 |
| Hasto Kristyanto. |
Jakarta - WARA - Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) siap berubah menjadi
partai politik jika mendapat restu dari Dewan Pembina yang juga Presiden RI,
Joko Widodo. Wacana tersebut dinilai semakin membuktikan adanya proyek besar
memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK. Dia menambahkan, terlalu dini berbicara tentang parpol baru untuk Pilpres 2019.
"Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih 4 kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Selasa (3/2).
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, wacana pembentukan partai Pro Jokowi hanya untuk memperkeruh suasana yang ada. Sebab, saat ini Jokowi sedang fokus-fokusnya mengurus pemerintahan.
"Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi," tegas Hasto.
Dia memaparkan bahwa figur Jokowi, Ganjar Pranowo bersama sejumlah figur lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDIP melalui pilkada. Uniknya, Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres.
Hasto menambahkan, PDIP lah yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 sehingga selayaknya menjadi partai yang mendukung seluruh kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno.
"Kader PDIP diakar rumput tak perlu gelisah atas wacana ini. PDIP sangat meyakini Jokowi adalah kader PDIP yang tak sedetikpun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang mengembuskan Jokowi butuh partai," jelasnya.
Hasto mengatakan, Jokowi adalah kader PDIP yang menjadi pemimpin nasional yang otomatis milik seluruh bangsa Indonesia. Sehingga PDIP juga tidak mengkhawatirkan jika Jokowi melakukan dialog dengan tokoh-tokoh partai lain, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sudah sepantasnya, Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional melakukannya.
"Namun, mengembuskan isu atau wacana Jokowi tidak merasa betah karena didikte PDIP adalah hal yang serampangan dan mengada-ada," pungkasnya. (Merdeka.com)
Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK. Dia menambahkan, terlalu dini berbicara tentang parpol baru untuk Pilpres 2019.
"Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih 4 kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Selasa (3/2).
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, wacana pembentukan partai Pro Jokowi hanya untuk memperkeruh suasana yang ada. Sebab, saat ini Jokowi sedang fokus-fokusnya mengurus pemerintahan.
"Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi," tegas Hasto.
Dia memaparkan bahwa figur Jokowi, Ganjar Pranowo bersama sejumlah figur lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDIP melalui pilkada. Uniknya, Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres.
Hasto menambahkan, PDIP lah yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 sehingga selayaknya menjadi partai yang mendukung seluruh kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno.
"Kader PDIP diakar rumput tak perlu gelisah atas wacana ini. PDIP sangat meyakini Jokowi adalah kader PDIP yang tak sedetikpun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang mengembuskan Jokowi butuh partai," jelasnya.
Hasto mengatakan, Jokowi adalah kader PDIP yang menjadi pemimpin nasional yang otomatis milik seluruh bangsa Indonesia. Sehingga PDIP juga tidak mengkhawatirkan jika Jokowi melakukan dialog dengan tokoh-tokoh partai lain, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sudah sepantasnya, Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional melakukannya.
"Namun, mengembuskan isu atau wacana Jokowi tidak merasa betah karena didikte PDIP adalah hal yang serampangan dan mengada-ada," pungkasnya. (Merdeka.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar