Mantan Panglima TNI Minta Jokowi Segera Atasi Kisruh KPK-Polri

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri.

Jakarta - WARA - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto menilai, kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga penegak hukum itu saja. Menurut dia, saat ini peran Presiden Joko Widodo sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan tersebut.

"Ini tidak bisa ditangani oleh KPK atau polisi sendiri. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, Presiden harusnya bisa memutuskan yang terbaik," ujar Endriartono di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurut Endriartono, permasalahan KPK dengan Polri bukanlah permasalahan antarlembaga, melainkan persoalan orang perorangan yang masing-masing terjerat kasus di kedua lembaga tersebut. Hal tersebut, kata dia, berdampak pada kinerja KPK dan Polri yang terhambat dalam menjalankan fungsinya.

"Yang saya sesalkan dalam kejadian yang sekarang, baik itu kepolisian maupun KPK akhirnya tidak mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. Perlu segera kita ambil langkah agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut," kata Endriartono.

Mantan peserta Konvensi Partai Demokrat itu mengaku datang ke KPK untuk mendengar langsung informasi dari pimpinan KPK mengenai perseteruan kedua lembaga penegak hukum itu.

"Saya mencari data dulu yang sebagus-bagusnya. Intinya saya inginkan adalah permasalahan ini agar bisa selesai dengan bagus," ujar Endriartono.

Presiden Jokowi sebelumya berjanji akan mengambil keputusan mengenai pergantian Kapolri pada pekan ini. Namun, kekisruhan yang terjadi setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi makin berkembang ke arah yang mengkhawatirkan. 

Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarganya mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini ancaman pembunuhan. (Kompas.com)