Kamis, 22 Januari 2015

PDI-P Beberkan Ambisi Samad Jadi Wapres


Plt. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memakai topi dan masker saat menyampaikan konferensi pers menanggapi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad.
Jakarta – WARA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad membantah tuduhan bahwa dirinya pernah bertemu dan melobi sejumlah elite PDI-P untuk menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.
 
Bantahan itu disampaikan Abraham Samad sesaat setelah sebuah tulisan muncul di blog Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad." "Ini hanya fitnah," Abraham Samad ketika dikonfirmasi.

Terhadap bantahan Ketua KPK itu, Plt. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun angkat bicara.

Hasto bercerita bahwa tiga tokoh antikorupsi, salah satunya Caudry Sitompul, mendatangi KPK untuk menyampaikan laporan soal dugaan pelanggaran etik oleh seorang komisioner KPK. 

Hal itu berdasarkan sebuah artikel di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad." Ketika dikonfirmasi, kata Hasto, Abraham Samad mengatakan itu fitnah.

"Saya menyatakan sebagian besar cerita di blog itu soal Abraham Samad adalah benar. Memang pertemuan itu terjadi di antara petinggi parpol, baik PDI-P maupun parpol lain yang mengusung Jokowi, dengan Samad. Itu intens, saya sendiri menjadi saksi ketika pertemuan dilakukan. Termasuk ada saksi yang sekarang jadi menteri," kata Hasto dalam konferensi pers di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (22/1).

"Kami tegaskan bahwa bila Samad bilang itu fitnah, itu tak betul. Itu kebenaran yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan publik," kata Hasto.

Hasto melanjutkan, pihaknya merasa penting untuk mengklarifikasi hal itu demi mengembalikan spirit pemberantasan korupsi sebagai intisari spirit reformasi 1998.

Hasto mengatakan, KPK adalah anak kandung reformasi, dimana PDI-P yang mendorong pembentukannya. Bahkan pimpinan pansusnya saat itu PDI-P, dan UU-nya ditandatangani oleh Ibu Megawati sebagai Presiden.

"Maka layak bila kita ingin memastikan KPK dipimpin putra putri bangsa dengan sikap negarawan, yang mendahulukan etika dalam melaksanakan tugasnya dibanding kepentingan pribadi. Kami ingin komisioner KPK mengedepankan hukum yang berkeadilan, menaati hukum acara di KPK, demi berantas korupsi, bukan demi kepentingan pribadi," beber Hasto..

Dia menegaskan pengakuannya itu tak ada kaitan dengan KPK sebagai institusi.

"Tapi ini kritis pada pimpinan dan komisioner KPK sebagaimana kita kritisi Presiden dan DPR," ujar Hasto. (SP)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar