Gerindra : Kami Harus Lebih Hati-hati Dengan SBY

Jakarta – WARA - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond J. Mahesa, mengaku tak heran dengan manuver yang dipertontonkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat menemui Presiden Joko Widodo terkait rencana pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada. Menurut dia, langkah itu semakin menegaskan watak inkonsistensi SBY.

"Dulu, di masa pemerintahannya, SBY pernah merancang perubahan sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sekarang dia yang ngotot mengubah lewat perpu. Bagi saya tidak ada yang luar biasa dengan pertemuan itu. Ini kan bicara soal konsistensi. Kalau SBY tidak berubah, baru saya kaget," ujar Desmond ketika dihubungi, Senin, 8 Desember 2014.

Menurut Desmond, langkah SBY itu memaksa Gerindra untuk mengevaluasi keberadaan Demokrat. Begitu pun dengan fraksi pendukung Koalisi Merah Putih yang memiliki kecenderungan serupa. "Kami harus lebih hati-hati dengan SBY. Sejak awal kami sadar, koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, tidak ada yang ideologis," katanya.

Perpu Pilkada dikeluarkan guna menganulir sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Aturan yang dibuat menjelang akhir pemerintahan SBY itu diterbitkan menyusul maraknya protes masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung akibat pemberlakuan UU Pilkada. Nasib perpu itu akan ditentukan DPR pada masa sidang tahun 2015.

Menurut Desmond, Fraksi Gerindra akan terus berada dalam barisan fraksi yang menolak pengesahan perpu tersebut. Sikap itu dilatari oleh kajian akademik dan masukan sejumlah organisasi masyarakat yang menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak mudorotnya. "Sikap kami tidak berubah," katanya. (TEMPO.CO)