 |
| HM Prasetyo |
Jakarta – WARA,
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung.
Pasalnya, jaksa agung sebagai salah satu ujung tombak penegakkan hukum kembali diisi oleh orang parpol.
"Jokowi telah mengkhianati publik yang menaruh harapan besar kepadanya. Salah satu harapan publik adalah Jokowi dapat memilih Jaksa Agung yang berpengalaman, berintegritas, berkapasitas dan berani. Namun, Jokowi kembali memilih Jaksa Agung dari partai politik,"ujar Refly setelah mengikuti diskusi publik "Mencari Sosok Jaksa Agung Ideal" yang diselenggarakan oleh Times Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (20/11).
Selain Refly, hadir juga sebagai pembicara adalah Mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua Badan Setara Institute Hendardi dan Sosiolog UI Thamrin A Tomagola
Refly menuturkan bahwa tipikal orang partai politik adalah mereka selalu ingin berkawan, ingin berteman, dan melindungi. Padahal kalau penegakkan hukum begitu, tidak demikian karena mengutamakan asas obyektivitas.
"Jokowi membutuhkan Jaksa Agung yang punya pengalaman internal tetapi juga punya hubungan eksternal yang baik dengan lembaga-lembaga yang kredibel seperti KPK, PPATK, Komnas HAM sehingga bisa menutaskan dua persoalan di kejaksaam, yakni HAM dan korupsi,"jelasnya.
Dia khawatir dengan Jaksa Agung yang berasal dari parpol seperti HM Prasetyo lantaran orang-orang parpol sering terlibat korupsi. Menurutnya, jaksa agung dari kalangan parpol sangat tidak memberikan harapan karena diduga tidak obyektif dalam melakukan penegakkan hukum yang terkait dengan parpol.
"Jadi, kalau kita berbicara tentang partai politik, berarti kita merujuk pada partai politiknya, orang-orang parpol, dan jaringan kawan-kawan dari parpol,"tandasnya.
Refly berharap presiden Jokowi jangan mengkhianati kepercayaan rakyat yang sudah diberikan. Jokowi, katanya sulit memberantas korupsi jika rakyat kehilangan rakyat.
"Yang terpenting bagi masyarakat itu adalah harapan. Bagaimana pemimpin itu membangun harapan rakyat, tapi harapan ini dibentuk oleh dua hal, kerja yang baik dan persepsi yang baik,"pungkasnya.
Hari ini, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk HM Prasetyo sebagai jaksa agung, yang akan menggantikan posisi Andi Nirwanto sebagai pelaksana tugas jaksa agung. HM Prasetyo merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk periode 2014-2019. Ia juga mantan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum.
Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Negara Mau Hancur!
Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengecam penunjukan Politikus NasDem, HM Prasetyo jadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, penegakan hukum tidak akan berjalan baik jika Jaksa Agung dari kalangan politisi.
"Saya katakan kemarin politisi jadi Jaksa Agung tidak pernah Indonesia akan jadi baik. Jaksa Agung yang betul netral bukan dari politisi," ujar Muslim di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/11).
Dia meyakini, jika nanti ada salah satu anggota keluarga atau partainya yang terseret kasus hukum maka Jaksa Agung tidak akan pernah netral. Dia pesimis peradilan di Indonesia berjalan baik jika Prasetyo diangkat jadi Jaksa Agung.
"Sehingga jika anggota keluarga atau partainya terseret kasus hukum otomatis tidak akan fair lagi. Saya berprinsip kalau jaksa agung dari politisi kapan pun peradilan Indonesia tidak akan baik," tegas dia.
Politikus PAN ini mengaku tak bisa melakukan apa-apa terkait penunjukan Prasetyo ini. Akan tetapi, dia menegaskan bakal melototi proses hukum khususnya di Kejaksaan jika Jaksa Agungnya adalah Prasetyo.
"Kalau mau hancur negara ini, silakan pilih politisi sendiri. Kita lihat nanti, hak Komisi III untuk mengkritisi pengangkatan Jaksa Agung," imbuhnya.
Dia pun mewacanakan bakal merevisi UU yang menyatakan bahwa Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden. Dia ingin Jaksa Agung harus melewati proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.
"Revisi UU supaya fit and propertest supaya di Komisi III," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk politikus NasDem HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Prasetyo akan dilantik siang ini pukul 14.00 WIB. (SP/Mdk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar