Din Syamsuddin Curiga Ada Maksud Lain Mempolisikan KPK

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin

Yogyakarta – WARA - Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengaku heran, mengapa bisa terjadi aksi mem-Polisikan semua pimpinan KPK.

Din menyampaikan kecurigaannya bahwa ada maksud lain dari aduan kelompok masyarakat tersebut.

"Kok sekarang muncul dengan masalah-masalah lama dan berlomba-lomba untuk mengadukannya. Cenderung mengungkit-ungkit. Saya sudah pesankan kalau itu dilakukan ungkit semua, kayak iklan bongkar-bongkar itu. Kalau mau ungkit semua, siapapun termasuk pejabat Polri dan pejabat lain, jangan tanggung-tanggung," kata Din.

Din Syamsuddin mengungkapkan, konflik KPK vs Polri yang bersumber dari ditetapkannya BG sebagai tersangka oleh KPK, harus bisa dihentikan dengan memutus nasib BG.

"Pilihan Presiden bisa saja tidak menghentikan masalah. Semoga keputusan ini bisa membuat semua pihak legowo," ujarnya.

Din optimistis Presiden akan segera mengumumkan nasib Komjen Budi Gunawan dengan memperhatikan suara rakyat, dari-pada suara petinggi partai.

"Presiden kan dipilih oleh rakyat, bukan partai. Maka dari itu harus memperhatikan aspirasi rakyat," ucap Din.

Sedang Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mendukung dibentuknya komite etik untuk KPK kembali, untuk mengklarifikasi tuduhan terhadap Ketua KPK Abraham Samad.

"Silakan saja bentuk Komite Etik, namun proses di kepolisian dihentikan dulu, menunggu hasil Komite Etik itu" kata Zainal.

Meski begitu, perlu dipilah-pilah apa motiv pertemuan-pertemuan Abraham Samad tersebut. Jika pertemuan itu dianggap melanggar, menggandung perjanjian yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK, maka harus diklarifikasi.

Jika memang ada pertemuan yang berangkat dari negosiasi kasus, maka hal itu sudah masuk pelanggaran pidana, termasuk permintaan jabatan tertentu yang dibarter dengan penanganan suatu kasus. (SP)