Walikota Ini Minta Aturan Jokowi Jangan Aneh-aneh

Jambi - WARA - Pemerintah melarang pejabat menggelar resepsi pernikahan mewah melalui Surat Edaran Menpan-RB nomor 13 tahun 2014. Aturan batasan 400 undangan dan 1.000 tamu bagi resepsi perkawinan atau syukuran keluarga pejabat pemerintah berlaku mulai 1 Januari 2015.

Walikota Jambi Syarif Fasha mengaku tidak bisa mengawasi pejabatnya dalam menerapkan edaran tersebut.

"Sulit. Kami tidak bisa memaksa keluar PNS harus dibatasi. Katakanlah undangannya 400 tapi tamu yang datang lebih dari itu masak diusir pulang? Sekarang pembuktiannya dia 400 itu apa? apa buku tamu? Sudah 400, simpan. itu kan akal-akalan," ungkapnya, Jumat (5/12).

Fasha mengakui tidak bisa mencegah pejabatnya dalam hal membatasi tamu undangan pada resepsi pernikahan atau syukuran. Ia menilai aturan tersebut aneh dan tidak fleksibel.

"Tamu-tamu seperti tetangga kiri kanan apa dicegah dia datang? Jangan yang aneh-anehlah. Aturan itu jangan yang aneh-aneh. Fleksible aja," tegasnya.

Fasha menilai aturan soal penghematan yang dilakukan pemerintah pusat tidaklah perlu. Tanpa ada aturan tersebut Fasha mengaku para pejabatnya sudah melakukan penghematan.

"Kalau aturan penghematan, tidak diintruksikan, pejabat baru kita sudah lakukan penghematan semua. Perjalanan dinas dj Semua SKPD sudah kita potong 50 persen semua. Termasuk honor kegiatan sudah kita tiadakan, kita ganti semua dengan TKD tahun depan," bebernya.

"Kalau penghematan tidak usah di intruksikan, kami sudah melakukan penghematan. Disemua lini sudah kita lakukan penghematan," tegasnya.

Berapa persen penghematan yang sudah dilakukan Pemkot Jambi? Fasha mengaku tidak menghitungnya secara detail. Menurutnya ada lebih dari Rp 11 Milyar. 

"Saya tidak mau berhitung-hitung dengan angka karena angka itu kan bisa di debatable. Tapi saya katakan kita sudah melakukan penghematan. Kemana uang pembangunan itu? lebih baik kita gunakan untuk membangun yang itu dibutuhkan masyarakat," pungkasnya. (Tribun)