Politisi Demokrat: Presiden Jangan Ikut Membuat DPR Sakit

Anggota DPR Komisi III Benny K Harman berdiskusi dalam acara peluncuran buku berjudul Akal Akal Akil di Jakarta, Selasa (25/11/2014). Buku yang membahas sejumlah hal mengenai kasus korupsi mantan Ketua MK Akil Mochtar tersebut ditulis oleh Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanurejo.

Jakarta – WARA,

Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapi ringan surat edaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan sementara para menteri menghadiri rapat-rapat di DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, parlemen tidak dirugikan dengan sikap Pemerintah tersebut.

“Yang butuh DPR itu kan Presiden. DPR itu wakil rakyat, dipilih rakyat untuk melaksanakan kekuasaannya. Jadi yang butuh DPR itu adalah presiden,” ungkap Benny usai menjadi pembicara pada Peluncuran Buku “Akal Akal AKil”, karya seorang Jurnalis Kompas, Budiman Tanuredjo, Selasa (25/11/2014) di Gedung Peradi Grand Slipi Tower, Jakarta.

Karena itu, Politisi Demokrat ini meminta kepada presiden Jokowi tidak ikut memperkeruh polemik yang ada di parlemen.

“Jadi kalau DPR sakit, presiden juga ikut sakit. Oleh karena itu, presiden jangan ikut membuat DPR sakit. Karena kalau DPR sakit, dia juga akan kena dampaknya,” tegas Benny.

Sebelumnya saat bertemu wartawan di sela-sela rapat koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/11/2014), Presiden Jokowi mengatakan, munculnya larangan dari dirinya kepada para menteri untuk memenuhi undangan DPR-RI itu berkenaan dengan konflik yang terjadi di DPR.

“Kalau kita datang nanti keliru, datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai, baru silakan,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, bahwa para menterinya baru bekerja selama sebulan, sehingga tidak tepat jika sudah harus bertemu DPR.

“Kan baru sebulan kerja. Manggil-manggil untuk apa? Sekali lagi kerjanya baru sebulan. Manggil apanya?” kata Jokowi dengan nada bertanya.

Meski demikian, Presiden Jokowi mempersilahkan para menterinya memenuhi undangan rapat DPR,  jika konflik yang terjadi di DPR sudah rampung.

“Karena menteri-menteri kabinet kerja juga baru bekerja dalam satu bulan, jelas belum ada ukuran yang bisa diperdebatkan,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemanggilan bisa saja kalau memang urusan internal DPR sendiri sudah selesai. Dan waktu kerja menteri sudah layak untuk diukur dalam periode yang pantas.

“Dalam melaksanakan tata negara kita juga harus menggunakan akal sehat,” tegas Jokowi.

Presiden berharap, DPR bisa bisa segera menyelesaikan problem internal secepatnya, agar pihak eksekutif tidak bingung dalam proses komunikasi politik dengan DPR. (TRIBUNNEWS.COM)