 |
| Romo Benny Susatyo |
Jakarta – WARA - Rohaniawan Romo
Benny Susatyo menilai kompromi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo
tidak menyelesaikan masalah yang terjadi antara KPK dan Polri. Pasalnya,
langkah Jokowi tidak menyentuh akar masalah.
"Keputusan Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan jadi Kapolri dan menonaktifan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad bentuk kompromi politik yang sifatnya hanya sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah sebenarnya," ujar Romo Benny kepada Beritasatu.com, Rabu (18/2).
Menurutnya, persoalan yang tampak ke publik adalah upaya kriminalisasi KPK. Presiden Jokowi, katanya, sebenarnya harus menyelamatkan KPK dari politik yang memperlemah.
"Harusnya Presiden tegas karena pola kriminalisasi yang begitu kasat mata.
Tanpa tindak tegas maka kasus seperti ini akan berulang lagi," katanya.
Rakyat, lanjut Romo Benny mengharapkan Presiden tegas menegakan moralitas publik. Pasalnya, kisruh KPK dan Polri dapat menyebabkan hilangnya moralitas publik dan keadaban publik.
"Hilangnya keadaban publik dapat menciptakan struktur sosial yang dis-order. Tanpa visi kenegarawan pemimpin, negeri ini kehilangan kesempatan memulihkan keadaban publik," tandasnya. (SP)
"Keputusan Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan jadi Kapolri dan menonaktifan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad bentuk kompromi politik yang sifatnya hanya sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah sebenarnya," ujar Romo Benny kepada Beritasatu.com, Rabu (18/2).
Menurutnya, persoalan yang tampak ke publik adalah upaya kriminalisasi KPK. Presiden Jokowi, katanya, sebenarnya harus menyelamatkan KPK dari politik yang memperlemah.
"Harusnya Presiden tegas karena pola kriminalisasi yang begitu kasat mata.
Tanpa tindak tegas maka kasus seperti ini akan berulang lagi," katanya.
Rakyat, lanjut Romo Benny mengharapkan Presiden tegas menegakan moralitas publik. Pasalnya, kisruh KPK dan Polri dapat menyebabkan hilangnya moralitas publik dan keadaban publik.
"Hilangnya keadaban publik dapat menciptakan struktur sosial yang dis-order. Tanpa visi kenegarawan pemimpin, negeri ini kehilangan kesempatan memulihkan keadaban publik," tandasnya. (SP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar