Jakarta - WARA - Segala kemungkinan-kemungkinan dan alternatif soal dilantik
atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menjadi salah satu bahasan
pertemuan antara Tim Independen dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan,
pertimbangan sejumlah nama-nama untuk menggantikan Komjen Budi sebagai Kapolri
juga dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Semua dibahas, yang jelas semua dampak A B C dibahas. Termasuk dampaknya pada KPK, pada polisi, pada publik yang memiliki harapan begitu besar pada upaya-upaya pemberantasan korupsi,” kata Anggota Tim Independen, Imam Prasodjo kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/1).
Imam menegaskan, Tim Independen telah memberikan sejumlah rekomendasi atau pertimbangan beserta kemungkinan yang terjadi. Namun demikian, Tim Independen tidak bisa membeberkan secara panjang lebar.
"Ini kan semua ini kemungkinan-kemungkinan yang begitu banyak. Pertimbangan hukum dibahas, pertimbangan komplikasi politik, pertimbangan akal sehat," jelasnya.
Sosiolog Universitas Indonesia itu menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Yang jelas, kata Imam, pihaknya telah memberikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai resiko bila mengambil salah satunya.
"Biarkan presiden memikirkan apa yang sudah kita lontarkan dengan A B C D-nya, kan kita bukan hanya satu alternatif, kalau satu alternatif kan kita kaya alat penekan," tegas Imam.
"Kalau ini yang diambil mungkin ini paling baik, tapi bapak ada konsekuensi ini, tapi kalau alternatif ini, ini konsekuensinya. Kaya gitu. Tapi mana yang dipilih ya terserah presiden," tutupnya. (merdeka)
"Semua dibahas, yang jelas semua dampak A B C dibahas. Termasuk dampaknya pada KPK, pada polisi, pada publik yang memiliki harapan begitu besar pada upaya-upaya pemberantasan korupsi,” kata Anggota Tim Independen, Imam Prasodjo kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/1).
Imam menegaskan, Tim Independen telah memberikan sejumlah rekomendasi atau pertimbangan beserta kemungkinan yang terjadi. Namun demikian, Tim Independen tidak bisa membeberkan secara panjang lebar.
"Ini kan semua ini kemungkinan-kemungkinan yang begitu banyak. Pertimbangan hukum dibahas, pertimbangan komplikasi politik, pertimbangan akal sehat," jelasnya.
Sosiolog Universitas Indonesia itu menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Yang jelas, kata Imam, pihaknya telah memberikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai resiko bila mengambil salah satunya.
"Biarkan presiden memikirkan apa yang sudah kita lontarkan dengan A B C D-nya, kan kita bukan hanya satu alternatif, kalau satu alternatif kan kita kaya alat penekan," tegas Imam.
"Kalau ini yang diambil mungkin ini paling baik, tapi bapak ada konsekuensi ini, tapi kalau alternatif ini, ini konsekuensinya. Kaya gitu. Tapi mana yang dipilih ya terserah presiden," tutupnya. (merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar