Demonstran Pro-Budi Gunawan: Lapar, Belum Makan Nih

Massa pendukung calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, melakukan aksi unjuk rasa saat sidang praperadilan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

Jakarta - WARA - Sidang praperadilan Budi Gunawan yang digelar hari ini mulai panas. Sekelompok demonstran di bawah bendera Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Praperadilan menggelar unjuk rasa di jalan depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat sidang digelar. Mereka mendesak hakim mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Tempo menemukan dugaan bahwa kelompok ini cuma meminjam bendera mahasiswa. Setidaknya, sebagian peserta ternyata warga Jakarta biasa. "Saya dari Kramat Sentiong," kata seorang demonstran.

Dari kampungnya, warga yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, ada sekitar 50 orang yang ikut dalam demonstrasi ini. "Dijanjikan makan, tapi belum dapat. Padahal dah lapar," katanya. Warga ini juga mengaku dijanjikan sejumlah uang untuk menebus biaya transportasi.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggugat penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi atas dirinya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang ini menjadi penting karena bisa menentukan nasib Budi sebagai calon Kapolri yang sudah diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ditunda pelantikannya oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Budi Gunawan melalui pengacaranya, Razman Arif Nasution, mengatakan tak mengerahkan pendukung ke pengadilan. Menurut Razman, Budi juga tak hadir dalam persidangan.“Pak BG tak datang,” katanya. Dia berkilah, tak ada kewajiban bagi kliennya untuk hadir dalam persidangan ini.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap. Penetapan ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Jokowi menyerahkan proses pencalonan Budi ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Publik sempat mendesak Jokowi agar menarik pencalonan Budi dan menggantinya dengan calon lain. Namun proses terus berjalan, dan Budi dinyatakan lolos tes oleh DPR.

Hingga kini, Jokowi belum melantik Budi. Untuk merespons penolakan publik, Jokowi telah membentuk Tim 9, yang merekomendasikan pembatalan pelantikan Budi dan pengusulan calon Kapolri baru. (Tempo)