Jakarta – WARA - Pelarangan sepeda motor melintas di
Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat dianggap sebagai kebijakan yang
diskriminatif.
"Kalau kecelakaan motor itu biasanya ada lubang. Tapi, kalau ada kecelakaan, harusnya pemerintah bukan melarang menurut saya. Ini karena ketidakberdayaan pemerintah mengelola manajemen traffic," ungkap Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Dia mengatakan, kebijakan tersebut mirip dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak memikirkan lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat kecil.
"Ini namanya diskriminatif. Undang-undang dibuat harus punya atau didasari rasa keadilan. Kalau dasarnya takut kecelakaan, ya buat jalur. Terus kalau mau paksa orang tidak naik motor, paksa juga orang untuk tidak naik mobil," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, 1.944 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang didominasi pengguna sepeda motor. Untuk pelarangan sepeda motor tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sekitar 10 bus tingkat gratis yang disediakan khusus untuk pengendara motor dari Bundaran HI.
Dengan kebijakan tersebut, ia menilai arus lalu lintas di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan lebih baik. Pasalnya, perilaku pengendara motor selama ini sering mengintimidasi pejalan kaki di trotoar dan pengguna sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang selama ini sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," ungkapnya. (KOMPAS.com )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar