Nusantara

Wabub Bolmong Selatan Bakal Nahkodai Daerah Panipi Raya – Gorontalo

Bolmong-WN,

Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel–Sulut) Drs. Samsul Bahri Badu, rencananya bakal diangkat menjadi Pjs. Bupati dicalon Kabupaten Panipi Raya, Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan Bupati Hi. Herson Mayulu. S.IP, di sela–sela kata sambutannya saat pimpin apel perdana Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (04/08/14) minggu lalu di halaman Kantor Bupati, Panango.

Hal ini diungkapkan Herson Mayulu sesuai permintaan presidium pemekaran Panipi Raya, maka Drs. Samsul Bahri Badu diusulkan untuk menjadi Bupati bakal calon daerah tersebut. Hal berdasakan penilaian masyarakat dan presidium pemekaran, bahwa Wabub Bolsel paling layak memimpin dan menjadi Bupati di daerah Panipi Raya, yang merupakan calon daerah baru pemekaran dari Gorontalo Utara, ”Kita do’akan saja agar terlaksana, menjadi suatu kebanggaan kami dari Bolsel kalau pak Wabub bisa menjadi Bupati di daerah lain dan mudah–mudahan bisa tercapai,“ujar Mayulu.

Menanggapi hal tersebut Wabub Badu mengiyakan akan hal tersebut, namun masih menunggu tahapan pemekaran. “Iya memang ada permintaan dari masyarakat dan presidium akan tetapi belum pasti kapan, harus diapresiasi permintaan masyarakat sangat antusias karena faktor kedekatan emosional keluarga di sana dan kedekatan presidium, selama itu permintaan masyarakat di sana Insya Allah akan saya penuhi jika hal ini terwujud,”kata Badu. 

Wabub juga menambahkan, jika masyarakat di sana menginginkan, maka dirinya akan bertarung untuk Pilkada Bupati ketika selesai menjabat Pjs nanti,” tandasnya (Fent/Wandy)

 

Diduga Memiliki Ilmu Hitam, Rumah R Simarmata Dirusak Massa

2014-07-12

Simalungun Panombean, -  Warga panombean rusak dan bakar rumah janda R boru simarmata. Sangat disayangkan, hanya karena termakan isu begu  ganjang ( ilmu hitam-red ) warga Huta Sirogit, Nagori Marjandi Pisang, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun,  Sabtu (12/7/2014), sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi, tega membakar rumah E br Simamata yang tak lain adalah tetangga mereka sendiri.

Beruntung, janda yang bekerja sebagai petani itu berhasil selamat dari amukan warga dan kini diamankan di pihak Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, tudingan bahwa korban (E br Simarmata) memelihara begu ganjang sudah dimulai sejak tahun 2000 lalu. Bahkan, korban sempat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Simalungun terkait kasus itu. Namun karena tak terbukti, akhirnya korban dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah.

Namun, isu tersebut kembali disematkan warga kepada korban seiring adanya 2 orang pemuda di desa itu yang dinilai mati secara tak wajar. "Inang itu, uda lama dicurigai memelihara begu ganjang. Dia juga sempat di proses di Pengadilan terkait hal itu. Nah, mungkin kemarahan warga memuncak seiring adanya kematian 2 pemuda yang dianggap tak wajar," ujar Sinaga, warga sekitar.

Saat ini, tambah Sinaga, setidaknya 38 orang warga saat ini diamankan pihak Kepolisian terkait kasus ini. "Secara pribadi, saya tidak setuju dengan sikap yang dipertontonkan warga. Namun, saya tidak punya kekuatan atau kompetensi untuk mencegah amukan warga tadi malam," akunya

Di lokasi Kejadian, Camat Kecamatan Panombean Panei,menyayangkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh warganya. Oleh sebab itu, rencananya besok Minggu (13/7/2014) pihaknya bersama unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan(Muspika) Panombean Panei akan mengumpulkan warga dan tokoh masyarakat untuk memberikan pembinaan kepada warga agar tidak melakukan berbagai tindakan anarkis. ( hendi siadari )

Pelayanan Di Puskesmas Rajapolah Kurang Maksimal

2014-07-13

 

Tasikmalaya, – Baru-baru ini terjadi di salah satu Puskesmas di Tasikmalaya tepatnya di Kec. Rajapolah kampung Panembong, Kab. Tasikmalaya, salah seorang pasien yang seharusnya segera mendapatkan suntikan atau obat ATS tidak tertangani sampai meninggal dunia.

Sungguh ironis di jaman modern seperti ini perawatan pasien miskin selalu mendapatkan perawatan tak maximal. Lain bila yang datang pasien berduit sudah pasti di dahulukan.

Sampai berita ini diturunkan kami mencoba mewawancarai salah seorang dokter berinisial AN yang mana di sebut-sebut sebagai dokter yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut. Juga menghadirkan kepala puskesmas tersebut yang berinisial EK.

Dari hasil wawancara kami dengan dr.AN dan kepala puskesmas yang berinisial EK kami mendapatkan jawaban yang pastinya ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan meninggalnya salah seorang pasien kecelakaan, karena terlambat mendapatkan obat ATS.

Hingga berita ini kepala dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya, belum dapat dimintai tanggapannya.

Dengan adanya kejadian tersebut mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk semua puskesmas di bidang pelayanan kesehatan juga para dokter yang bertugas untuk bisa menghargai nyawa setiap pasiennya.**

BEM USI : Bukan Rektor Yang Dicopot Tapi Pembina Harus Diganti

2014-07-13

Santar-   Majelis Partuhaon Nabolon (MHN) Partuha Maujana Simalungun (PMS) yang pengurusnya ada dua mantan Menteri (Cosmas Batubara dan Bungaran Saragih) kami nilai ‘gagal’ mendamaikan konflik dua kubu elit yang bertikai di USI. Sesuai Rilis yang di terima www.indofakta.com.

Bagaimana tak kami tuding mereka telah gagal ? Karena, kehadiran MHN seyogyanya kami harapkan mampu menyejukkan konflik yang semakin memanas di USI, tapi kenyataannya malah membuat keputusan yang tak kami inginkan, yaitu ‘mencopot’ Rektor dan Pengurus Yayasan USI. Keputusan ini juga kami nilai tak rasional, sebab yang dicopot itu statusnya telah diakui pemerintah melalui Kopertis dan Dirjen AHU Kemenkumham.

 

Kami mahasiswa USI khususnya yang pro kebenaran atau patuh serta taat pada peraturan dan keputusan hukum menjadi resah bukan kepalang. Karena keputusan ini kami nilai telah melabrak peraturan internal USI, melabrak legitimasi pemerintah dan juga melabrak UU dan melabrak keputusan hukum yang berkekutan hukum tetap, dan menjadi sangat berpotensi melahirkan konflik yang lebih parah. Akibatnya, kami mahasiswa akan kembali tetap jadi korban yang tak berkesudahan karena ada kekhwatiran situasi akan makin keruh.

 

Pernyataan ini kami sampaikan setelah kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USI dan sejumlah perwakilan mahasiswa dari seluruh Fakultas mendengar dan mendapatkan informasi mengenai keptusan Pembina dan MHN itu pada hari Sabtu (12/7/2014) setelah Pembina dan MHN selesai rapat mengambil keputusannya sore hari.

 

Keterangan pers BEM dan mahasiswa USI ini sebagai sikap kekhawatiran kami atas kemungkinan besar akan terjadinya lagi konflik baru yang lebih parahr, setelah mendengar keputusan hasil rapat MHN PMS dan 9 Pembina USI yang berlangsung hari Sabtu (12/7/2014) mulai pukul 10.30 Wib hingga menjelang sore di salah satu ruang kantor USI di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar.

 

Adapun keputusan/kebijakan rapat Pembina dan MHN yang kami dengar adalah, mengangkat Salmon Sinaga sebagai Ketua Pengurus Yayasan USI, Amsar Saragih sebagai Sekretaris dan Muden Saragih sebagai Bendahara. Kemudian mengangkat dua orang PLt Rektor, yaitu Marlan (PR1 dari kubu Polentyno) dan Tuty Nasution (PR1 dari kubu Masdin Saragih). Keputusan bagi kami sebagai pertanda, bahwa Rektor USI Prof Amrin Saragih yang sah (diakui Kopertis) dan Rektor USI Drs Hisarma Saragih MHum yang ditolak Kopertis sama-sama disingkirkan.

 

Padahal sebelum rapat Pembina USI bersama MHN PMS itu berlangsung Sabtu (12/7/2014), BEM USI bersama perwakilan mahasiswa dari seluruh perwakilan Fakultas telah menyampaikan masukan-masukan kepada Pembina melalui Surat Pemberitahuan N0: 250/BEM-USI/PS/VII.2014 tanggal 11 Juli 2014 sifatnya penting. Surat itu ditembuskan kepada Ditjen Dikti cq Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh, Dirjen AHU Kemenkumham di Jakarta, dan Rektor USI Prof Amrin Saragih MA.PhD.

 

Surat tersebut ditandangani BEM USI Pontas Daniel Napitupulu dan perwakilan mahasiswa terdiri dari Johannes Sembiring (FKIP), Lenni Sinaga (Fak.Ekonomi), Rado Purba (Fak.Pertanian), Agustian Tarigan ((Fak.Teknik) dan Federiq Rangkuti (Fak.Hukum).

 

Adapun inti isi surat itu, kami mahasiswa berpandangan perdamaian adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik USI, tapi perdamian itu membutuhkan ketulusan hati untuk saling memaafkan dengan cara melupakan seluruh kesalahan masing-masing pihak yang berkonflik, dan tentu kebijakan dalam perdamaian yang diambil Pembina tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di NKRI dan tidak bertentangan dengan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap demi mencegah terjadiny alagi konflik baru di lingkungan Yayasan USI.

 

Dan terakhir, harapan kami para mahasiswa dengan perdamaian itu hak-hak seluruh mahasiswa tidak terabaikan agar penderitaan mahasiswa tidak semakin parah akibat selama ini menjadi korban keganasan dari petinggi-petinggi di Yayasan USI.

 

Kenyataannya, semua peraturan yang berlaku dan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dilabrak para Pembina dan MHN yang mengambil keputusan rapat.

 

Kami berkesimpulan, keputusan Pembina dan MHN itu tidak bisa kami terima karena tidak ada dasar hukumnya. Kami mengangkap itu sebagai keputusan yang sewenang-wenang tanpa mau mepertimbangkan peraturan dan hukum yang berlaku.

 

Kami bersama tokoh pemuda Simalungun, Rado Damanik menegaskan, tidak akan pernah mengakui yang namanya MHN termasuk kehadirannya memediasi perdamaian di USI.

 

Alasan kami, kaerna sejak awal sudah ada kesepakatakan antara tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Simalungun, bahwa tidak boleh lebih dari satu organisasi kepemudaan etnik Simalungun kecuali HIMAPSI, demikian juga organisasi hapartuhaon maujana tidak boleh lebih dari satu, yang diakui hanya Partuha Maujana Simalungun (PMS).

 

Kesepatan itu memang tidak tertulis, tapi berlaku dan menjadi keputusan sakral yang sangat dihormati seluruh penduduk Simalungun. Inilah keblihan Simalungun dibanding daerah lainnya yang ada di Indonesia sebagaimana dijelaskan bang Rado Damanik kepada kami.

 

Kami juga mengecam dan mengkritisi kehadiran MHN, bagaimana mau menjadi organisasi hapartuhaon yang baik kalau itu adalah produk dari perpecahan. Dan  kenapa ketika Cosmas Batubara dan Bungaran Saragih masih menjabat sebagai Menteri tidak pernah berbuat untuk USI, tapi setelah tidak aktif lagi malah mencampuri USI dan hasil campurtangannya pun malah melukai hati kami para mahasiswa, melukai hati para dosen, melukai hati Pengurus Yayasan dan Rektor yang sah?

 

Kami menilai, semua ini terjadi karena ketidakmapuan 9 Pembina USI untuk menjadikan USI sebagai Universitas yang semakin baik dan maju. Mereka bukannya member kontribusi untuk memajukan USI sebaliknya malah ‘menghancurkan USI’.

 

Jadi menurut kami, bukan Rektor dan Pengurus USI yang dicopot, tapi yang perlu dicopot dan segera diganti adalah seluruh Pembina USI. Karena sejauh ini, tak pernah ada kontribusi yang kami dengar mereka berikan kepada USI, sebaliknya malah menggerogoti USI dan belakangan ingin merusak dan menghancurkan USI.

Konflik Jabar Didominasi SARA

Senin, 14 Juli 2014

Bandung,  Provinsi Jawa Barat rawan konflik bernuansa SARA (suku, agama, dan ras). Berdasarkan data dari Kemenkopolhukam, dari 69 potensi konflik di Jabar, 45 di antaranya berlatarbelakang SARA.

Bahkan, dibanding provinsi lain, konflik yang bernuansa agama di Jabar cukup potensial. Sekretaris Menkopolhukam Langgeng Sulistiono mengatakan, untuk mengantisipasinya, perlu dilakukan sejumlah pembinaan terpadu pada titik-titik yang dianggap rawan.

Pembinaan tersebut dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari semua aparatur setempat. Dengan begitu, dirinya meyakini, permasalahan apa pun bisa diselesaikan secara komprehensif.

"Kalau hanya diatasi kepolisian, bisa timbul lagi. Kenapa? Karena akarnya tidak tuntas,' kata Langgeng seperti yang dilansir Radar Bandung (Grup JPNN.com), Senin (14/7).

Langgeng pun menyayangkan kondisi yang terjadi di Jabar karena belum semua kabupaten/kota memiliki tim terpadu untuk mengantisipasi konflik tersebut. Saat ini, kata dia, baru 17 kabupaten/kota di Jabar yang sudah memiliki tim terpadu secara formal.

'Mungkin belum tahu kejelasannya seperti apa. Tapi biasanya terkait anggaran juga, karena sangat sensitif. Tapi tidak boleh begitu, karena tim terpadu ini untuk mendorong daerah agar tertib dan aman,' katanya.

Selain menuntut daerah agar membentuk tim pembinaan terpadu, pihaknya mengaku terus melakukan pembinaan agar seluruh daerah bisa segera membentuk tim terpadu, di samping untuk menekan potensi kerawanan yang ada. 'Kami datang ke sini untuk asistensi, supaya jangan ragu membentuk tim terpadu,' katanya.

Lebih lanjut Langgeng katakan, selain tim terpadu yang harus dimiliki, menurutnya kabupaten/kota pun harus mempunyai peta kerawanan. Ini dikarenakan setiap daerah memiliki peta kerawanan yang berbeda.

"Peta kerawanan ini penting," katanya. Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, rasa aman menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, hal ini harus menjadi prioritas utama, yakni dengan mengantisipasinya sejak dini. "Kalau kategori kejadiannya sedang, maka antisipasinya harus satu level di atasnya. Keamanan sangat penting, jangan diabaikan," katanya. (agp)

Jokowi Kalah Lawan Prabowo Di Banten, Rano Karno Ditagih Janji Mundur

• 

Serang, - Janji Rano Karno untuk mundur dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Banten jika pasangan capres cawaprens Jokowi-JK kalah di Provinsi Banten, kini ditagih oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten.

Sebab berdasar hasil hitung cepat sejumlah lembaga suvey diantaranya RRI, SMRC dan beberapa lembaga survey lain, perolehan suara pasangan Jokowi-JK di Banten kalah dari pasangan Prabowo-Hatta.

RRI misalnya dalam hitung cepatnya pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara 56,93 persen di Banten sementara Jokowi JK 43,07 persen. Selain itu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dalam quic countnya menyatakan Prabowo-Hatta memperoleh 56,5 persen suara di Banten sementara Jokowi-JK 43,5 persen.

"Sudah pasti Jokowi-JK kalah suara di Banten. Karenanya dia harus tepati janji untuk mundur," kata Muchtar Ansoru, pengurus koordinati cabang PMII Provinsi Banten, saat dihubungi Warta Kota, Sabtu (12/7/2014).

Menurut Muchtar pihaknya akan melakukan somasi atas Rano Karno jika tidak menepati janjinya mundur sebagai Plt Gubernur Banten, dalam beberapa hari ini.

"Kami akan segera melakukan konsolidasi dan menggelar aksi guna menagih janji kepada Rano Karno. Sebab sikapnya yang tidak serius atas janjinya bukan sikap negarawan," kata Muchtar. Ia berharap Rano Karno menunjukkan bahwa dirinya mau menepati janjinya dengan melepas jabatannya saat ini yang menjadi Plt Gubernur.

Karena, kata Muchtar, sudah beberapa kali janji Rano untuk mundur dalam beberapa hal lain, tidak ditepati. "Jika mentalitas pemimpin yang munafik seperti ini dipertahankan, maka Banten bakalan kacau. Jangan-jangan dia juga sekadar saat menyatakan akan membangun Banten menjadi lebih maju," ujarnya.

Sementara Rano Karno sendiri saat ditanya wartawan atas janjinya itu pernah menyatakan tidak akan mundur walau Jokowi-JK kalah di Banten. Alasannya, kata Jokowi-JK menang secara nasional. "Bagaimana saya mau mundur. Walau kalah di Banten, pasangan Jokowi-JK menang secara nasional," katanya waktu itu.

Sebelumnya Rano Karno pernah berjanji hal yang sama atas dua hal berbeda. Pertama, Rano Karno berjanji mundur dari Plt Gubernur Banten jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Banten 2013, tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Walau BPK menilai APBD Banten 2013 under disclaimer, Rano enggan menepati janjinya. Alasannya saat itu, ia tidak diberikan kewenangan oleh Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah, mengurusi APBD Banten.

Kedua, Rano Karno pernah menyatakan akan mundur dari Plt Gubernur Banten, karena saat ia menjabat tidak diberikan delegasi kewenangan apapun dari Atut sebagai Gubernur Banten non aktif. Janji Rano itu dikatakannya kepada Dedi Gumelar atau Miing yang mengungkapkan janji Rano itu kepada media massa.

Dan yang terakhir, Rano Karno juga berjanji akan mundur jika suara pasangan Jokowi-JK di Banten kalah dari Prabowo-Hatta. Namun Rano berkelit, karena walau kalah di Banten, Jokowi-JK menang secara nasional berdasar hasil quick count sebagian besar lembaga survey.

 

Akibat Pemberitaan Media, Dinas Prindagkop Sarolangun Lakukan Sidak

 

Sarolangun - Terkait toge berformalin, Dinas terkait rencananya akan melakukan sidak ke Pasar Tradisional yang menjadi target yakni Pasar Sarolangun, Pelawan, Pasar singkut serta Pasar tradisional yang dianggap potensial untuk penyebaran toge berformalin. 

Hal itu disampaikan oleh dinas prindagkop berkolaborasi dengan instansi lainnya iaitu dinas Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Jambi. Rencananya apabila ditemukan dilapangan akan diambil contoh serta di lakukan pengetesan dengan cara deteksi formalin secara kualitatif maupun kuantitatif secara akurat hanya dapat dilakukan di laboratorium dengan menggunakan pereaksi kimia.

Kepada Platmerahnews.co.id Kadis Prindagkop melalui Drs.Mahmud El Husairi Kabid Pengawasan Barang Dan Jasa mengatakan pihaknya serta dibantu dengan dinas kesehatan serta Badan POM Jambi akan segera melakukan sidak kepasar pasar tradisional guna untuk menindak lanjuti pemberitaan di media.

“ Kita akan melakukan sidak Kepasar tradisional bersama dinas Kesehatan serta Badan POM jambi dan itu akan segera kita lakukan dalam bulan ramadhan ini. apabila kita dapati sample barang dilapangan kita akan beri sangsi tegas “. KataMahmud Kabid Pengawasan Barang Dan Jasa Dinas Prindagkop Kabupaten Sarolangun.

Lebih lanjut Mahmud menyampaikan agar masyarakat untuk selalu selektif dalam meng konsumsi makanan. Selain Formalin masyarakat harus juga waspadai garam jenis Borax. Efek yang ditimbulkan Borax memang tidak tampak secara instan, melainkan akumulatif. Pada fase awal, Borax dapat menimbulkan gangguan pencernaan, pusing, atau mual. Namun, bila sudah mencapai tahapan akut, Borax dapat memicu kanker, juga bahkan kematian.

Selain agar masyarakat tahu dan awas, Badan POM juga diharapkan tersentil pada pemberitaan diberbagai media. Ini semua demi menyelamatkan konsumen, yang tak lain ialah seluruh bangsa Indonesia sendiri. Masyarakat berharap Inspeksi plus sosialisasi harus lebih gencar dilakukan Badan POM , supaya tak ada lagi bahan kimia berbahaya yang beredar dan menghantui masyarakat Indonesia dengan penuh rasa was-was pada setiap makanan yang mereka makan sehari-hari.

Pembangunan Ruang Kelas Baru Terbengkalai, Kepala Sekolah Tidak Tau Menahu

Jul 12, 2014

---

PALOPO, Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar (SD) 17 Benteng terbengkalai, bangunan RKB yang di anggarkan dari APBD Palopo tahun 2011 hingga kini belum rampung pengerjaannya dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kota Palopo, Muh Yamin. (Sabtu 12/07/2014)

Bangunan fisik SDN 17 Benteng yang belum rampung menuai soroton dari masyarakat lantaran bangunan tersebut sudah berjalan 3 tahun belum juga terselesaikan hingga kini, dimana di ketahui anggaran pembangunannya sudah habis.

Saat di temui di kediamannya Mustamar yang kini menjabat sebagai pengawas sekolah salah satu orang yang cukup mengetahui proyek Pembangunan RKB tersebut mengatakan sudah lupa berapa besar jumlah  anggaran yang di gunakan dan siapa Contraktor pelaksananya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Hj. Susilawati mantan Kepalah Sekolah (Kepsek) SDN 17 Benteng pada tahun 2011, dirinya mengatakan tidak tahu menahu akan adanya proyek RKB tersebut lantaran tidak pernah mendapatkan informasi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Palopo dimana saat itu di jabat oleh Muh. Yamin.

“Saya tidak tahu akan adanya proyek RKB tersebut lantaran tidak ada informasi dari Dinas Pendidikan maupun juga pihak pelaksana proyek. Bahkan herannya, nanti saya tahu dari teman-teman guru,’’papar Susilawati.

Andi Sakti Raja, Kadisdik yang menggantikan Muh Yamin. Saat di temui diruang kerjanya, mengatakan saya tidak tahu akan hal itu, akan tetapi jika ada temuan yang merugikan Negara dilaporkan saja kepada penegak hukum. (Sawergading)

Pemerintah Desa Depok Diduga Selewengkan Dana Rutilahu dan ADD

 

Garut, Ketidakpercayaan warga kepada aparatur pemerintahan kini terjadi kembali di Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Menurut keterangan warga hal ini disebabkan karena tidak ada transfaransi mengenai program-program dan bantuan pemerintah yang dikucurkan terhadap daerahnya.Seperti halnya untuk bantuan RUTILAHU ( rumah tidak layak huni ) yang diprogramkan oleh KEMENPERA (Kementerian Perumahan Rakyat) yang seharusnya sudah terealisasikan oleh setiap pemerintah daerah dan semestinya diterima sepenuhnya oleh penerima manfaat yakni masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun pada kenyataannya selalu saja ada pemangkasan oleh oknum pejabat pemerintah.
Seperti yang diungkapkan AS (42), salah satu warga Desa Depok, warga hanya menerima Rp.7,5 juta sedangkan total bantuan RUTILAHU Rp.200 juta.

Hal yang serupa dikemukakan juga oleh warga lain seprti EN (68), dia mengaku hanya menerima Rp. 7,5 juta, EN sangat menyesalkan kejadian ini menimpa dirinya dan warga lainnya, padahal EN berharap ia menerima sepenuhnya karena dana itu adalah sepenuhnya hak warga.

Sedangkan menurut pengakuan Sekretaris Desa yang berinisial YD, yang mendapatkan bantuan ada 20 rumah warga, dan masing-masing menerima 10 juta rupiah.

Bahkan ketika Sekdes tersebut ditemui wartawan TIPIKOR Jabar yang mencoba mengkonfirmasi dan melakukan controling dalam penggunaan dana ADD, karena dalam buku laporan pertanggung jawaban perbelanjaan desa disinyalir ada penggelembungan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya.

Namun jawaban Sekertaris Desa tersebut sangat lucu dan mengherankan, menurutnya dalam buku LPJ ada kesalahan menulis, padahal itu dari awal tahun 2013 ADD pertama, dan anehnya lagi, LPJ tersebut katanya sudah diperiksa oleh pihak terkait dan tidak ada yang salah.

AS mengatakan, Jelas hal ini membuat warga semakin khawatir dan tidak percaya, karena dengan kejadian ini saja pemerintah desa tidak transfaran dan diduga memotong dana, “lalu bagaimana mengelola program pemerintah yang akan mengucurkan dana 1 milyar per tahun”, ungkap AS. (Asep Muhidin)**