Para Tokoh Bangsa Ingatkan Jokowi, KPK Sedang Dalam Bahaya

Jokowi berangkat ke Malaysia.

Jakarta - WARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam lumpuh. Sinyal KPK lumpuh muncul setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Bambang disangka mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di MK pada 2010. Saat itu Bambang masih menjadi pengacara.

Tak hanya Bambang, polisi tengah membidik tiga pimpinan KPK lainnya dalam kasus berbeda yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Untuk ketiga pimpinan KPK itu, Polri sudah mengeluarkan sprindik.

Namun Abraham, Adnan dan Zulkarnain belum ditetapkan sebagai tersangka. Jika ketiga pimpinan KPK itu jadi tersangka, KPK bakal lumpuh.

Kondisi ini membuat prihatin para tokoh bangsa. Mereka mengingatkan agar Presiden Jokowi bertindak cepat dalam menyelesaikan kisruh Polri dan KPK. Berikut ini saran para tokoh pada Jokowi seperti dirangkum merdeka.com, Sabtu (7/2):

Mahfud: Presiden harus segera ambil tindakan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan dan tidak membiarkan serangan-serangan kepada pimpinan KPK terus berlangsung. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu menyarankan Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas buat menyelesaikan masalah ini.

"Sekarang sudah harus mengambil tindakan dan kewenangannya sebagai kepala negara, dan saran itu sudah disampaikan orang lain dan saya," kata Mahfud kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2).

Mahfud menganggap bila Presiden Jokowi hanya berpangku tangan dan membiarkan masalah ini terus bergulir, maka bisa jadi akan menimbulkan kemelut di kemudian hari. Dan menurut dia, hal itu juga bisa menyulitkan Jokowi.

"Makin lama, masalahnya makin berakumulasi dan makin sulit," cetus Mahfud.

Jangan anggap enteng gertakan pegawai KPK

Tim Independen yang berjumlah 9 anggota meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih bersikap tegas di dalam menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengaku pihaknya telah memberikan masukan-masukan kepada Presiden Jokowi.

"Ya kami sudah memberi masukan, kami harus antisipasi juga ancaman dari staf KPK itu, jangan dianggap sepele. Itu kan serius itu. Jadi masukan-masukan dari tim 9 itu sudah disampaikan, tinggal timing saja," ujar Jimly kepada wartawan di kantor DKPP Jakarta, Jumat (6/2).

Jimly mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Presiden Jokowi dari lawatannya ke luar negeri. Setelah dari luar negeri, lanjut Jimly, dimungkinkan Jokowi akan segera mengambil sikap tegas untuk mengatasi kisruh antara KPK dan Polri.

"Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan aspirasi atau kegalauan para staf di KPK itu. Bisa gawat kalau mereka betul-betul mogok, dan KPK tidak bisa kerja," tandasnya.

NU : Presiden jangan mengulur waktu

Konflik berkepanjangan KPK versus Polri membuat sejumlah pihak gerah, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Menyikapi kekisruhan ini, PBNU menggelar konferensi yang dihadiri beragam pemuka agama.

Mereka mengkritik sikap Jokowi yang lamban dalam menangani perselisihan KPK dan Polri. "Presiden harus menjadi teladan maka yang kita harapkan ketegasan dari beliau jangan mengulur waktu dan berangkat dari nurani bukan dari kepentingan apapun," tegas Ketua PBNU Said Aqil Siraj di kantornya, Jakarta, Kamis (5/2).

Said Aqil pun mendesak agar presiden segera memutuskan calon Kapolri agar tidak timbul keresahan di masyarakat.

"Sekarang bola di tangan presiden, cepat dong untuk mengangkat melantik si A dan si B kalau bermasalah ya bagaimana mengajukan lagi, supaya masyarakat jangan resah," sambung dia lagi.

Jokowi disarankan salat istikharah

MUI berharap Presiden Jokowi dapat mengambil keputusan yang benar dan berdasarkan hati nurani dalam menangani kisruh Polri dengan KPK. "Kami dorong pemerintah ambil langkah dengan meminta fatwa bukan pada MUI, tapi kepada hati nurani," ujar Ketua Umum MUI Din Syamsuddin usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2).

Din memahami Jokowi juga mempertimbangkan keputusan itu dari proses politik dan hukum. Namun, Din mengingatkan agar mantan wali kota Solo itu juga mempertimbangkannya dari hati nurani dan sanubari.

"Iya, tapi jangan abaikan (hati nurani). Politik, hukum, ekonomi sosial itu sah-sah saja tapi paling penting itu," ujarnya.

Suasana kebatinan Jokowi saat ini terlihat dilematis. Untuk itu, Din menyarankan Presiden untuk solat istikharah agar dapat menemukan keputusan yang baik dan benar.

"Kami sangat pahami suasana kebatinan, siapa pun jadi presiden, sangat dilematis, sangat berat. Tapi kami juga percaya, kalau tanya hati nurani beliau yang tahu. Kalau hati nurani, baiknya tuh di sini. Kalau sudah hati nurani, kalbu apalagi dengan istikharah," ujarnya.

SBY minta institusi Polri dan KPK diselamatkan

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY yakin Presiden Jokowi bisa menyelesaikan kisruh antara Polri dan KPK. Menurut SBY, solusi penyelesaian sudah ada dan tinggal dilaksanakan oleh Jokowi.

"Saya menilai persoalan ini tidak sangat rumit dan solusinya pun tersedia. Saya juga yakin Presiden Jokowi akan bisa mengatasinya," kata SBY lewat akun Facebook-nya, Rabu (4/2).

SBY berharap Presiden Jokowi bisa mencari jalan keluar yang pas. Dua institusi perlu diselamatkan. "Yang penting, institusi Polri dan KPK dapat diselamatkan dan bisa kembali menjalankan tugasnya, terutama pemberantasann korupsi,” ujarnya.

Kisruh Polri dan KPK semakin rumit karena bola panasnya sudah menggelinding ke mana-mana. Dua institusi saling serang sehingga kisruh terkesan sulit diselesaikan.

"Suasana bertambah tidak baik, karena kini terjadi saling serang dan buka-bukaan, tanpa diketahui mana yang benar dan mana yang tidak," ujarnya.

Jangan sampai, kisruh ini membuat rakyat tak percaya. Baik itu pemimpin, pejabat negara, penegak hukum dan partai politik akan membutuhkan kepercayaan dari rakyat.

"Hanya kebenaran dan kemudian kepercayaan rakyatlah yang akan menyelamatkan negeri ini. Semoga kita dituntun oleh Allah SWT," harap SBY.

Pada era SBY, juga pernah terjadi kegaduhan antara KPK dengan Polri. Saat itu kasus penyadapan Susno Duadji dan penetapan tersangka wakil ketua KPK saat itu, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Pada 2012 perseteruan Polri dan KPK kembali terulang. Pemicunya adalah penetapan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo oleh KPK. Salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan hendak ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan penganiayaan. Novel adalah penyidik yang menangani kasus Djoko. (Merdeka.com)