Jumlah Bendungan Indonesia Kalah Dari Malaysia

Bendungan Katulampa.

Jakarta - WARA - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan jumlah bendungan atau DAM di Indonesia saat ini lebih sedikit ketimbang di Malaysia. Untuk itu, pemerintah berencana membangun 40 bendungan dalam lima tahun ke depan.

"Jumlah DAM di Malaysia saat ini jauh lebih banyak dari Indonesia, berarti saat ini kita enggak memperhatikan dengan baik," ujar Sofyan di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut Sofyan, bendungan laiknya juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Di mana salah satu penyebab krisis listrik di Indonesia ialah minimnya jumlah pembangkit.

"Air ini juga punya potensi untuk bangun sumber listrik. Itulah manfaatnya DAM. PLTA yang besar misalnya itu potensinya sangat besar," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berniat akan membangun proyek waduk atau bendungan di seluruh Indonesia dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Sebab, dengan adanya waduk yang baik, saluran irigasi bisa berjalan dengan benar dan hasil pertanian akan menjadi lebih berkualitas.

"Kita ingin membangun dalam 5 tahun ke depan antara 25-30 bendungan harus selesai," kata Jokowi di Taman Maccini Sombala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/11).

Menurut Jokowi, pembangunan waduk besar-besaran itu akan dimulai akhir 2014 dengan cakupan seluruh Indonesia yang irigasinya sudah harus diperbaharui, dari Sumatera, Jawa, hingga NTT.

"Januari Februari 5 waduk, Juli Agustus 6 waduk. Januari Februari di Aceh, Banten, Sultra, Kudus, NTT. Sekarang ini kondisi irigasi 52 persen rusak. Rp 15 triliun untuk irigasi dan waduk," imbuh penggemar musik metal ini. (Merdeka.com)

Hanya Calonkan Mega, PDIP Bantah Regenerasi Mandek

Jakarta - WARA - Kongres keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hampir pasti akan memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum lagi. Praktis, Mega sudah memegang jabatan itu lebih dari 20 tahun sejak 1993, termasuk saat partai itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia.

Meskipun selalu menampilkan Mega sebagai pucuk pimpinan, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristanto, membantah regenerasi di partainya mandek alias berhenti. Hasto mengklaim PDIP justru sukses menampilkan pemimpin-pemimpin muda di pentas nasional.

"Proses regenerasi bukan berarti tidak berjalan. Pak Jokowi jadi bagian regenerasi kepemimpinan nasional," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2015.

Selain Jokowi, Hasto menyebut sejumlah tokoh lain yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, yang sukses menjadi kepala daerah. Tak hanya itu, keberhasilan partai juga merambah hingga level kementerian.

"Ada Pak Tjahjo Kumolo, Mbak Puan Maharani, Puspa Yoga, semua merupakan bagian dari proses regenerasi partai," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan akan segera menggelar Kongres ke-4 pada bulan April 2015. Dalam forum tertinggi partai tersebut, Megawati akan ditetapkan sebagai ketua umum kembali.

Penetapan itu berdasarkan aspirasi arus bawah dan suasana kebatinan yang berkembang. Sebab, sebelum Kongres ke-4 itu dilaksanakan, PDI Perjuangan telah melaksanakan konsolidasi dari bawah.

Dimulai dari rapat-rapat pengurus di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Lalu, pada saat Rapat Kerja Nasional ke-4, forum mengusulkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

Megawati juga dianggap sebagai pemimpin yang ideologis dan mampu membawa partai berlambang banteng moncong putih itu memenangkan pemilu pada tahun 2014 yang lalu. (VIVAnews)

Kapolda Papua Barat Bentuk 9 Polres

Papua - WARA - Tugas pertama Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw adalah membentuk Polres. Polda itu baru diresmikan pada 19 Desember 2014 lalu, hasil pemekaran dari Polda Papua.

Kapolda Papua itu baru dilantik oleh Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 19 Januari 2015.

Ada sembilan polres yang akan dibentuk. Yakni, Manokwari, Fakfak, Sorong, Kabupaten Sorong Kota, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Raja Ampat, dan Kaimana.

Paulus sebelumnya menjabat Wakapolda Papua. Dalam menjalankan tugas barunya itu, dia didampingi Kombes Pol Imam Margono sebagai Wakapolda Papua Barat.

Imam, sebelumnya menjabat Kasat Brimob Polda Metro Jaya dan Kapolrestabes Medan.

Selain membentuk polres baru, misi yang pertama-tama akan diemban oleh Paulus, adalah mengamankan wilayah Raja Ampat yang terkenal sering dikunjungi oleh para wisatawan.

"Pesisir Papua Barat akan menjadi prioritas pertimbangan,” kata Paulus. (VIVAnews)

DPR Berdosa Membiarkan Jokowi Sesuka Hati

WARA - Publik mempertanyakan kinerja DPR sebagai mitra pemerintah. Pasalnya, dalam beberapa kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-JK telah menabrak berbagai aturan UU yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (9/1).

Jelas Jajat, salah satu fungsi DPR adalah pengawasan, yang mana dalam hal ini DPR dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasannya sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

"Namun, hingga saat ini wacana DPR yang akan menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu hanya sebatas opini atau jangan-jangan DPR hanya mencari sensasi semata," sebut dia.

Menurut Jajat, kesan kurang baik DPR dimata masyarakat hingga saat ini masih sama dengan apa yang pernah dikatakan almarhum Gus Dur, yaitu DPR tak ubahnya taman kanak-kanak. Pasalnya, melihat apa terjadi dalam rapat DPR beberapa waktu yang lalu tidak mencerminkan sebagai dewan yang terhormat, bahkan apa yang telah diucapkannya mengenai kritik kepada pemerintah hanya sebatas 'gertak sambal'.

"Kesan pembiaran pelanggaran aturan akan berdampak luas meski dalam konteks yang berbeda, jangan sampai bila nanti masyarakat melakukan pelanggaran UU berdalih, Presiden aja melanggar undang-undang dibiarkan kenapa masyarakat ditindak tegas," tutup Jajat.

Sebelumnya dijelaskan Jajat, Presiden Jokowi telah melangar UU Migas dan UU APBN terkait kebijakan 'seenaknya' menaikkan dan menurunkan harga BBB bersubsidi. (RMOL)

Momen Mesra Menteri Rini Dengan Luhut di Sidang Kabinet

Rini dan Luhut Binsar.

Jakarta - WARA - Kedekatan para menteri Kabinet Kerja terlihat dalam sidang paripurna di Kantor Kepresidenan, Rabu (7/1) siang. Tak hanya berbicara akrab, ada juga menteri tertangkap memberikan perhatian lebih.

Dalam foto terlihat Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini yang mengenakan batik tampak seperti merapikan dasi merah yang dikenakan oleh Luhut.

Saat itu Luhut yang mengenakan kemeja putih lengan panjang menatap ke arah Rini. Mantan menteri perindustrian itu terlihat santai sambil memasukkan kedua tangannya ke kantong celana.

Momen ini terjadi saat sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan. Sidang membahas soal finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan rencana kerja pemerintah tahun 2015.

Sebelumnya juga kedekatan terlihat antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat sidang paripurna, Senin (3/11). Jonan terlihat menyentuh wajah Susi.

Melihat kedekatan antarmenteri ini tentu kita berharap akan berdampak positif pada pekerjaan mereka. Para menteri akan lebih mudah bersinergi bekerja untuk rakyat. (Merdeka.com)