 |
| Soeharto, saat mancing |
Jakarta - WARA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kisruh KPK-Polri yang
terjadi saat ini bagian dari proses menciptakan stabilitas politik dan hukum.
Pria yang akrab disapa JK ini yakin semuanya bisa berlalu.
"Tentu kita juga pahami bahwa pemerintah perlu suatu politik yang stabil, tentu semua mendengarkan apa yang terjadi hari ini (kisruh KPK-Polri), tapi Insya Allah semuanya, semua itu adalah sisi-sisi lain dari penegakan hukum dalam kondisi demokratis," tutur JK di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).
Seperti diketahui, kisruh KPK vs Polri masih belum usai, dipicu oleh pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kisruh ini juga menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
JK lantas membandingkan proses penyelesaian persoalan pada zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, bila kondisi seperti ini terjadi di zaman Soeharto proses penyelesaiannya akan berakhir singkat dengan cara yang tak demokratis.
"Kalau dalam zaman Soeharto, ini dalam setengah jam selesai (penyelesaian secara diktator). Dalam kondisi demokratis itu harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar," ungkap JK.
Dia menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum, terkadang harus mendapati adanya persinggungan kewenangan. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan agar penyelesaian persoalan hukum tetap demokratis.
"Perlu penataan yang demokratis supaya sesuai hukum yang ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan menyelesaikan semua, keseimbangan ini," ungkap JK. (merdeka)
"Tentu kita juga pahami bahwa pemerintah perlu suatu politik yang stabil, tentu semua mendengarkan apa yang terjadi hari ini (kisruh KPK-Polri), tapi Insya Allah semuanya, semua itu adalah sisi-sisi lain dari penegakan hukum dalam kondisi demokratis," tutur JK di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).
Seperti diketahui, kisruh KPK vs Polri masih belum usai, dipicu oleh pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kisruh ini juga menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
JK lantas membandingkan proses penyelesaian persoalan pada zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, bila kondisi seperti ini terjadi di zaman Soeharto proses penyelesaiannya akan berakhir singkat dengan cara yang tak demokratis.
"Kalau dalam zaman Soeharto, ini dalam setengah jam selesai (penyelesaian secara diktator). Dalam kondisi demokratis itu harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar," ungkap JK.
Dia menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum, terkadang harus mendapati adanya persinggungan kewenangan. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan agar penyelesaian persoalan hukum tetap demokratis.
"Perlu penataan yang demokratis supaya sesuai hukum yang ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan menyelesaikan semua, keseimbangan ini," ungkap JK. (merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar