Di Tunggu Keberanian Jokowi Sikat Mafia Minyak dan Gas di Kepri

Presiden Jokowidodo berjanji akan membasmi Mafia Minyak dan Gas

Kepulauan Riau - WARA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan mafia Minyak dan Gas, dengan menunjuk Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Minyak dan Gas, dan menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pertamina pun akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas mafia yang ada di Pertamina Energy Limited (Petral). Dalam kajian Tim Reformasi Minyak dan Gas yang diketahui Faisal Basri menemukan awal berdirinya Petral itu ada peran keluarga Cendana diantaranya Tommy Soeharto dan Bob Hasan. Melalui Direktur Utama Pertamina baru, Dwi Soetjipto akan menindaklanjuti temuan-temuan dari Tim Reformasi Migas.

“Pertamina juga sangat butuh masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat agar mafia tersebut hilang sehingga Pertamina menjadi lebih baik,” kata Dwi.

“Langkah Pertamina yang akan melawan mafia dan melaksanakan rekomendasi  itu mendapat dukungan pengamat energi Marwan Batubara. Marwan meminta Pertamina tidak mau diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah, dan partai politik. Ia juga meminta, di bawah komando Dwi, “Pertamina tidak usah didikte terkait impor minyak darimanapun tanpa kajian yang lebih mendalam, karena dari situlah mafia yang akan ambil untung banyak,” ujar Marwan.

 

Kilang pengolahan minyak milik Pertamin

Di Kepulauan Riau yang wilayah yang juga penghasil minyak, dan merupakan wilayah perbatasan yang memiliki potensi penyimpangan Migas terbesar, salah satu contoh kasus “Abob”, seorang pengusaha Minyak Batam, atau kasus “Bentrok TNI-Brimob Batam”, juga merupakan bagian dari jaringan Mafia Migas yang selama ini belum pernah tersentuh hukum sampai tuntas.

“Kalau memang berani Pak Jokowi dan Tim Anti Mafia Migas Pimpinan Faisal Basri membasminya, memang hebat lah”, saya tahu betul “Abob” tuh sekelilingnya dikawal oleh Marinir bang”, ujar Amir warga Batam,

“Dalam kasus “Abob” pernah suatu hari ada kepala Otoritas Pelayaran di Batam tidak mau menanda tangani surat ijin berlayar kapal minyak milik Abob, eh besok pagi langsung oknum Jenderal dari Jakarta datang” dan setelah diadakan perundingan akhirnya ijin berlayar Kapal Minyak milik Abob pun diberikan, dengan imbalan sang Kepala otoritas Pelayaran tersebut mendapat setoran dengan nilai milyaran rupiah setiap bulan dari Abob, ujar Amran warga Belakang Padang,

Hal senada juga disampaikan oleh Herman warga Karimun, “Apa iya Pak Jokowi dan timnya mampu membasmi Mafia Migas di daerah kita nih yang sudah turun temurun”, ujar Herman.

Apapun alasan dan kendalanya Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan itikat dan niat baiknya untuk memperbaiki keadaan negeri ini dengan membentuk Tim Reformasi Migas, semoga jajaran di bawahnya taat aturan, yang pasti sesuai hukum positif di republik ini presiden adalah pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum seperti TNI dan Polri. (HALO KARIMUN)