Orang Kaya Boleh Masuk Jalur Busway, Ahok Dinilai Ngawur

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Jakarta - WARA - Indonesia Traffic Watch (ITW) tak setuju dengan wacana jalur khusus Transjakarta bisa dilewati kendaraan pribadi dengan cara membayar. Bahkan, mereka menilai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengusulkan ide tersebut bertindak ngawur.

“Wacana tersebut adalah isyarat seseorang yang sedang panik, sehingga pikirannya selalu aneh-aneh dan ngawur serta tidak konsisten,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan dalam siaran persnya, Senin 2 Februari 2015.

Menurut Edison, wacana itu tidak efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Lebih dari itu, dia melihat Ahok hanya tengah berupaya mengalihkan  subtansi permasalahan kemacaten, akibat ketidakmampuan mencari solusi.

“Kita berharap warga Jakarta maklum, kalau Gubernurnya sedang panik menghadapi kemacetan,” ujarnya.

Edison menuturkan, ada tiga tujuan  penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dipahami Ahok. Pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib,lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa.

Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya dan potret modrenisasi bangsa. Dan ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Tiga hal tersebut adalah kewajiban pemerintah yang harus diwujudkan,” tegas Edison.

Edison menjelaskan, jika sistem transportasi umum sudah terintegrasi dan memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran serta terjangkau secara ekonomi, lalu disusul dengan sosialisasi tertib berlalu lintas dan disertai penegakan hukum, maka kemacetan tidak akan menjadi momok menakutkan lagi di Jakarta.

Selaian itu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum akan tumbuh, bila  angkutan transportasi umum sudah baik.

“Nah, apabila pelayanan Pemprov DKI sudah maksimal, tidak masalah menaikkan tarif parkir untuk  menambah pemasukan kas daerah,” jelasnya.

Edison yakin, Ahok tidak akan panik dan menggulirkan  wacana yang aneh-aneh apabila transportasi angkutan umum sudah menjadi pilihan masyarakat. Tentu tidak lepas dari pengelolaan yang profesional tapi berbasis pelayanan bagi masyarakat. Karena, lalu lintas dan angkutan jalan itu adalah kewajiban negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Ahok lebih baik fokus pada pengadaan transportasi umum yang baik dan mempercepat penyelesaian MRT,” ujar Edison.

Dia berharap, Ahok mengurangi wacana yang beraroma bisnis, sebab Ahok bukan pemimpin perusahaan. Sebagai Gubernur, Ahok harus selalu mencari solusi yang terbaik tanpa harus menambah beban biaya masyarakat.

“Pemprov DKI jangan selalu menggunakan konpensasi berapa jumlah yang harus dibayar oleh masyarakat dari setiap pelayanan yang diberikan. Apalagi transportasi umum merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan pemerintah,” tuturnya. (Viva)