Gaji Guru Honor di Palembang Rp 300 Ribu per Bulan

ILUSTRASI: Anggota Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung menggugat lewat unjuk rasa di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Rabu (26/11/2014). Mereka menuntut agar dana hibah untuk 20.497 guru honorer Kota Bandung sebesar Rp 62 Miliar yang disalurkan melalui FKGH Kota Bandung segera dicairkan.

Palembang – WARA,

Tercatat sebanyak 8000 guru honor baik sekolah negeri dan swasta di kota Palembang masih berinsentif minim . Kepala Disdikpora kota Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan, salah satu masalah dalam dunia pendidikan yakni insentif para guru honor yang masih miris.

“Saya merasa miris melihat gaji guru honor yang hanya Rp 300 ribu perbulan,” ujarnya, usai acara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke 21 dan HUT PGRI ke 69 di Sriwijaya Promotion Center,Kamis (27/11).

Ia mengatakan guru honor haruslah dihargai sebagai dasar ketenagakerjaan yang mengabdikan dirinya sebagai seorang guru dalam membangun bangsa. “Masih banyak sekali jumlah guru honor yang ada baik di kota Palembang maupun Sumsel,” kata dia.

Dengan mengandalkan gaji sebesar Rp 300 ribu per bulan dan belum ditambah dengan transfortasi dan biaya yang lainnya itu tak cukup membiayai kesejahteraan guru. “Untuk UMR kota Palembang saja sudah diatas Rp 1 juta dan guru honor khususnya hanya Rp 300 ribu per bulan yang setiap hari mereka kerja,” tambah dia.

Karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah pusat maupun kota dan daerah mampu mencurahkan perhatiannya kepada kesejahteraan guru khususnya guru honor. “Kami meminta pemerintah pusat maupun kota dapat meningkatkan insentif guru,” kata dia.

Walaupun memang, sebelumnya walikota sudah meningkatkan insentif gaji guru honor akan tetapi baru sebanyak 321 guru pinggiran dan sekolah kecil.

“Tahun depan kita meminta agar program sekolah gratis, kuliah gratis dapat juga memperhatikan kesejahteraan guru di dalamnya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki mengatakan program sekolah gratis sudah berjalan dengan baik di Sumsel. “Masih banyak permasalahn yang ada di dunia pendidikan,” kata dia.

Gedung sekolah dan fasilitas yang ada di kota Palembang itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota, namun pemerintah provinsi akan membantu apa yang menjadi kekurangan dan hambatan supaya pendidikan yang ada dikota palembang tidak ada kendala ini yang diharapkan.

“Pembangunan gedung sekolah maupun perbaikan gedung sekolah yang kurang layak untuk anak-anak didik ini merupakan pioritas baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota,jadi kita sama - sama memperhatikannya supaya nantinya akan menjadi betul - betul maju,berprestasi serta kondisi sekolah - yang ada menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya. (TRIBUNSUMSEL.COM)