 |
| Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kiri) menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku. |
Jakarta
- WARA - Presiden Joko Widodo
diminta untuk berani mengambil langkah ekstrem jika PDI-P dan koalisi
pendukungnya tetap memaksakan Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, dalam posisi ini, Jokowi harus mendengar suara publik dan menjaga harapan warganya untuk memiliki pemerintahan yang pro rakyat dan lembaga penegakan hukum yang kredibel.
"Jokowi dipilih rakyat, bukan dipilih massanya PDI-P atau Nasdem. Oleh karena itu, rakyat yang harus didahulukan oleh Jokowi," tuturnya saat dihubungi, Jumat (23/1/2015).
Ray bahkan mendorong Jokowi untuk tetap berani dan tegas meski pembatalan pelantikan Budi akan berimbas besar pada pemerintahannya. Setidaknya, kini telah ada suara-suara digunakannya hak interpelasi oleh DPR jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi.
"Jokowi harus ambil keputusan berani walau akan berhadapan sama interpelasi, impeachment. Taruhlah diinterpelasi, di-impeachment, kalaupun jatuh, jatuh sebagai pemimpin yang terhormat. Itu lebih baik dari pada tetap berkuasa tapi kehormatannya hancur," tandas Ray.
Sebelumnya diberitakan, Bambang ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1/2015). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie mengatakan, penangkapan Bambang Widjojanto dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Menurut Ronny, penangkapan itu terkait pilkada pada tahun 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Bambang dibebaskan, Sabtu (24/1/2015) dini hari, tetapi publik telanjur mencium adanya upaya Polri untuk menggembosi KPK.
Tudingan pada Polri itu muncul karena penangkapan Bambang dilakukan saat KPK sedang memroses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Budi adalah calon Kapolri yang pelantikannya ditunda oleh Presiden Joko Widodo karena status tersangkanya. (KOMPAS.com)
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, dalam posisi ini, Jokowi harus mendengar suara publik dan menjaga harapan warganya untuk memiliki pemerintahan yang pro rakyat dan lembaga penegakan hukum yang kredibel.
"Jokowi dipilih rakyat, bukan dipilih massanya PDI-P atau Nasdem. Oleh karena itu, rakyat yang harus didahulukan oleh Jokowi," tuturnya saat dihubungi, Jumat (23/1/2015).
Ray bahkan mendorong Jokowi untuk tetap berani dan tegas meski pembatalan pelantikan Budi akan berimbas besar pada pemerintahannya. Setidaknya, kini telah ada suara-suara digunakannya hak interpelasi oleh DPR jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi.
"Jokowi harus ambil keputusan berani walau akan berhadapan sama interpelasi, impeachment. Taruhlah diinterpelasi, di-impeachment, kalaupun jatuh, jatuh sebagai pemimpin yang terhormat. Itu lebih baik dari pada tetap berkuasa tapi kehormatannya hancur," tandas Ray.
Sebelumnya diberitakan, Bambang ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1/2015). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie mengatakan, penangkapan Bambang Widjojanto dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Menurut Ronny, penangkapan itu terkait pilkada pada tahun 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Bambang dibebaskan, Sabtu (24/1/2015) dini hari, tetapi publik telanjur mencium adanya upaya Polri untuk menggembosi KPK.
Tudingan pada Polri itu muncul karena penangkapan Bambang dilakukan saat KPK sedang memroses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Budi adalah calon Kapolri yang pelantikannya ditunda oleh Presiden Joko Widodo karena status tersangkanya. (KOMPAS.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar