 |
| Din Syamsudin. |
Solo - WARA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai
konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri
sebagai suatu hal yang fatal. Bahkan, Din menilai kisruh KPK vs Polri merupakan
suatu kemunduran.
"Konflik antara KPK dan Polri itu sangat fatal. Itu kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia," ujar Din saat membuka Pra Kongres Umat Islam di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Sabtu (7/2).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut meminta agar kisruh antara dua institusi penegak hukum itu dihindari. "Sudah selayaknya konflik ini diselesaikan secepatnya," tegasnya.
Menurut Din, jika dibiarkan berkepanjangan konflik KPK dan Polri akan semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya akan menyita waktu yang sangat panjang bagi pemerintah.
"Ini sangat fatal, sesama penegak hukum kok malah saling membumihanguskan dan saling serang. Ini tidak boleh terjadi di negeri ini," ucapnya.
Menurut Din, muara konflik KPK dan Polri adalah saat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencalonkan yang bersangkutan sebagai Kapolri, lanjut Din, ia yakin perseteruan itu tidak akan mungkin terjadi.
"Presiden Jokowi harus segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hanya Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah ini," katanya.
"Yang lain hanya bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala negara. Keputusan utama ada di tangan Jokowi," tandasnya.
Din berharap presiden akan mengambil keputusan, apakah melantik Budi Gunawan atau tidak. Ia juga meminta agar pendukung KPK ataupun Polri bisa bersikap legowo dengan keputusan presiden.
"Kalau KPK dan Polri konflik seperti ini para koruptor yang bahagia, mereka nyanyi, di sana senang di sini senang," pungkasnya. (Merdeka.com)
"Konflik antara KPK dan Polri itu sangat fatal. Itu kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia," ujar Din saat membuka Pra Kongres Umat Islam di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Sabtu (7/2).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut meminta agar kisruh antara dua institusi penegak hukum itu dihindari. "Sudah selayaknya konflik ini diselesaikan secepatnya," tegasnya.
Menurut Din, jika dibiarkan berkepanjangan konflik KPK dan Polri akan semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya akan menyita waktu yang sangat panjang bagi pemerintah.
"Ini sangat fatal, sesama penegak hukum kok malah saling membumihanguskan dan saling serang. Ini tidak boleh terjadi di negeri ini," ucapnya.
Menurut Din, muara konflik KPK dan Polri adalah saat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencalonkan yang bersangkutan sebagai Kapolri, lanjut Din, ia yakin perseteruan itu tidak akan mungkin terjadi.
"Presiden Jokowi harus segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hanya Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah ini," katanya.
"Yang lain hanya bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala negara. Keputusan utama ada di tangan Jokowi," tandasnya.
Din berharap presiden akan mengambil keputusan, apakah melantik Budi Gunawan atau tidak. Ia juga meminta agar pendukung KPK ataupun Polri bisa bersikap legowo dengan keputusan presiden.
"Kalau KPK dan Polri konflik seperti ini para koruptor yang bahagia, mereka nyanyi, di sana senang di sini senang," pungkasnya. (Merdeka.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar