 |
| Ilustrasi |
Jakarta – WARA - Presiden Joko
Widodo dianggap sebagai penyebab kegaduhan politik di Tanah Air.
Dosen program pascasarjana yang juga pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mohammad Nasih mengatakan kegaduhan politik bermula dari pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Budi Gunawan adalah calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kegaduhan politik sekarang ini disebabkan oleh Joko Widodo. Bermula pengajuan Budi Gunawan ke DPR. Ini diamankan DPR sehingga Jokowi harus menanggung resikonya," kata Mohammad Nasih dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (27/1/2015).
Budi Gunawan, lanjut Nasih, adalah calon yang tidak dikehendaki oleh Jokowi. Apalagi sebelum pencalonan, penolakan masyarakat terhadap Budi Gunawan sangat kuat. Budi Gunawan selalu dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Budi telah membantah memiliki rekening tidak wajar.
Alasan Joko Widodo ’terpaksa’ mengajukan Budi Gunawan. Pertama, Budi Gunawan dianggap memiliki jaringan yang luas. Kedua, kata Nasih, Budi Gunawan merupakan calon yang dikhendaki oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Hingga akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi.
"KPK Menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Awalnya Joko Widodo diuntungkan karena calon yang tidak diinginkan ditolak oleh orang lain".
Imbas dari pencalonan BG, selain penolakan semakin meluas, muncul perseteruan antara KPK dengan Polri. Setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka, kemudian Polri menetapkan salah satu Komisioner KPK Bambang Widjojanto.
Kegaduhan politik harus dihentikan karena imbasnya berdampak luas seperti energi pemerintah menjadi terbuang sia-sia. Kritik yang ditunjukan Presiden Joko Widodo justru dilancarkan oleh partai pendukung khususnya PDIP.
"KMP tidak melakukan gerakan. Yang mengkritik justru dari partai pendukung seperti Effendi Simbolon mengatakan ini presiden yang prematur. Ini menunjukan konflik diinternal PDIP," ujarnya. (SP)
Dosen program pascasarjana yang juga pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mohammad Nasih mengatakan kegaduhan politik bermula dari pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Budi Gunawan adalah calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kegaduhan politik sekarang ini disebabkan oleh Joko Widodo. Bermula pengajuan Budi Gunawan ke DPR. Ini diamankan DPR sehingga Jokowi harus menanggung resikonya," kata Mohammad Nasih dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (27/1/2015).
Budi Gunawan, lanjut Nasih, adalah calon yang tidak dikehendaki oleh Jokowi. Apalagi sebelum pencalonan, penolakan masyarakat terhadap Budi Gunawan sangat kuat. Budi Gunawan selalu dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Budi telah membantah memiliki rekening tidak wajar.
Alasan Joko Widodo ’terpaksa’ mengajukan Budi Gunawan. Pertama, Budi Gunawan dianggap memiliki jaringan yang luas. Kedua, kata Nasih, Budi Gunawan merupakan calon yang dikhendaki oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Hingga akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi.
"KPK Menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Awalnya Joko Widodo diuntungkan karena calon yang tidak diinginkan ditolak oleh orang lain".
Imbas dari pencalonan BG, selain penolakan semakin meluas, muncul perseteruan antara KPK dengan Polri. Setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka, kemudian Polri menetapkan salah satu Komisioner KPK Bambang Widjojanto.
Kegaduhan politik harus dihentikan karena imbasnya berdampak luas seperti energi pemerintah menjadi terbuang sia-sia. Kritik yang ditunjukan Presiden Joko Widodo justru dilancarkan oleh partai pendukung khususnya PDIP.
"KMP tidak melakukan gerakan. Yang mengkritik justru dari partai pendukung seperti Effendi Simbolon mengatakan ini presiden yang prematur. Ini menunjukan konflik diinternal PDIP," ujarnya. (SP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar