Jakarta - WARA - PDIP tetap ngotot agar Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai
Kapolri, walaupun telah berstatus tersangka. Tidak hanya PDIP dan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) yang notabene pendukung utama pemerintahan Jokowi-JK,
sejumlah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga
getol, agar Budi Gunawan sebagai Kapolri karena telah disidangkan dalam rapat
paripurna DPR.
"Jadi itu memang sebuah dilema yang dihadapi oleh Presiden," kata Tim Independen Imam Prasodjo di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (28/1).
Sosiolog Universitas Indonesia itu menegaskan, tim independen sudah melakukan kajian dan mengumpulkan data serta fakta soal polemik calon Kapolri.
Setelah tim independen ini berdiskusi, lanjut Imam Prasojo, dan berusaha memahami tentang kaitannya dengan hukum, juga kepetingan Parlemen, akhirnya menghasilkan kesimpulan.
"Oleh karena itu kami beranggapan bahwa seandainya hal itu dilantik, akan juga menimbulkan kontroversi penegak hukum dengan status baik itu sebagai wakil pimpinan KPK, ataupun pimpinan Polri, tetapi dengan status tersangka ini akan menimbulkan sebuah kegamangan yang nanti akan berakibat pada marwah tadi," jelas Imam.
"Anda bisa membayangkan orang yang harus menegakkan hukum, dan ini tidak hanya sekadar orang biasa tetapi pimpinan baik itu di KPK maupun di Polri tetapi memiliki status tersangka. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa mungkin mudaratnya secara nurani, secara marwah, secara substansial, itu akan lebih besar," tandasnya. (merdeka)
"Jadi itu memang sebuah dilema yang dihadapi oleh Presiden," kata Tim Independen Imam Prasodjo di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (28/1).
Sosiolog Universitas Indonesia itu menegaskan, tim independen sudah melakukan kajian dan mengumpulkan data serta fakta soal polemik calon Kapolri.
Setelah tim independen ini berdiskusi, lanjut Imam Prasojo, dan berusaha memahami tentang kaitannya dengan hukum, juga kepetingan Parlemen, akhirnya menghasilkan kesimpulan.
"Oleh karena itu kami beranggapan bahwa seandainya hal itu dilantik, akan juga menimbulkan kontroversi penegak hukum dengan status baik itu sebagai wakil pimpinan KPK, ataupun pimpinan Polri, tetapi dengan status tersangka ini akan menimbulkan sebuah kegamangan yang nanti akan berakibat pada marwah tadi," jelas Imam.
"Anda bisa membayangkan orang yang harus menegakkan hukum, dan ini tidak hanya sekadar orang biasa tetapi pimpinan baik itu di KPK maupun di Polri tetapi memiliki status tersangka. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa mungkin mudaratnya secara nurani, secara marwah, secara substansial, itu akan lebih besar," tandasnya. (merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar