Jakarta - WARA - Tim Independen mengusulkan agar Presiden Jokowi tidak
melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai
Kapolri. Alasannya, karena menjunjung asas etika, moral dan nurani masyarakat.
Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi ihwal dilantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, itu kewenangan penuh presiden meskipun sudah ada rekomendasi dari Tim Independen.
"Rekomendasi apapun, dari manapun akan dipertimbangkan oleh presiden tapi apakah akan dilaksanakan atau tidak tentu otoritas pribadi presiden," kata Eva kepada merdeka.com, Kamis (29/1).
Dia yakin presiden bisa mengambil keputusan yang terbaik dari masukan-masukan yang ada selama ini. "Presiden mempunyai banyak sumber yang memberi input dan saya percaya presiden akan mencari jalan tengah yang menjamin law and order," imbuhnya.
Kondisi terburuk jika Jokowi akhirnya tak melantik Budi Gunawan, Eva menyatakan, itu sebuah realitas dan konsekuensi yang harus diterima PDIP. Menurut dia, kebijakan presiden harus didukung oleh PDIP sebagai partai pemerintah.
"Ini konsekuensi PDIP sebagai partai pemerintah, sebagai parpol pengusung dan pendukung, semua kebijakan presiden akan didukung oleh PDIP," tegas dia.
Di lain pihak, dia berpendapat, apabila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan justru akan menjadi pertanyaan rakyat. Sebab Jokowi awalnya sudah berjanji untuk menunda pelantikan sampai proses hukum di KPK jelas.
"Saat menunda pelantikan kan alasannya nunggu status BG jelas. Nunggu KPK menuntaskan kasus BG Masyarakat tentu akan mempertanyakan konsistensi presiden terhadap pernyataan awal tersebut," pungkasnya. (merdeka)
Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi ihwal dilantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, itu kewenangan penuh presiden meskipun sudah ada rekomendasi dari Tim Independen.
"Rekomendasi apapun, dari manapun akan dipertimbangkan oleh presiden tapi apakah akan dilaksanakan atau tidak tentu otoritas pribadi presiden," kata Eva kepada merdeka.com, Kamis (29/1).
Dia yakin presiden bisa mengambil keputusan yang terbaik dari masukan-masukan yang ada selama ini. "Presiden mempunyai banyak sumber yang memberi input dan saya percaya presiden akan mencari jalan tengah yang menjamin law and order," imbuhnya.
Kondisi terburuk jika Jokowi akhirnya tak melantik Budi Gunawan, Eva menyatakan, itu sebuah realitas dan konsekuensi yang harus diterima PDIP. Menurut dia, kebijakan presiden harus didukung oleh PDIP sebagai partai pemerintah.
"Ini konsekuensi PDIP sebagai partai pemerintah, sebagai parpol pengusung dan pendukung, semua kebijakan presiden akan didukung oleh PDIP," tegas dia.
Di lain pihak, dia berpendapat, apabila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan justru akan menjadi pertanyaan rakyat. Sebab Jokowi awalnya sudah berjanji untuk menunda pelantikan sampai proses hukum di KPK jelas.
"Saat menunda pelantikan kan alasannya nunggu status BG jelas. Nunggu KPK menuntaskan kasus BG Masyarakat tentu akan mempertanyakan konsistensi presiden terhadap pernyataan awal tersebut," pungkasnya. (merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar