Presiden Jokowi Akui Kesulitan Bantu TKI Ilegal di Malaysia

WARA - Pemerintah dianggap kurang peduli dengan nasib TKI yang bekerja di Malaysia. Masalah itu terlihat dalam percakapan antara Presiden Jokowi ditemani beberapa menteri dengan para TKI di negeri jiran tersebut.

"Beberapa masalah TKI di Malaysia. Di tangan saya ada 15 poin yang saya pastikan akan sampai ke tangan bapak. Bicara masalah TKI yang utama masalah perlindungan, seharusnya ada pendidikan kepada TKI dan pada saat crossborder itu ada titik lemah sehingga banyak TKI menyeberang ke Malaysia tanpa dokumen," kata seorang perwakilan TKI bernama Sigit kepada Presiden Jokowi lewat E-Blusukan, Minggu (30/11).

Selain Sigit, TKI lainnya mengeluhkan soal kontrak kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai tenaga kerja dari kedua negara. Para TKI menilai perjanjian itu malah merugikan.

"Supaya MoU antara Malaysia dan Indonesia diperbaharui di semua sektor, jika tidak supaya pemerintah melakukan moratorium. Kedua memaksimalkan peran KJRI dan KBRI berupa klinik kepada TKI ilegal dan memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI. Yang terakhir adalah hapus KTKLN," ungkap salah satu TKI perempuan yang belum sempat menyebutkan namanya.

Terkait itu, pemerintah sendiri kembali berjanji memberikan perlindungan terbaik buat TKI yang bekerja di Malaysia. Hanya saja, pemerintah mengakui untuk TKI lewat jalur ilegal sedikit kesulitan untuk membantunya.

"Calling visa mandiri, rekrutmen mandiri menyulitkan kami memberi perlindungan kepada WNI. Karena itu kami tidak menganjurkan adanya rekrutmen mandiri. Kedua masalah sekolah, kita akui fasilitas sekolah yang ada belum mencukupi, sekolah formal itu di Kuala Lumpur di Sabah Serawak itu community learning center tetapi dari jumlah yang ada masih terdapat 23 ribu anak buruh migran yang belum mendapatkan akses pendidikan. Ini pekerjaan rumah kita memastikan bagaimana anak-anak buruh migran mendapat pendidikan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan penjelasan.

Sementara Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah siap memberikan yang terbaik buat para TKI. "Kami ingin memberikan yang terbaik tetapi memang kesulitannya yang ilegal ini. Dalam waktu dekat kami akan carikan solusinya," katanya. (Merdeka.com)