Soal Banjir, Tantowi: Ahok Baiknya "Ngomel" ke Presiden

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ketiga kanan) didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar (kedua kanan) meninjau pembangunan tanggul Kali Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (12/2).

Jakarta - WARA - Penanganan banjir di DKI Jakarta tidak akan selesai dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab disapa Ahok, jika selalu mengkambinghitamkan pihak-pihak lain.

Karenanya, diharapkan sang gubernur lebih banyak bekerja dan segera mengambil solusi.

"Mengkambinghitamkan orang lain itu ciri pemimpin yang tidak mampu. Boro-boro selesai, malah akan timbul persoalan-persoalan baru," kata Anggota DPR RI dari Dapil III Jakarta, Tantowi Yahya, di Jakarta, Jumat (13/2).

Tantowi mengaku, sebagai wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta, dirinya sangat tidak nyaman mendengarkan komentar-komentar Ahok yang menyalahkan pihak-pihak lain, termasuk gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya atas kejadian banjir tahun ini.

Sebab semua orang tahu gubernur-gubernur terdahulu sangat longgar dalam pengelolaan tata ruang. Karena itulah Fauzi Bowo tidak terpilih lagi dalam pemilihan gubernur yang lalu.

"Dan karena itu pula Jokowi dan Ahok yang dipilih rakyat. Rakyat menaruh harapan dan kepercayaan tinggi kepada mereka berdua. Apalagi katanya mengurus banjir dan macet di DKI tak susah-susah amat," jelas Tantowi.

"Sekarang Jokowi sudah jadi Presiden dan Ahok jadi gubernur. Sudah ideal banget untuk rakyat DKI Jakarta. Ahok harus memenuhi janji-janjinya waktu kampanye dulu, khususnya terkait banjir dan macet," ujar Politikus Golkar itu.

Daripada ngomel ke pihak-pihak lain, dia menilai lebih baik Ahok berkomunikasi dan berkordinasi intensif dengan Presiden Joko Widodo yang pasti masih mempunyai obligasi moral terhadap DKI Jakarta.

Sebab yang bersangkutan pernah berucap waktu di kampanye Pilpres 2014 bahwa persoalan banjir dan macet di Jakarta akan cepat selesai kalau dia jadi Presiden.

"Nah, Ahok sebagai pempimpin warga DKI Jakarta harus tagih janji itu. Bila perlu ngomel ke Presiden. Itu baru namanya solusi," tandas Tantowi. (BS)