Bangun Satu Peternakan Sapi di NTT, DKI Anggarkan Rp 45 Miliar

Ilustrasi sapi potong untuk persediaan daging.

Jakarta - WARA - Melihat pasokan daging sapi di Jakarta tak mampu memenuhi kebutuhan daging sapi warga Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun banyak peternakan sapi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk satu peternakan sapi, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sekitar Rp 45 miliar. Rencananya, peternakan sapi akan dilakukan bekerja sama dengan peternak sapi lokal di NTT.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan pasokan daging di DKI Jakarta masih sangat kurang memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta yang mencapai 160 ton per hari. Atau kebutuhan daging sapi dalam satu tahun mencapai 58.400 ton per tahun.

“Pasokan daging sapi di DKI itu, jumlahnya masih sangat kurang. Makanya tadi dalam pertemuan dengan PD Dharma Jaya, dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan daging sapi. Karena kalau kita lihat, pasokan daging dari mana-mana susah dapatnya,” kata Catur di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (20/2).

Intinya, lanjut Catur, Pemprov DKI sedang mencari cara bagaimana mengembangkan ketersediaan daging sapi bagi warga Jakarta melalui kerja sama dengan Provinsi lain. Salah satu yang direncanakan adalah kerja sama dengan NTT.

“Di sana (NTT) diharapkan akan dibuka lahan peternakan milik DKI Jakarta. Kita kerja sama dengan peternak sapi NTT. Tapi dengan menggunakan proses dan pentahapan yang modern,” ujarnya.

Untuk satu kerja sama peternakan sapi dengan peternak sapi NTT, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 45 miliar. Sedangkan Pemprov DKI ingin membuka sebanyak mungkin peternakan sapi di NTT. Supaya ketersediaan daging sapi di Jakarta dapat terpenuhi.

“Kalau sekarang kan kita lihat ketersediaan daging sapi menurun. Kebutuhan terus meningkat. Karena ketersediaan hewan sapi di Jakarta sangat rendah,” tuturnya.

Anggaran sebesar itu, paparnya, akan digunakan untuk pembelian lahan, pembangunan fasilitas, serta pembelian bibit sapi. Namun sebelumnya peternakan dibangun, Pemprov DKI akan melakukan kajian yang dibantu oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kajian dilakukan terkait pembiayaan yang diperlukan.

Masterplan peternakan sapi Jakarta di NTT saat ini sedang disusun oleh LIPI. Dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara LIPI dan Pemprov DKI.

“Kerja sama nanti, tanah disediakan NTT bekerja sama dengan warga. Kemudian sapi-sapi di sana juga dikerjasamakan ke kita. kita akan mulai dari pembibitan, feeding, pengembangan dan pembesarannya, termasuk pengangkutannya ke Jakarta. Langsung ke Dharma Jaya tidak lagi ke pedagang. Ini mengurangi banyak biaya,” jelasnya.

Pada prinsipinya, Pemprov NTT sudah menyetujui rencana pembukaan lahan ternak sapi milik DKI. Bahkan, Pemprov NTT siap menyediakan tanah sebanyak yang diinginkan Pemprov DKI Jakarta.

“Dia (Pemprov NTT) mengatakan berapa keinginan Jakarta. Pada prinsipnya, mereka sanggup kok,” tuturnya.

Agar kerja sama itu bisa terealisasi Pemprov DKI Jakarta akan memberikan Penyertaan Modal pemerintah (PMP) kepada PD Dharma Jaya. Rencananya PMP untuk PD Dharma Jaya akan diajukan pada APBD Perubahan mendatang. Pasalnya pada APBD 2015 hanya ditetapkan tiga BUMD saja yang mendapatkan PMP, yakni PT MRT, PT Transjakarta, dan PT Bank DKI. (BS)