Dari Lia Eden Sampai Waria Kecewa Sikap Tak Tegas Jokowi

Lia Eden dukung KPK.

Jakarta - WARA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hakim yang memimpin sidang, Sarpin Rizaldi mengatakan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK tidak sah dan tak berdasarkan hukum.

Sarpin menambahkan salah satu pertimbangan PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Budi Gunawan adalah, saat menjabat Karobinkar SSDM Polri yang merupakan pejabat eselon II, jenderal bintang tiga tersebut bukan pejabat negara dan tidak termasuk dalam objek yang diatur dalam UU KPK.

Namun demikian, tak semua permohonan Komjen Budi diterima oleh Hakim. Separuh dari permohonan Komjen Pol Budi ditolak.

"Menolak seluruh eksepsi termohon dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon," kata Hakim Sarpin dalam sidang vonis praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Buntut dari putusan PN Jakarta Selatan, dukungan terhadap KPK mengalir deras dari beragam kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, komunitas Lia Eden, hingga waria. Mereka menyayangkan kemelut di dua tubuh penegak hukum yang berawal dari penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.

Lia Eden prihatin dengan Jokowi

Komunitas Lia Eden menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsim (KPK). Hal ini dilakukan dalam bentuk partisipasinya karena prihatin dengan kondisi hukum yang terjadi di Indonesia.

"Kami dari komunitas Eden datang ke KPK untuk menyatakan keprihatinan masalah hukum di Indonesia," kata Lia Aminuddin yang biasa disapa Lia Eden, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2).

17 anggota Lia Eden yang mengenakan baju serba putih itu mendatangi lembaga antirasuah guna memberikan doa. Menurut mereka, kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri hanya bisa diselesaikan oleh sang pencipta.

"Kami tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hukum di Indonesia kecuali Tuhan. Maka dari itu kami datang dan berdoa kepada Tuhan turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.

Selain itu, Lia yang merupakan pimpinan komunitas ini menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mengambil sikap terkait kisruh KPK vs Polri. Menurutnya, Jokowi mengalami dilema politik.

"Saya cuma prihatin dengan presiden yang begitu baik, merakyat dan berusaha untuk menyelesaikan masalah Indonesia tapi ya terjepit dengan masalah dilema politik," tandasnya.

Mahasiswa Serang desak Jokowi tidak lantik BG

Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 melakukan aksi unjuk rasa dengan tidur di jalan, menanggapi Gugatan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Komjen Budi Gunawan dikabulkan hakim Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan Sarpin Rizaldi. Para mahasiswa selain tidur di Jalan, di sertai dengan orasi yang menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Jendral Soedirman, Kota serang.

Aksi tersebut berlangsung tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian. Selain melakukan orasi, mereka melakukan aksi tidur di jalan sebagai simbol kekecewaan terhadap upaya pelemahan KPK.

"Hari ini KPK di coba dilemahkan, itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia, dan kemunduran hukum di Indonesia sendiri," kata Rosyid salah satu Mahasiswa.

Mahasiswa juga berharap agar presiden Jokowi tidak melantik BG menjadi kapolri. "Kami berharap Presiden Jokowi tidak melantik BG menjadi Kapolri, karena ini bentuk pelemahan pemberantasan korupsdi yang dilakukan oleh KPK selama ini," salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Waria kecewa karena Jokowi tidak tegas

Semua pihak kini menanti sikap Presiden Joko Widodo soal status Komjen Budi Gunawan akan dilantik atau tidak sebagai Kapolri. Sebab hari ini, Hakim Sarpin Rizaldi sudah mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Komjen Budi terhadap KPK karena tak terima dijadikan tersangka.

Masalah ini rupanya menjadi perhatian kaum transgender yang tergabung di Sanggar Waria Remaja (SWARA) Arus Pelangi. Saat berunjuk rasa di depan Balai Kota, mereka mengkritik sikap Jokowi sebagai Presiden yang dianggap tak tegas.

"Aku kecewa sama Jokowi, jelas-jelas sudah tahu faktanya gimana, tapi mereka malah membebaskan pihak yang bersalah," ucap seorang transgender bernama Vina kepada merdeka.com di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/2). (Merdeka.com)