Menteri Keuangan meluruskan dengan menyebut jumlah sebenarnya adalah Rp 409 triliun. (Liputan6.com)

DAPATKAN di PONDOK PUNJIAN dan TOKO BUKU KRISTEN

Ahok Akan Cetak Kaos "Saya Bangga Jadi Kadir Yang Penting Tidak Korupsi"

Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menganggap selalu ada saja riak perlawanan dan fitnah-fitnah yang ditujukan kepadanya terkait program dan kebijakan yang ia kerjakan. Namun, ia mengaku tak peduli dengan penilaian apapun selama masih dalam koridor yang benar.

"Orang DKI dari dulu miras dijual, kok gara-gara saya. Kalijodo, lokalisasi, saya mau beresin ributnya ke yang lain," kata Ahok -sapaan akrab Basuki- dalam acara Demokrasi Tanpa Korupsi, di Museum Nasional, Ahad (14/12/2014).

Ahok menilai, banyak orang yang menyerangnya, mengaitkan program atau kebijakan yang dilakukannya dengan isu politik sampai isu rasisme. "Kalau saya paling gampang cari kelemahan saya. Udah Cina, kafir. Komplit," ujarnya.

Mengenai isu rasisme yang ditujukan padanya, ia pun bersenda gurau akan membuat sebuah kaos yang melambangkan dirinya. "Saya pikir saya musti cetak kaos juga, tulisannya, saya bangga jadi kafir yang penting tidak korupsi," ucap Ahok dan disambut dengan gelak tawa dari hadirin.

Ahok menganggap, sebenarnya inti masalah dari birokrasi atau apapun adalah korupsi. Namun hal itu dicoba untuk diputarbalikkan oleh orang yang punya kepentingan.

Masalah yang terjadi di DKI pun terjadi akibat adanya korupsi. Baik macet, banjir, dan lain sebagainya, akar masalahnya adalah korupsi.

"Kalau dibereskan mudah-mudah semua program di DKI, semua pelayanan terpadu, kesehatan, bertahap akan kita penuhi," kata Ahok. [SetiaNews]

Rahmat : Bekasi Dapat Dana Infrastruktur Rp190 Miliar Hibah DKI

Walikota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) dan wakilnya Ahmad Syaikhu (kanan). Kerja sama ini merupakan bukti kedekatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta. Bekasi saat ini dianggap sebagai kota penyangga sekaligus kota mitra.

Bekasi - WARA - Walikota Rahmat Effendi memastikan besaran dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, mencapai Rp190 miliar.

"Dana itu telah disetujui dan bisa dicairkan pada 2016," kata Wali Kota Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.

Menurut dia, dana itu sedikit berkurang dari yang diharapkan pihaknya yang semula mencapai Rp250 miliar.

Bantuan tersebut rencananya akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.

"Salah satunya untuk pelebaran jalan sisi selatan Kalimalang, yang nantinya akan menembus DKI Jakarta," katanya.

Menurut dia, perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bekasi akan menjadi salah satu fokus dari APBD 2015 dan akan ditambah lagi dengan bantuan Pemprov DKI.

"Kondisi jalan menjadi prioritas kami karena lebarnya sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada," ujarnya.

Rahmat menambahkan, dana bantuan dari DKI Jakarta juga akan digunakan untuk pelebaran jalan di Pasar Jatiasih, Kecamatan Jatiasih.

"Jalan tersebut akan kita perlebar dua meter pada bagian kanan dan kirinya. Kita juga akan membuat saluran air agar tidak meluap ke jalan saat ada peningkatan debit," katanya.

Menurutnya, kerja sama dengan DKI Jakarta selama ini belum pernah dilakukan oleh Kepala Daerah sebelumnya.

"Kerja sama ini merupakan bukti kedekatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta. Bekasi saat ini dianggap sebagai kota penyangga sekaligus kota mitra," katanya.  (Antara)

Positif Narkoba, Anak Mantan Ketua DPRD Hanya Disanksi Wajib Lapor

Ilustrasi

Jambi – WARA  - RK kini harus berurusan dengan pihak BNN Kota Jambi. Dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap anak mantan Ketua DPRD Provinsi ini, ia dan tiga rekannya yang lain dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu.

AKBP Tri Setiadi, kepala BNN Kota Jambi saat dikonfirmasi tribunjambi.com, Senin (15/12) mengatakan, dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap tujuh pemuda yang diamankan dari salah satu kamar hotel di jalan Husni Tamrin pada Sabtu (13/12) malam, empat orang dinyatakan positif menggunakan narkotika.

"Dari hasil tes urin terhadap ketujuh pemuda-pemudi ini, 4 positif menggunakan narkoba," kata Kepala BNN Kota Jambi.

Ke empatnya masing masing satu orang wanita berinisial RN, serta, tiga orang laki-laki masing masing RK, RA dan MH. RK dan kawan-kawan yang belakangan diketahui merupakan anak salah satu politisi di Jambi ini kini harus menjalani konsekuensi atas perbuatannya.

"Setelah dicek urinenya, kita introgasi keempatnya mengakui telah menggunakan narkotika. Kita juga menggeledah 2 mobil dan kamar tempatnya diamankan, tapi tidak ditemukan barang bukti. Mereka kita kenakan sanksi wajib lapor tiga kali dalam satu minggu selama tiga bulan," kata Tri.

Tri juga mengatakan, jika selama menjalani wajib lapor ternyata masih juga menggunakan narkotika. Maka keempatnya akan direhabilitasi. "Jika nanti kita cek lagi dan ternyata masih juga menggunakan, maka kita rehab paksa," kata Kepala BNN Kota Jambi. (Tribun)