'Jokowi Mestinya Berterima Kasih Pada Koalisi Prabowo'

Depok - WARA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, kontrol DPR yang lemah terhadap pemerintah akan menghadirkan kebijakan tak terkontrol. Kebijakan tak terkontrol itu kemudian menjadi masalah di KPK. Menurut dia, Koalisi Merah Putih di DPR tidak menginginkan itu terjadi.

"Kami tak ingin para menteri dan presiden kita berurusan dengan KPK. Kami ingin yang terbaik bagi para menteri dan presiden," kata Hidayat di Depok, Sabtu, 29 November 2014.

Saat ini, kata Hidayat, Koalisi Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR masih kuat untuk mengontrol kebijakan pemerintahan Jokowi. Tentunya, kata dia, DPR tidak boleh sekedar asal mengontrol.

Seluruh anggota Koalisi Prabowo, menurut Hidayat, berusaha supaya perjalanan pemerintahan Jokowi sesuai kontitusi dan menguntungkan rakyat. "Karenanya mereka (pemerintah) seharusnya berterimakasih dengan adanya Koalisi Merah Putih yang tetap solid di DPR untuk melakukan kontrol," kata Hidayat.

Pemerintahan yang berjalan di atas konstitusi, kata Hidayat, tidak akan berhubugan dengan korupsi. Artinya, pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan masyarakat. "Jika semua itu terjadi, saya kira yang diuntungkan adalah rakyat, pemerintah, dan semuanya."

Oleh karenanya, Hidayat berharap kisruh di internal partai anggota Koalisi Prabowo, seperti PPP dan Golkar bukan usaha untuk menggembosi Koalisi Merah Putih. Jika Koalisi Prabowo sampai digembosi, menurut Hidayat, maka akan mnghadirkan DPR yang lemah. "DPR yang lemah itu menghadirkan kontrol yang lemah (terhadap kebijakan pemerintah)," katanya. (TEMPO.CO)