 |
| Presiden RI Joko Widodo jajal New Proton Iriz bersama Chairman Proton Mahathir Mohamad |
Jakarta - WARA - Ketua Komisi VI Ahmad Hafiz Thohir, menilai langkah
Presiden Joko Widodo dalam melakukan kerja sama pertukaran teknologi otomotif
dengan negara lain sudah benar. Namun, Jokowi kurang efektif
apabila kerja sama itu dijalin dengan Malaysia.
"Sebetulnya, langkah Jokowi kerja sama teknologi otomotif ini sudah benar namun tidak efektif. Karena salah sasaran, kenapa (harus) Proton bukan yang lebih bagus?" kata Hafiz dalam keterangannya, Minggu (8/2/2015).
Hafiz mengatakan, Proton adalah merek yang dibeli Malaysia dari Mitsubishi pada tahun 1980-an.
Jika memang Presiden Jokowi ingin mengembangkan teknologi otomotif, seharusnya dia dapat menjalin kerja sama ke negara yang memang lebih mumpuni dalam industri tersebut seperti Jepang dan Jerman.
"Dan nanti, negara akan pasti keluarkan biaya yang tidak sedikit. Ini akan kurang efisien dalam hal pembiayaan, apalagi sekarang perdagangan mobil sedang lesu," katanya.
Lebih jauh, ia mengatakan, Jokowi seharusnya dapat menghindari kerja sama yang erat dengan konflik kepentingan. Sebab, ia menyebut, ada pejabat yang memiliki saham di dalam perusahaan Indonesia yang bekerjasama dengan Proton.
"Secara etik tidak boleh lakukan kerja sama, karena di situ pasti akan ada conflict of interest. Sedangkan, kerja sama ini karena dengan Presiden maka pasti akan menggunakan keuangan negara sehingga tidak sehat," ujarnya.
Seperti diberitakan, produsen mobil nasional Malaysia, Proton, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) untuk membantu Indonesia belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobil nasional (mobnas).
Penandatanganan MoU itu disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015). Kehadiran Jokowi mengindikasikan dukungan pengembangan mobnas Indonesia oleh Proton.
Dalam sebuah pernyataan, Proton mengatakan bahwa kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan dan menjalani kerja sama dalam proyek mobnas di Indonesia. Jika penelitian menunjukkan proyek ini layak, maka perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan. (Kompas.com)
"Sebetulnya, langkah Jokowi kerja sama teknologi otomotif ini sudah benar namun tidak efektif. Karena salah sasaran, kenapa (harus) Proton bukan yang lebih bagus?" kata Hafiz dalam keterangannya, Minggu (8/2/2015).
Hafiz mengatakan, Proton adalah merek yang dibeli Malaysia dari Mitsubishi pada tahun 1980-an.
Jika memang Presiden Jokowi ingin mengembangkan teknologi otomotif, seharusnya dia dapat menjalin kerja sama ke negara yang memang lebih mumpuni dalam industri tersebut seperti Jepang dan Jerman.
"Dan nanti, negara akan pasti keluarkan biaya yang tidak sedikit. Ini akan kurang efisien dalam hal pembiayaan, apalagi sekarang perdagangan mobil sedang lesu," katanya.
Lebih jauh, ia mengatakan, Jokowi seharusnya dapat menghindari kerja sama yang erat dengan konflik kepentingan. Sebab, ia menyebut, ada pejabat yang memiliki saham di dalam perusahaan Indonesia yang bekerjasama dengan Proton.
"Secara etik tidak boleh lakukan kerja sama, karena di situ pasti akan ada conflict of interest. Sedangkan, kerja sama ini karena dengan Presiden maka pasti akan menggunakan keuangan negara sehingga tidak sehat," ujarnya.
Seperti diberitakan, produsen mobil nasional Malaysia, Proton, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) untuk membantu Indonesia belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobil nasional (mobnas).
Penandatanganan MoU itu disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015). Kehadiran Jokowi mengindikasikan dukungan pengembangan mobnas Indonesia oleh Proton.
Dalam sebuah pernyataan, Proton mengatakan bahwa kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan dan menjalani kerja sama dalam proyek mobnas di Indonesia. Jika penelitian menunjukkan proyek ini layak, maka perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan. (Kompas.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar